Semua Berhak Hidup Sehat

Oleh: Dina Dwi Nurcahyani, S.S, S.Pd*

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Hidup sehat adalah dambaan setiap insan. Tak ada seorang pun yang ingin sakit. Berbagai cara dilakukan manusia agar memiliki hidup yang sehat. Mulai dari mengatur pola makan, berolahraga, aktivitas, istirahat hingga menjauh dari segala penyebab stress yang dapat mempengaruhi pikiran dan fisik.

Bagi yang ekonominya kuat alias kaya, akan lebih mudah mengakses kebutuhan demi menjaga kesehatan. Makanan yang bergizi dan sehat bisa disediakan dengan variasinya.

Aktivitas kerja dan berolahraga menjaga kebugaran serta istirahat dapat diatur sesuai keinginan. Banyak pilihan yang bisa diambil untuk melakukan apapun. Bila berkaitan dengan biaya, tentu yang berpunya akan lebih unggul.

Meski demikian,  semua itu belum tentu menjadi jaminan sehingga seseorang sehat lahir dan batin. Sangat mungkin sekali dengan ongkos mahal yang dikeluarkan justru malah membuat ‘sakit.’

Dia mengalami stress karena harus selalu memikirkan bagaimana caranya agar dana-dana yang telah dikeluarkan bisa kembali lagi ke kantongnya. Bukan hanya dia saja, tetapi banyak dia-dia lain mengalami hal yang serupa dengan berbagai variannya.

Maunya sehat, ternyata malah sakit akibat biaya yang mahal. Menjadi lebih sakit, begitu tahu harus merogoh kocek lebih dalam lagi.

Bagi mereka yang berekonomi lemah alias miskin, tentu tak banyak pilihan yang bisa diambil bahkan bisa jadi tidak ada pilihan selain harus terima keadaan.

Namun, manusia memang luar biasa. Dengan akalnya, ia bisa melakukan kreasi agar tetap bisa sehat dan tetap hidup dengan bekal seadanya. Ia bisa mengkombinasikan bahan-bahan yang disediakan alam secara gratis sebagai asupan makanan bergizinya.

Menjaga kebugaran tubuh pun bisa dilakukan di rumah dengan rajin-rajin membereskan rumah dan area sekitar. Atau jogging keliling kampung sambil mengakrabkan diri dengan warga. Sehat dapat, silahturahim pun dapat dengan biaya murah dan meriah pula.

Bila si miskin sakit pun masih bisa diupayakan dengan obat-obatan yang disediakan alam secara free. Tumbuh-tumbuhan tak hanya untuk penghijauan atau penyegar mata, namun bisa menjadi obat.

Contohnya banyak, misalnya daun sambiloto yang berkhasiat menurunkan demam, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker, mencegah diabetes, mengatasi flu, meningkatkan fungsi hati, mencegah penyakit jantung, serta mengatasi anemia.

Daun seledri, selain enak diolah sebagai bahan masakan juga berkhasiat menurunkan tekanan darah, sakit asma, diabetes, rematik dan masalah sendi. Hanya diperlukan kerajinan dan kreativitas mencari dan meneliti.

Tapi sebagai catatan bahwa bukan sakit yang membutuhkan tindakan medis, seperti harus melakukan operasi. Untuk yang berat-berat, memang harus diserahkan pada ahlinya. Mau tak mau harus berobat ke rumah sakit dan meminta advis dari dokter sebagai ahli medis. Untuk hal ini memang harus mengeluarkan biaya cukup besar.

Inilah yang ditakutkan oleh si miskin bila sakit mendera. Bukan sakitnya, melainkan ongkos untuk sembuhnya yang selangit.

Biaya beragam pengobatan yang mahal harus dibayarkan. Bahkan harus dibayar dahulu baru bisa ditangani. Jika tidak, maka tidak akan ditangani segera. Sedangkan sakit tak mungkin untuk ditunda. Bagaimana bisa ia membayarnya, sedangkan untuk makan sehari-hari saja susah?

Penghasilan yang tak seberapa harus dibagi untuk bermacam kebutuhan yang tak murah. Habis, tak bersisa. Bahkan penghasilan yang didapat kurang karena harga-harga yang kian mahal. Kemana ia akan mencari, sementara semua juga mengeluhkan hal yang sama. Tak terjangkaunya biaya kesehatan.

Memang, menjaga kesehatan atau menjadi sehat adalah sesuatu yang rumit di alam serba kapitalis seperti sekarang. Semua dinilai dengan materi. Ada uang ada barang. Untuk mendapatkan fasilitas kesehatan harus mengeluarkan ongkos yang cukup besar dari waktu ke waktu.

Untuk mendapat jaminan kesehatan seperti BPJS juga harus dibayar dengan uang. Mereka yang berpenghasilan pas-pasan tentunya berat, karena biaya kebutuhan lain juga menuntut untuk dipenuhi.

Tak punya uang, jangan harap mendapatkan fasilitas nomor wahid. Mendapatkan bantuan dari dermawan menjadi satu-satunya harapan.

