SW. Retnani S. Pd: Bisakah Infrastruktur Gratis Di Negeriku?

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan infrastruktur demi menunjang segala aktivitas penduduknya. Baik untuk mempermudah laju perdagangan, pemerataan perekonomian bahkan demi memperkokoh pertahanan dan keamanan negara. Dengan infrastruktur yang lengkap dan berkualitas akan menunjang kemandirian ekonomi sehingga pemerataan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.

Begitupun dalam segi pertahanan dan keamanan, infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menunjang kekuatan militer negara. Sehingga kekuatan militer negara mampu untuk menjaga kesatuan negeri dan mampu sebagai benteng pertahanan dari invasi bersenjata negara lain.

Kemajuan ekonomi yang pesat tidak bisa lepas dari hasil perdagangan. Infrastruktur dan sarana prasarana perdagangan yang memadai menjadi salah satu faktor penentu kekuatan ekonomi suatu negara. Perniagaan atau perdagangan sangat diminati mayoritas penduduk Indonesia. Sebab, dicontohkan langsung oleh baginda Rasululloh saw. Dalam sirah nabawiyah dijelaskan bahwa beliau belajar berdagang sejak masih remaja. Bahkan perdagangan disebutkan sebagai sembilan dari sepuluh pintu rezeki. Alloh swt memerintahkan hambanya untuk meneladani perkataan, perbuatan dan sikap beliau, Rasululloh saw. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا 

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzab 33: Ayat: 21).

Namun sayangnya infrastruktur di negeri kita banyak dikuasai asing dan aseng. Yaitu melalui pinjaman luar negeri atau biasa kita sebut hutang negara. Akibatnya, hutang negara kita semakin membengkak. Sebab, selain harus melunasi hutang pokok, negara kitapun harus membayar bunga hutangnya alias riba. Hal ini berdampak pada infrastruktur yang di bangun oleh negara, tidak bisa dinikmati gratis oleh rakyat. 

Ketika rakyat menggunakan infrastruktur ini, maka harus merogoh kocek atau membayar fasilitas tersebut. Misalnya: jalan tol, pasar, bandar udara, rel kereta api, pelabuhan, waduk, jembatan dll.

Seperti dilansir dari ekbis.sindonews.com bahwa Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, dengan beroperasinya ruas jalan tol dari Jakarta hingga Surabaya akan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang hendak berkendara menuju ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut. 

Menurutnya, terkait masalah tarif tol dari Jakarta-Surabaya yang mencapai Rp600.000 itu tidak membebankan masyarakat, karena tol ini hanya sebagai alternatif dari jalan arteri.

Berdasarkan fakta di atas memperlihatkan rezim dzalim yang gemar memperalat rakyat dengan dalih infrastruktur. Sejatinya infrastruktur dibangun demi kepentingan rakyat. Biayanyapun dari pajak yang telah dibayar rakyat, anehnya saat melintaspun rakyat wajib bayar.

Inilah akibat dari sistem kapitalis- liberalisme. Banyaknya alasan demi meraup untung meskipun harus memalak rakyat. Bahkan dalam pembanguna dan pengelolaan sejumlah infrastruktur telah mengandalkan peran swasta, yaitu asing dan aseng untuk dikelola secara komersil. Hal ini menunjukkan pemikiran yang menyesatkan dalam mengelola infrastruktur oleh rezim gagal dan antek asing.

Pelibatan investor swasta bahkan menjadi strategi pembangunan infrastruktur saat ini. Padahal keterlibatan swasta dalam pengelolaan infrastruktur tidak menjamin kualitas akan menjadi lebih baik. Bahkan semakin buruk dan mendorong negeri ini ke lembah kelam liberalisme. Sebab, riba diharamkan Alloh swt. Sebagaimana firman Alloh swt. :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

allaziina ya`kuluunar-ribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumullazii yatakhobbathuhusy-syaithoonu minal-mass, zaalika bi`annahum qooluuu innamal-bai’u mislur-ribaa, wa ahallallohul-bai’a wa harromar-ribaa, fa man jaaa`ahuu mau’izhotum mir robbihii fantahaa fa lahuu maa salaf, wa amruhuuu ilalloh, wa man ‘aada fa ulaaa`ika ash-haabun-naar, hum fiihaa khooliduun

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Jadi, bisakah infrastruktur gratis di negeriku? 

Pasti bisa, asalkan menerapkan sistem Islam. Sebab, sistem Islam berbeda dengan sistem kapitalis. Dalam sistem Islam, infrastruktur dibangun dan dikelola untuk kepentingan rakyat bukan konglomerat saja. Negara lah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dengan biaya dari Baitul Mal. 

Anggaran pemasukan untuk baitul mal yaitu diperoleh dari hasil sumber daya alam. Apalagi negeri ini kaya akan sumber daya alamnya, misalnya: emas, gas, batu bara, nikel hutan, laut dll. Alloh swt telah memberikan kekayaan alam yang berlimpah kepada negeri – negeri kaum Muslim dan Alloh swt menetapkan kekayaan alam ini sebagai kepemilikan umum yang dimiliki oleh seluruh umat. 

Rasululloh saw bersabda:

” Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air dan api” (HR. Abu Daud).

Sumber daya alam akan dikelola oleh negara Khilafah untuk kesejahteraan umat, bukan untuk diprivatisasi atau malah diberikan pada asing. Alhasil, dengan sistem Islam infrastruktur berkualitas, perekonomian melejit, perdagangan sukses, pertahanan dan keamanan kuat serta terjaga. Maka kesejahteraan dan kejayaan akan terwujud. 

Semua ini bisa dicapai dengan penerapan Syariat Islam di dalam sistem Khilafah rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Wallohu a’lam bish showab.[]

Penlis adalah pengajar TPA dan anggota AMK