RADARINDONESIANEWS.COM, SLEMAN — Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,5%, sedangkan Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 18%. Sementara di Kabupaten Sleman lebih rendah, yaitu 12%.
Adapun data pemantauan status gizi melalui ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) mencatat bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sleman turun menjadi 4,41% dari 4,51% di tahun sebelumnya.
“Meskipun angka ini lebih baik dibandingkan tingkat nasional maupun Provinsi D.I. Yogyakarta, upaya percepatan penurunan stunting tetap harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Wildan Solichin saat acara Workshop Rembuk Stunting Kabupaten Sleman Tahun 2025 di Merapi Ballroom Prima SR Hotel & Convention, Sleman, Selasa (25/3/2025).
Menurut Wildan, penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2024-2045.
“Stunting tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan terpadu,” ujar Wildan.
Hal tersebut mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto. Dirinya menegaskan bahwa workshop ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Sleman.
“Melalui evaluasi capaian program dan penyusunan strategi baru, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sleman dapat terus menurun secara signifikan,” katanya.
Susmiarto juga menyebut pentingnya program prioritas dari Bupati dan Wabup Sleman yaitu Bergas Waras Cerdas, yang mencakup jaminan gizi 1.000 hari pertama kehidupan serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah, menekankan pentingnya penanganan stunting yang berkesinambungan dan melibatkan semua unsur pentahelix, yaitu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat.
“Rembug Stunting ini menjadi gong awal bagi kita dalam berkontribusi menurunkan angka stunting sesuai peran masing-masing,” ujarnya.
Workshop Rembug Stunting ini diikuti oleh 130 peserta, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan Lokus Stunting, akademisi, organisasi profesi, serta perwakilan pengusaha dan forum kemasyarakatan.
Adapun materi yang disampaikan dalam workshop mencakup berbagai aspek intervensi dan strategi penurunan stunting, dengan narasumber dari Ketua DPRD Sleman, Kepala Dinas Kesehatan Sleman, serta Kepala Bidang Pemerintah dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman.
Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh pemangku kepentingan guna menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sleman.
Langkah ini sejalan dengan visi Sleman 2025-2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban, serta mendukung target nasional menuju Indonesia Emas 2045.[]
Comment