 |
| Sania Nabila Afifah |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA -.Pemerintah sudah harus menaikkan harga BBM jenis premium. Hal itu demi memperbaiki Defisit transaksi berjalan (Current Account Deficid/CAD)
Sayang, kenaikan BBM yang seharusnya berlaku per pukul 18.00; Rabu (10/10) dibatalkan. Padahal jika pemerintah tetap menunda kenaikan harga premium diperkirakan bakal berdampak negatif . (Detik.com)
Pemerintah bisa dibilang plin-plan setelah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sekitar 7%. Namun tak sampai satu jam kemudian keputusan sebelumnya diralat. Pengumuman dilakukan oleh mentri ESDM Ignasius Jonan. Dan dirinya pula yang mengabarkan penundaan kenaikan harga premium. Sebelumnya Jonan mengumumkan harga BBM Premium naik dari 6.500/liter menjadi 7000/liter. Pengumuman tersebut disampaikan di Nusa Dua Bali.
DetikFinance mendapat informasi bahwa bakal ada paparan dari mentri ESDM Jonan memberikan paparan pada pukul 16.30 WIB atau 17.30 WITA.
Kemudian pada pukul 17.00 WIB detikFinance melakukan konfirmasi langsung ke Jonan melalui sambungan telpon. “Sesuai arahan bapak presiden rencana kenaikan harga BBM premium di Jawa Madura Bali (Jamali) menjadi Rp 7000 dan diluar Jamali Rp 6900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda”, sahut Jonan dari ujung telpon.
Begitulah keputusan yang diambil pemerintah dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM seolah-olah mempermainkan kebijakannya sendiri. Hal ini akan berpengaruh kepada hajad rakyat dan semakin menyulitkan kehidupan masyarakat. Keputusan itu bukti ketidak seriusan pemerintah dalam mengurus negara.
Menteri ESDM , Menteri keuangan, dan PT Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) juga memberikan alasan atas ketidaktahuan serta alasan ketidaksiapan menaikkan harga BBM. Seperti itukah pejabat dalam melaksanakan urusan negara? Kebijakan yang sangat tidak lain kecuali pencitraan untuk menarik perhatian rakyat demi melanggengkan kekuasaan.
Direktur eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan juga menganggap pemerintah tidak mau mengambil resiko secara politik bila menaikkan premium tahun ini. Hal itu mengingat Presiden Jokowi akan maju lagi di pilpres 2019.
“Secara keharusan sebenarnya memang sudah tepat ya untuk menaikkan (harga premium), cuma bicara soal political sekarang bukan waktu yang tepatlah, karena ini menyangkut kondisi politik kita ke depan. Apalagi Pak.Jokowi masih maju lagi,” tambahnya.
Selain itu Mentri koordinator bidang kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penundaan kenaikan harga BBM karena Presiden Jokowi tak ingin memberatkan masyarakat.
“Hitung-hitungan waktu itu bahwa akan memberatkan ke masyarakat kecil, jadi beliu bilang tunda dulu, dihitung lagi, begitu saja. Karena jumlahnya juga ngk besar. Premium juga penggunaannya nggak banyak, tapi Presiden itu pro rakyat kecil,” kata luhut di Art Bali Nusa Dua, Sabtu (13/10/2018).
Menurut Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika mengatakan dalam pengambilan keputusan , Presiden Jokowi meminta kecermatan pengambilan keputusan termasuk menyerap aspirasi publik. Dia mengatakan menekankan 3 poin dalam kebijakan harga BBM. Poin tersebut mulai dari kecermatan terhadap dinamika harga minyak internasional hingga daya beli masyarakat.
Dunia adalah panggung sandiwara, begitu pula dengan penguasa dan orang-orangnya, semua dikerahkan untuk melakukan drama sesuai dengan skenario. Demi untuk mecapai tujuan untuk melanggengkan kedudukannya sebagai orang nomer satu. Pencitraan sangat dibutuhkan apalagi dimasa-masa mendekati pilpres.
Mengambil langkah apa saja pasti dilakukan seperti kasus diatas. Bisa jadi itu dilakukan untuk mencuri hati masyarakat. Karena simpati masyarakat saat ini sudah mulai menurun. Itulah penguasa dalam sistem sekuler mereka bertindak sesuai dengan kemauan mereka, dan didasarkan atas dasar kemashlahatan mereka sendiri. Bukan semata-mata karena kepentingan rakyat. Atau bahkan menyadari bahwa, mereka bekerja memang untuk rakyat.
Rasulullah SAW bersabda; “Tidaklah seorang hamba yang dijadikan Allah sebagai pemimpin yang mengurusi rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya. (HR Muslim)
Kelak Allah akan mintai pertangung jawaban mereka di yaumil kiyamah atas apa yang telah diurusnya,.
Rasulullah SAW bersabda, pemimpin yang mengatur urusan manusia (imam/khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.(HR al-Bukhari dan Muslim)
Hanya pemimpin Islam yang bisa diharapkan oleh ummat, karena kepemimpinan Islam tegak diatas keimanan dan berjalan diatas asas kebenaran hakiki. Wallahu a’lam bish-showab.[]
Penulis adalah anggota Komunitas Muslimah Rindu Jannah
Comment