RADARINDINESIANEWS.COM, JAKARTA — Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengirim pesan kepada aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan reprsif.
Itu ketika mengamankan aksi 11 April yang akan diselenggarakan oleh seluruh mahasiswa.
Menurutnya, para mahasiswa merupakan pemimpin masa depan bangsa ini.
“Karena itu saya ingatkan juga kepada aparat, khususnya kepolisian, jangan represif,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).
Senator Jawa Timur itu juga menilai bahwa enam tuntutan yang akan disuarakan oleh para mahasiswa sangat wajar.
Salah satunya, terkait penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.
“Tuntutan pertama mereka yang meminta sikap dan kalimat yang tegas dari Presiden Jokowi tentang penolakan penundaan pemilu dan 3 periode memang diperlukan,” ujarnya.
Ia mengatakan, dari enam tuntutan tersebut adalah suara terpendam kebanyakan rakyat yang belum keluar secara masif.
“Jadi, mahasiswa menjadi saluran sekaligus penyambung lidah rakyat tersebut,” pungkas LaNyalla.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan tetap menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April.
Itu dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
“Kita akan tetap gelar aksi pada tanggal 11 April 2022,” ujar Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM saat dihubungi, Kamis (7/4).
BEM SI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.
“Kami butuh bukti bukan sekedar lisan,” tegas Kaharuddin.
Hal lain yang mendorong BEM SI tetap menggelar aksi adalah sikap Istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan mereka.
Unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI.
Kemudian, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.
BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti.
Kaharuddin merinci, 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu.
Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat.
Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.(Pojoksatu)
Comment