Salamudin Daeng: Tolak Penjarahan Aset PGE Oleh Para Taipan dan Cukong

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Baru baru ini tersiar kabar bahwa Kementerian BUMN hendak
memindahkan Pertamina Gertamina Geothermal Energy (PGE) pada perusahaan
Listrik Negara (PLN). 

Dimana proses ini
dilakukan melalui Memorandum Of Understanding (MOU) kedua BUMN tersebut.
Menurut Salamuddin Daeng, pakar Ekonomi dari Pusat kajian Ekonomi
Politik Universitas Bung Karno menyampaikan bahwa nantinya PGE tidak
lagi di bawah manajemen Pertamina namun diambil alih PLN, yang bertujuan
dari MOU tersebut adalah untuk mendukung mega proyek ambisius listrik
35 ribu megawatt. Berdasarkan keterangan pers singkatnya.

Seperti
diketahui, bahwa ini untuk kesekian kali asset pertamina teracam
diambil alih oleh perusahaan lain atas nama sesama BUMN, namun menurut
Salamudin Daeng kalau langkah penjarahan asset pertamina ini untuk
sementara berhasil digagalkan,” jelasnya sembari menerangkan dimana
sebelumnya Pertamina Gas (Pertagas) rencana akan diambil alih oleh
Perusahaan Gas Negara (PGN).

“Padahal, PGN
sendiri adalah sebuah BUMN dengan kepemilikan swasta mencapai 43 % dan
dengan utang sedikitnya 2,71 miliar dolar (2015) atau 46% dari total
aset,” imbuhnya lagi menambahkan.

Salamudin
Daeng juga menyampaikan bahwa sedikitnya ada tiga (3) alasan mengapa
pengambilalihan Pertamina Gertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PLN
harus ditolak. Adapun berikut ini beberapa alasan serta penguraiannya,
yakni :

 

Pertama (1), Pengambilalihan Pertamina PGE oleh PLN
ada indikasi merupakan upaya menyingkirkan pertamina dari Industri
energi dan sekaligus melemahkan Pertamina dalam persaingan dengan
perusahaan energi lainnya, sedangkan Energi Geotermal merupakan energi
masa depan yang menjadi sasaran incaran investor swasta baik nasional
maupun asing.

 

“Perusahaan perusahaan asing yang saat ini
menjadi pesaing Pertamina di sektor energi seperti Chevron, Exxon dan
perusahaan swasta lainnya berlomba lamba melakukan investasi dan
menguasai cadangan geothermal Indonesia dalam rangka mengincar bisnis
ketenagalistrikan,” jelasnya.

Kedua (2), bahwa asset Pertamina PGE akan menjadi ajang bancakan swasta dalam dengan menggunakan tangan PLN. 

“Sebagaimana
diketahui bahwa proyek pengadaaan listrik 35 ribu megawatt merupakan
proyek penjarahan keuangan negara dan pajak rakyat oleh para cukong,
taipan dengan menggunakan tangan pemerintahan yang berkuasa dan
memperalat BUMN PLN,” tudingnya lagi melontarkan.

Dan
yang terakhir Ketiga (3), dimana pengambil alihan asset Pertamina PGE
oleh PLN akan menjadi alat bagi PLN dalam menumpuk utang baru dalam
rangka menmbal utang lama.

“Sebagaimana
diketahui bahwa PLN selama ini telah dijadikan sandaran oleh pemerintah
yang berkuasa untuk menumpuk utang,” papar akademisi dari pusat kajian
Ekonomi Politik Universitas Bung Karno itu.

Sehingga
Salamudin mengatakan kalau Asset PLN telah digelembungkan untuk
menumpuk utang.”Pada tahun 2014 asset PLN senilai Rp. 539 triliun, kok
tiba tiba meningkat jadi Rp. 1.227trilun ?,” ujarnya bertanya-tanya.

“Akibatnya PLN merupakan perusahaan negara dengan utang yang ibaratnya sudah menggunung itu,” celetuknya lagi menjelaskan.

Berikut
beberapa penjelasan Salamudin, sembari menunjukan beberapa daftar
pinjaman luar negeri PLN dari berbagai lembaga keuangan adalah : 

(1). World Bank sebesar USD3,75 miliar dalam empat tahun, 

(2). Asian Development Bank (ADB) sebesar USD4,05 miliar dalam lima tahun, 

(3) Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD5 miliar dalam lima tahun, 

(4). KfW Bankengruppe sebesar EUR 655 juta, EUR 700 juta, EUR300 juta, 

(5) AFD Perancis sebesar EUR300 juta, 

(6). China Exim Bank sebesar USD5 miliar, 

(7). China Development Bank sebesar USD10 miliar, 

(8). Islamic Development Bank (IDB) sebesar USD300 juta. 

“Pada
akhir 2015 utang jatuh tempo PLN mencapai T=Rp. 24 triliun, dengan
bunga utang sebesar Rp. 21.5 triliun. Sementara kas PLN hanya 23
triliun. Peringkat utang PLN sangat buruk versi fitch ratings,”
paparnya.

Maka itu, atas dasar hal tersebut
diatas maka pengambilalihan Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PLN,
menurut Salamudin Daeng berpandangan kalau itu sama sekali bukan
bertujuan dalam rangka menyelamatkan rakyat Indonesia dari krisis energi
listrik, atau bukan untuk menyelamatkan daya beli rakyat dari harga
listrik selangit.

“Namun semata mata adalah
kepentingan para cukong dan taipan dalam menguasai asset negara baik
asset pertamina dan PLN,” urainya lagi mengkritisi.

“Oleh
karena itu maka seluruh rakyat Indonesia dan Serikat Pekerja kedua BUMN
sektor energy tersebut, harus bersatu untuk menolak segala bentuk
liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi energi nasional. Ini jelas
merupakan kepentingan asing dalam menguasai kekayaan energi nasional
serta berupaya mengambil alih asset BUMN dan menguras rakyat dengan
harga energi yang tinggi,” pungkasnya.[Nicholas]