 |
| Rina Tresna Sari, S. Pdi |
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Munirwan merupakan kepala desa yang berhasil mengembangkan benih padi IF-8. Inovasi yang ia kembangkan berdampak positif pada petani di sejumlah desa di kabupaten sekitar.
Namun, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menganggap benih tersebut ilegal karena tidak memiliki sertifikat.
Atas hal itu, ia dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas penyaluran benih IF-8 yang tidak memiliki sertifikat ke Kepolisian Daerah Aceh. Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan, yaitu bibit padi jenis IF8 yang disebut belum disertifikasi atau berlabel.(Tribunjabar.id 26/07/2019)
Sangat disayangkan prestasi gemilang Munarwan menemukan benih IF8 ini dibalas dengan hukuman bui, padahal benih IF8 ini sebelumnya di tahun 2018 lalu sudah menjadi icon Kabupaten Aceh Utara dalam Bursa Inovasi Desa tinggkat nasional bahkan di tahun yang sama pula benih ini dipromosikan sebagai simbol keberhasilan produk desa yang layak dicontoh dan bahkan diberi apresiasi, karena dengan inovasinya Desa Meunasah Rayeuk terpilih menjadi juara II Nasional Inovasi Desa yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo.
Belajar dari kasus Munirwan, prestasi gemilang yang membanggakan justru berujung nestapa, alih-alih penghargaan yang didapat malah hukuman bui yang menghantui. Sungguh ironi, negara gagal memandirikan bangsa dengan karya anak-anak bangsa, justru menutup kran kreativitas rakyat dalam mengembangkan kemampuan namun bukanlah negara Kapitalis neolib. Bila hal itu tidak terjadi, karena di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis neolib, tentu yang menjadi patokan adalah kepentingan orang yang memiliki modal, sehingga kebijakan yang dikeluarkan negara pun tak luput dari kepentingan para pemodal. Sehingga penemuan bibit unggul yang sejatinya membantu meningkatkan mutu padi pribumi, malah dikebiri demi membuka kran impor seluas-luasnya bagi korporasi kapitalis untuk mendominasi produksi dan pasar.
Itulah hipokrit dan paradigma berpikir rezim sekuler kapitalis neolib,yang terlihat tidak pernah serius meriayah rakyat dengan baik.
Berbeda dengan Islam, di era keemasan nya, islam sangat menghargai ilmu pengetahuan bahkan ilmuwan-ilmuwan tumbuh subur saat daulah dan khilafah tegak. Selain itu, dalam islam hakikat pemimpin adalah sebagai wasilah untuk memudahkan urusan umat.
Seorang yang diangkat menjadi pemimpin negara adalah untuk ri’ayah syu`un ar-ra’iyyah (mengurusi urusan rakyat).
Ini bagian dari filosofi pengangkatan seorang pemimpin atau penguasa. Karena itu sekadar melalaikan urusan rakyat—meski tidak berkhianat—sudah serius keburukannya. Nabi saw. memperingatkan:
Tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan kaum Muslim, lalu dia tidak bersungguh-sungguh mengurus urusan mereka dan tidak menasihati mereka, kecuali dia tidak bisa masuk surga bersama mereka (HR Muslim).
Pemimpin yang sikap dan komentarnya terlihat menggampangkan urusan rakyat, tidak peduli terhadap nasib rakyat, tidak berempati terhadap rakyat, bahkan menyalahkan rakyat, termasuk pemimpin yang masuk dalam ancaman tersebut.
Apalagi jika pemimpin dengan sengaja tanpa rasa bersalah membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, tentu ancamannya lebih besar lagi. Pemimpin seperti ini bahkan didoakan dengan doa yang buruk oleh Nabi Saw. :
Ya Allah, siapa saja yag megurusi urusan umatku lalu menyusahkan mereka, maka susahkan dia (HR Muslim dan Ahmad).
Pemimpin yang baik itu sejatinya senantiasa melakukan perbaikan dan membuat semua urusan dan kemaslahatan rakyat menjadi lebih baik, bukan malah merusak rakyatnya. Di antara aktivitas merusak rakyat itu adalah mencari-cari kesalahan rakyat.
Padahal Nabi saw telah memperingatkan,
seorang pemimpin, jika mencurigai masyarakat, niscaya merusak mereka (HR Abu Dawud, al-Hakim).
Penting diingat bahwa penguasa dalam Islam diangkat untuk dua tugas utama: menerapkan syariah dan mengurus urusan rakyat. Tugas ini hanya mungkin ditunaikan oleh orang Mukmin dan bertakwa.
Adalah mukmin yang bertakwa sekaligus akan menjamin tugas yang kedua terealisasi. Kedua tugas tersebut hanya bisa dipenuhi oleh pemimpin yang amanah dan takut pada Allah.[]
Comment