BPJS contohnya, yang harusnya menjadi jaminan sosial yang ditanggung negara, malah dilimpahkan kepada rakyat untuk ditanggung sendiri-sendiri.

Dengan UU no. 40 tahun 2004 dan UU no. 24 tahun 2011, BPJS ini didirikan dengan prinsip asuransi sosial dan bersifat wajib. Kalau demikian maka BPJS bukan jaminan sosial dari negara untuk rakyatnya, melainkan rakyat sendiri yang harus menanggung kesehatannya. Padahal ini bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat.

Malangnya, ini tak terjadi hanya dalam masalah kesehatan saja. Karena aspek kesehatan adalah bagian dari sebuah sistem besar yang berjalan. Ia terhubung dengan aspek ekonomi, pendidikan, hukum, politik dan yang lainnya secara keseluruhan dalam sistem kehidupan yang berasaskan kapitalisme-sekulerisme.

Asas inilah yang meniscayakan penghapusan peran pemerintah mengurusi keperluan rakyat di segala bidang.

Negara hanya sebagai regulator saja, bukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Regulasi untuk melegalkan kebijakan negara yang faktanya tetap memberatkan rakyat miskin dan menguntungkan segelintir elit, yakni para kapitalis.

Akibatnya, swasta hadir dalam setiap penyelenggaraan kebutuhan rakyat, termasuk dalam bidang kesehatan. Belum lagi bila modal asing pun dibiarkan turut campur dalam urusan ini, maka ongkos kesehatan semakin tak memberatkan kalangan ekonomi lemah.

Tanggung jawab negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar rakyat terabaikan dan ditinggalkan demi memenuhi prinsip sistem kapital ini. Rakyat harus berusaha dengan caranya sendiri-sendiri untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Hal ini tidak akan terjadi dalam negara yang menerapkan sistem dan konsep Islam.

Dalam Islam, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dasarnya, selain pendidikan dan keamanan. Tanggung jawab pemenuhan pelayanan kesehatan ada pada negara, bukan pada individu, swasta, apalagi asing.

Berbagai fasilitas kesehatan disediakan negara secara gratis atau murah, namun tetap berkualitas. Pelayanan kesehatan berkualitas bisa terwujud dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan memadai, serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.

Tanggung jawab negara adalah menyediakan itu semua dengan membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, pusat dan lembaga penelitian kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.

Pabrik-pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan, penyediaaan SDM kesehatan baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, penyuluh kesehatan dan lainnya, semuanya diadakan oleh negara dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan rakyat berjalan maksimal.

Penyediaan seluruh sarana dan prasarana oleh negara merupakan bagian dari pengurusan rakyat atas kebutuhan rakyatnya.

Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:
Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

Rasulullah sendiri telah menjalankan yang demikian tatkala ada delapan orang dari Urainah datang ke Madinah menyatakan keislaman dan keimanan mereka.

Delapan orang ini ternyata menderita sakit gangguan limpa. Beliau kemudian memerintahkan agar mereka dirawat di tempat perawatan, yaitu kawasan penggembalaan ternak milik Baitul Mal di Dzi Jidr arah Quba.’ Di sana, mereka tinggal sementara dan meminum susu unta-unta yang digembalakan di dekat baitul mal tersebut hingga pulih kembali.

Beliau juga menjadikan dokter yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, Muqauqis, untuk melayani seluruh kaum Muslim secara gratis.

Demikian pula di masa Khalifah Umar bin al-Khaththab, pernah menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di Syam dari Baitul Mal. Khalifah al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita leprosia dan lepra serta kebutaan dan menyediakan dokter dan perawat yang semuanya didukung dana dari Baitul Mal.

Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan bahwa Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya.

Ia mencontohkan Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit dan menyediakan obat-obatan, semuanya secara gratis.

Pelayanan kesehatan diberikan secara gratis kepada rakyat baik kaya atau miskin tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit dan sebagainya.

Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum. Jika semua itu belum cukup, barulah Negara boleh memungut pajak (dharibah) hanya dari laki-laki Muslim dewasa yang kaya.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan seluruhnya harus sesuai dengan aturan syariah, termasuk pemisahan pria dan wanita serta hukum-hukum syariah lainnya. Juga harus memperhatikan 3 prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat dalam sistem Islam: Pertama, sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit). Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang kompeten dan amanah.

Dengan semua itu, sistem Islam menjadikan jaminan kesehatan untuk siapa saja, baik kaya atau miskin, muslim maupun non muslim sangat mungkin terwujud.

Maka sudah sepatutnya kita berjuang untuk kebaikan ini dalam kehidupan dengan menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

*Penulis adalah Ibu Rumah Tangga, Anggota Komunitas Muslimah Malang Menulis

_____

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat menyampaikan opini dan pendapat yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

Setiap Opini yang ditulis oleh penulis menjadi tanggung jawab penulis dan Radar Indonesia News terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan dalam opini ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawab terhadap tulisan opini tersebut.

Sebagai upaya menegakkan independensi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Radar Indonesia News akan menayangkan hak jawab tersebut secara berimbang