Penulis: Nora Afrilia S.Pd | Aktivis Muslimah
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Tentunya sudah tidak asing di telinga kita – pepatah yang berbunyi “bagaikan anak ayam mati di lumbung padi”. Tepat sekali peribahasa tersebut disandingkan ke permasalahan masyarakat Papua yang kita ketahui sebagai negri penghasil emas terbesar di Indonedia.
Realita amat menyakitkan dialami 6 orang korban kelaparan di Papua. Laman Kompas.com (02/08/2023), menulis bahwa enam orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Lima orang korban dewasa dan satu korban balita berumur 6 bulan. Para korban meninggal usai mengalami lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos Adrianus Alla mengungkapkan bahwa data sementara 7.500 jiwa warga di kedua distrik terdampak gagal panen akibat kekeringan. Imbas dari kekeringan tersebut adalah gagal panen sehingga banyak warga yang kelaparan.
Penanganan kelaparan di Papua sedang diupayakan oleh pemerintah setempat. Namun keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menghambat pengiriman bantuan untuk daerah terdampak kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Apalagi pernah beberapa kasus penyerangan pilot Susi Air yang juga mengirim bantuan ke Papua.
Hal tersebut diklarifikasi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, persoalan pengiriman bantuan ke Papua lebih terkendala karena cuaca. Bukan karena gangguan oknum KKB. Distribusi bantuan tidak bisa langsung penuh ke sana karena tidak ada jalan darat, jalan satu-satunya hanya melalui angkutan udara, dan angkutan udara selalu harus menunggu cuaca.
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono seperti ditulis kompas.com (2/8/2023) mengatakan sudah menyiapkan pasukan yang akan menjaga proses distribusi bantuan dari kemungkinan serangan KKB. Sekitar 50 orang disiapkan untuk menjaga bandara maupun jalan menuju Distrik Adagume maupun Lambewe yang terdampak pada dua distrik tersebut.
Persoalan Utama Bencana Kelaparan Papua
Cuaca buruk bukan katalisator utama terjadinya kelaparan di Papua mengingat bahwa persoalan tersebut bukan terjadi baru kali ini saja. Badan meteorologi Papua telah memperkirakan kekeringan ini di Maret 2023. Lambatnya penanganan membuat bencana kelaparan terjadi di tanah Papua. Di samping juga harus menghadapi polemik lain. Ancaman KKB pada warga kendati sesama etnis, kemiskinan, krisis pendidikan, kesehatan, hingga hancurnya generasi akibat narkoba, minuman keras, liberalisasi seksual, dan tingginya angka HIV/AIDS.
Sungguh miris – kelaparan terjadi di saat sumber daya alam Papua melimpah. Sejatinya pemerintah mengelola sumber daya alam tersebut dan dikembalikan hasilnya untuk rakyat.
Pejabat negeri ini tetap memberikan hak kelola sumber daya seperti emas, tembaga, dll kepada perusahaan asing. Freeport sebagai perusahaan tambang emas yang sudah hampir setengah abad berada di tanah Papua. Ternyata Freeport memang tidak berdampak apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat Papua seluruhnya. Keberadaan Freeport bahkan seolah berkepentingan memelihara konflik sosial. Hal ini tidak lain agar leluasa mengeruk SDA Papua tanpa ada perlawanan dari warga setempat.
Jika hendak kita ungkap kekayaan SDA Papua, di antaranya meliputi emas, minyak, gas bumi, tembaga, serta perak. Sekadar data, Kementerian ESDM mencatat (2020), Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha atau senilai 52% dari total cadangan bijih emas Indonesia. Papua juga diketahui kaya akan tembaga. Berdasarkan data Freeport (2021), Tambang Grasberg memproduksi 1,34 miliar pon tembaga.
Selanjutnya perak, berdasarkan data Kementerian ESDM (2020), Papua memiliki 1.76 juta ton biji perak dan 1.875 juta ton biji untuk cadangan perak.
Berikutnya, sumber daya minyak dan gas bumi (migas) di area Warim, Papua. Menurut data Kementerian ESDM, area tersebut menyimpan potensi minyak sebesar 25,968 miliar barel dengan nilai US$ 2,06 triliun atau Rp 30.646 triliun (mengacu harga minyak mentah Indonesia per April 2023).
