RDARINDOESIANEWS.COM, JAKARTA – Mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, (GP Ansor), bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD), Integrated Water Sanitation and Hygiene Programme (iWash) dan Bappeda Kab. Tangerang dalam kurun waktu dari Oktober -Desember 2017. Survei ini melibatkan 21 tim surveyor lapangan, 3 orang tim supervisor dari Ansor dan 4 orang tim monitoring dari Bappeda.
Konferensi Pers serta Diskusi Mengenai Pentingnya Pemerintah Pusat memprioritaskan sanitasi dan air bersih di pondok pesantren ini bertempat di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Senin.(23/4/2018).
Khairun Huda, Ketua Tim Peneliti, yang juga sekretaris Ansor Banten, memetakan, Kita berharap bahwa program Sanitasi Pesantren ini didukung pemerintah pusat, terutama Kementrian PUPR dan Kementrian Kesehatan.
Jika pemda kabupaten kota telah membereskan MCK dan sanitasi, maka pemerintah pusat melalui kementrian dapat membantu mendukung, memperbaiki asrama/kobong dan juga kesejahteraan para guru dan pengasuh pesantren”.
Berikut Paparan temuan survey tersebut antara lain menunjukkan bahwa :
1. Sebagian besar pesantren tidak tersentuh dan tidak menerima bantuan dari pemerintah baik pusat maupun kabupaten. Rata-rata pesantren tersebut mengasuh santri kurang lebih antara 30-50 santri
2. Sebagian besar kondisi pesantren masih memprihatinkan, antara lain masih banyak yang menggunakan jamban, ii)perbandingan ketersediaan jumlah jamban dengan penggunanya yang masih kurang memadai.
Adapun 35% pesantren belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang layak, MCK tersebut masih ada yang terdapat di sungai maupun di kolam.
3. Disamping keterbatasan sanitasi, terdapat juga keterbatasan asrama tinggal/kobong yang dapat membantu proses belajar para santri. Sekitar 7% dari jumlah pesantren yang dikunjungi belum memiliki kobong sama sekali.
Separuh dari pesantren yang memiliki asrama pun dalam kondisi yang tidak layak, yaitu seperti ada yang semi permanen, kurangnya ventilasi dan pencahayaan jendela sertastandar bangunan yang kurang layak (dari bambu)
4. Sebagai tambahan, problem sanitasi ini juga diperparah dengan minimnya dana dari pesantren, khususnya kesejahteraan guru dan pengasuhnya.
Pada umumnya pesantren tidak memiliki kemampuan keuangan yang berkelanjutan untuk merawat dan memperbaiki fasilitas pendidikan, sanitasi air bersih dan bangunan asrama.
5. Ditemukannya juga stigma di masyarakat bahwa lingkungan pesantren sebagai lingkungan yang kurang sehat dan kurang bersih. Hal ini berakibat pada kurangnya minat masyarakat untuk mengirimkan anaknya belajar di pesantren.
Namun demikian ada kabar baik bahwa pemerintah daerah Kab. Tangerang telah berkomitmen untuk membangun fasilitas sanitasi di seluruh pesantren yang ada di Kab. Tangerang dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Sebagai langkah awal, di tahun’2018 telah dianggarkan 6 milyar untuk pembangunan sanitasi MCK di 50 pesantren.(hrt)
Comment