Tiga Temuan Mark Up yang Dibongkar Ahok

Ahok tengah sibuk memeriksa anggaran Kebijakan
Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Penyusunan anggaran dinilai masih kacau balau.

Dan yang paling
mengejutkan, Ahok menemukan dugaan mark up anggaran. Tanpa tedeng
aling-aling, Ahok membongkarnya seperti dugaan permainan anggaran Dinas
Pariwisata dan Budaya, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertamanan dan
Pemakaman DKI Jakarta.

Ahok lalu melakukan evaluasi dan memangkas
anggaran-anggaran yang dianggapnya tidak penting. Ia meminta anak
buahnya untuk tidak bermain-main dalam penyusunan anggaran. Ahok bahkan
siap menstafkan dan mencabut seluruh tunjangan kinerja daerah apabila
ada oknum PNS yang terbukti menjadi ‘mafia’ anggaran.

kan DKI Jakarta membuat mata Ahok terbelalak. Mereka mengantongi Rp 57 juta untuk enam hari masa kerja. Gila!

“Dinas
dan Sudin (Pendidikan) masih masukin honor. Pakai nama apa tahu enggak?
Tenaga ahli programmer. Apa? Itu buat scanner. Anak saya 9 tahun bisa
lakukan,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Pusat, Jumat (20/11/2015).

Ahok mengungkapkan temuan di Dinas
Pendidikan saat membayar honor programmer. Tenaga ahli ini diberi honor
Rp 400 ribu dikalikan jumlah hari kerja dan lokasi tempat bekerja.
“Gila! Seolah-seolah ini orang ada di semua lokasi. Satu orang bisa
dibayar kerja empat hari Rp 12 juta. Saya bilang gila saja. Ada yang
kerja enam hari dibayar Rp 57 juta,” ujar Ahok keheranan.

Ia
kemudian meminta klarifikasi kepada dinas terkait. Pihak Dinas
Pendidikan, lanjut Ahok, mengaku bersalah. “Oh iya Pak, salah Pak. Terus
saya tanya berarti tahun lalu juga sama dong ada? Tahun lalu sudah
nggak kita pakai, Pak. Ya sudah santunlah jawabnya,” kata Ahok menirukan
ucapan dari pihak Dinas Pendidikan tersebut.

Menanggapi hal itu,
Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman memastikan tidak ada motif ‘mark
up’ di balik honor programmer yang selangit. Ia mengaku ada kesalahan
dalam penghitungan honor.

“Itu ada kesalahan dalam penghitungan
yang harusnya bisa lebih efisien. Biasanya semua pada copy paste saja
sehingga enggak pas. Harusnya hanya apa, tapi ditulisnya programmer,”
kata di sela rapat dengan Badan Anggaran di gedung DPRD DKI, Jl Kebon
Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2015).

Ia menjelaskan
programmer ini pekerjaannya terkait ujian nasional, databse,  dan
pengolahan data. Mengenai keluhan Ahok yang menyatakan honor itu tinggi,
ia pun mengakui kesalahan saat menginput data. Menurut dia, seharusnya
honor programmer hanya dihitung berdasarkan jam kerja dan hari kerja.
“Harusnya enggak dikali-kali gitu, harusnya orang kali jam kali hari.
Jadi ini faktor pengkaliannya. Tapi enggak adalah motif mau
nyolong-nyolong, sekarang kan semakin transparan,” pungkasnya.(Af)