 |
| Sofi Milasani |
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Saat ini tanah air kita tercinta sudah punya sistem pendidikan baru yang katanya mampu membuatnya lebih baik. Sistem ini bukan seperti halnya kurikulum, melainkan adanya pengkhususan wilayah pendidikannya. Lagi-lagi negeri kita punya kejutan baru yang mengejutkan hati kita. Sistem zonasi merupakan sitem yang dibangun pemerintah agar penerimaan calon siswa baru tidak menekankan pada nilai saja. Sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah calon peserta didik dengan sekolah.
Dasar aturan sistem zonasi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018, dimana sekolah wajib menerima calon peserta didik dengan kuota paling sedikit 90% berdomisili radius zona terdekat dari jarak rumah ke sekolah. (Liputan6.com).
Mendikbud juga menambahkan bahwa kebijakan zonasi ini untuk membenahi standar nasional pendidikan. “Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi,” kata Mendikbud dilansir dari Antara, Selasa (18/6/2019). Untuk sistem zonasi sendiri masih memiliki kekurangan yang ternyata diakui oleh beberapa tokoh, bahkan Presiden Joko Widodo sendiri.
Jika pemerintah saja yang membuat & menerapkannya, kewalahan menghadapi kekurangan Zonasi ini, terlebih lagi rakyat yang dipaksa menerima dengan hati yang tak ikhlas. Rakyat dibuat bingung, galau, gundah merana Namun, penerapan kebijakan zonasi ini ternyata menimbulkan pro dan kontra.
Ada yang menilai positif, tapi ada juga yang mengkritisinya. Kelebihan dan kekurangan sistem zonasi PPDB 2019, Rabu (19/6/2019) (Liputan6.com). Kelebihan sistem zonasi PPDB 2019:
Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, sistem zonasi akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Muhadjir menginginkan setiap sekolah harus mendapatkan guru dengan kualitas yang baik tanpa adanya perbedaan signifikan antar sekolah. Sistem zonasi ini juga menerapkan rotasi guru di dalam zona sesuai dengan amanat Undang-Undang. “Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi,” kata Mendikbud, Muhadjir.
Adapun kelemahan daripada Zonasi lebih dipertimbangkan. Terlebih lagi kelemahannya di akui oleh pemerintah sendiri. Para wali murid di Malang memprotes tentang sistem zonasi ke gedung DPRD kota Malang.
Titik masalahnya ialah tentang peta koordinat PPDB sistem zonasi yang ternyata merugikan anak yang berumah dekat. Padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan dekat, namun tetap saja anak tersebut gagal lolos PPDB. Panitia PPBD sistem zonasi dianggap memanfaatkan aplikasi peta google yang kerap tidak akurat. Dengan selisih beberapa meter saja, bisa membuat calon murid gagal PPDB.
“Kalau nomor rumah tidak ditulis lengkap ya tampak jauh. Soal pertemuan hari ini belum ada keputusan, harus saya laporkan dulu ke wali kota,” ucap kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah. Selain titik koordinat, sistem zonasi juga memiliki kelemahan karena dianggap tidak efektif. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyoroti sistem zonasi PPDB.
Menurut Bamsoet, masalah yang bisa timbul karena sistem zonasi ialah sekolah di daerah akan menghadapi keterbatasan daya tampung. Selain itu bisa terjadi calon siswa yang tiba- tiba berpindah tempat tinggal. (Liputan6.com).
Di beberapa tempat lain pun sama menuai protes & kontra. Di Wonogiri misalnya, akibat sistem Zonasi, 38 pendaftar SMAN 4 Semarang Tergeser ke Wonogiri Padahal Jaraknya 134 Km.
Menurut salah satu orang tua siswa dirinya komplain, “Jadi kesimpulannya SMA Wonogiri tidak bisa kalau tidak menerima anak-anak itu. Secara aturan harus diterima, karena zonasi lima kilometer itu. Jika 38 calon siswa tidak ada yang daftar ulang, maka akan terjadi kekosongan kelas di sekolah
tersebut,” ujarnya.
Dirinya komplain kepada pihak sekolah agar anaknya diterima di luar zona di jalur prestasi.
“Saya sudah komplain ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tapi tidak ada tanggapan,” jelasnya. (Tribunnews.com).
Itu hanya beberapa tempat yang sisanya belum tercurahkan protes & kontra mereka. Setelah rakyat menerima kesulitannya, kini pemerintah yang membuatnya kewalahan.
Menurut Presiden Joko Widodo, “Tanyakan pada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi, tapi tanyakan kepada Menteri Pendidikan,” kata Jokowi saat ditanyai awak media usai menyerahkan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Lagi-lagi disuruh tanya menterinya. Bukankah ketika diresmikan, kepala negara sudah mengetahuinya? Sistem zonasi pendidikan bukanlah solusi tuntas bagi Indonesia sekarang. Tidak memadainya fasilitas, menjadi pemicu sulitnya sistem Zonasi.
Solusi dalam Islam
Islam adalah agama sempurna & paripurna. Pendidikan adalah hak bagi rakyat secara gratis & terfasilitasi. Dalam masa kegemilangan Islam yakni di masa Kekhilafahan, sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi sangat maju & berkembang. Sehingga rakyat terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Jika memang memakai sistem zonasi, sudah pasti pemimpin negara, Khalifah akan membangun fasilitas yang baik.
Kita lihat contoh dari hasil peradaban islam yang begitu gemilang telah lahir ilmuwan hebat dizamannya. Fatimah al-Fihri wanita muslim pertama yang mendirikan universitas pertama di dunia, Universitas Qarawiyyin tahun 841. Al Khawarizmi, kebanggaan Matematikawan, Ibnu Sina bapak kedokteran, dan lainnya. Itu semua tidak lahir dari sistem kehidupan kufur seperti demokrasi, melainkan sistem Islam Khilafah yang terbukti 1.300 tahun lamanya menjadi sistem terbaik sepanjang masa. Problematika seperti Zonasi akan teratasi dengan Islam. Yakni dengan diterapkannya sistem Islam Khilafah Ala Minhaj Nubuwwah. Wallahu ‘alam bishowab. []
*Mahasiswi Universitas Khairun, Ternate
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program studi Pendidikan B. Inggris
Comment