Area ini juga menyimpan potensi gas berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan Blok Masela (yang besarnya hanya 10,73 TCf), yakni sebesar 47,37 triliun kaki kubik (TCf). (muslimahnews.net,02/08/2023)
Kemanakah aliran dana hasil produksi sumber daya alam tersebut disalurkan? Tentunya, ke kantong-kantong investor asing yang mencengkram tanah Papua. Sekulerisme saat ini menempatkan negara pada posisi lemah sehingga tidak punya kekuatan mengelola sendiri sember daya yang melimpah di negerinya. Hak kelola sumber daya alam yang sejatinya menjadi hak negara itu tidak dijalankan.
Padahal jika negara mau independen dan berusaha mengelola sumber daya alam sendiri, masalah kelaparan ini tidak akan terjadi.
Kepemilikan sumber daya alam ini harus jelas. Wajarkah jika sumber daya yang melimpah dengan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan banyak manusia, hanya dinikmati oleh beberapa orang saja?
Strategi Unik Pengentas Kemiskinan
Dalam kitab Nizham Al iqtishadi Fi Al Islam, hal 69-70 karangan syeikh Taqiyuddin An Nabhani; Dirasat fi Al Fikr Al Islami karangan M. Husain Abdullah, kepemilikan benda dalam sudut pandang syariat terbagi kedalam tiga macam.
Pertama, kepemilikan individu (al milkiyyah al fardiyyah). Kedua, kepemilikan umum (al milkiyyah al ‘aammah). Ketiga, kepemilikan negara (milkiyyah ad daulah).
Kita perlu mengetahui persepsi syariat terkait hak milik sehingga kita tidak akan temukan kebebasan seperti hari ini dalam memiliki benda di bumi Allah.
Kepemilikan individu dimaknai izin Asy Syaari’ (Allah SWT) bagi individu untuk memanfaatkan benda. Individu bisa memanfaatkan sesukanya. Misalnya hak milik terhadap rumah, mobil, laptop, HP, uang, dsb.
Kepemilikan umum, dimaknai izin Asy Syaari’ (Allah SWT) bagi komunitas (jamaah) secara bersama-sama untuk memanfaatkan benda. Benda tersebut antara lain : hasil hutan, air, barang-barang tambang(emas, migas, perak, tembaga) dengan kapasitas produksi besar.
Dari Abyad bin Hammal, ia mendatangi Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam, dan meminta beliau Shalallahu ‘alaihi wa sallam agar memberikan tambang garam kepadanya. Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika, Abyad bin Hamal ra telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (al-maa’ al-‘idd)”. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam mencabut embali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hammal). Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Timidzi.
Namun, jika hasil tambang dalam kapasitas produksi kecil, maka individu boleh memiliki hak kepemilikan.
Selain hal tersebut ada benda-benda dari segi bentuk yang tidak boleh dikuasai oleh individu. Seperti masjid, jembatan, jalan raya.
Selanjutnya, kepemilikan negara dimaknai sebagai setiap harta yang pengelolaannya diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin (khalifah). Seperti harta jizyah (pajak jiwa non muslim), ghanimah (harta rampasan pasca perang , dharibah (pajak jika Baitul mal kosong dan diberlakukan hanya untuk muslim saja).
Dengan pengaturan kepemilikan di atas, hak pengelolaannya akan berjalan sesuai pembagian hak milik tersebut. Ketika kita kaitkan dengan tambang Freeport terkategori pada kepemilikan umum. Maka selayaknya negara indepen mengelola emas, tembaga, perak, yang semuanya dalam kapasitas produksi besar.
Negara mendorong rakyat untuk menciptakan produk-produk sendiri yang nanti akan dimanfaatkan oleh rakyat dalam negeri. Negara dapat menggaji ahli luar negeri untuk mengajari hal sains terkait pengelolaan sumber daya alam. Tapi hanya sebagai guru bukan pihak yang bersengaja ingin menguasai sumber daya alam.
Alhasil, perkembangan ekonomi rakyat meningkat dan berujung pada hilangnya kasus kelaparan seperti saat ini. Untuk penyebab kelaparan akibat cuaca ekstrim, negeri-negeri muslim yang tidak mengalami ujian cuaca ekstrem akan dihimbau oleh negara untuk saling membantu saudaranya..[]
Comment