RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — New normal yang menjadi solusi untuk permasalahan ekonomi, ditempuh untuk meningkatkan krisis yang sempat melanda negeri akibat pandemi. Namun, ternyata dibalik new normal yang belum siap dilakukan oleh Indonesia, malah menjadi malapetaka yang tak terduga sebelumnya. Pandemi belum dinyatakan hilang sepenuhnya dan pemerintah mengambil resiko besar untuk memberlakukan new normali, akibatnya yang terinpeksi covid-19 semakin bertambah banyak.
Sejumlah pakar dan praktisi kesehatan menduga pembukaan sembilan sektor ekonomi dan wacana adaptasi kebiasaan baru atau AKB di tengah masyarakat menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 di atas seribu perhari dalam sepekan terakhir.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menuturkan sikap gegabah pemerintah dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan AKB menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat ihwal pencegahan penyebaran transmisi lokal virus corona. Hermawan berpendapat sejumlah masyarakat pada akhirnya menganggap langkah itu menunjukkan kondisi yang sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.
“Inilah risiko pembukaan sektor-sektor tersebut, kita sekarnag mengalami kenaikan kasus secara konsisten di atas 1.000 per hari. Lonjakan ini terjadi di berbagai wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang cukup signifikan,” kata Hermawan, (Bisnis.com, 21/6/2020).
Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan menyampaikan, dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi maka penerapan new normal beresiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus corona.
“Seharusnya, mengacu persyaratan WHO, kalau kondisi jumlah kasus tidak naik selama dua minggu baru bisa dilonggarkan bahkan ada beberapa negara yang menetapkan pelonggaran dilakukan kalau sudah menurun selama satu bulan. Jadi sekarang kondisi di Indonesia belum aman untuk keluar dan bergerak, risikonya masih tinggi,” katanya, (CNNIndonesia.com, 22/06/2020).
Pada Sabtu (20/6/2020) pemerintah mencatat penambahan 1.226 kasus berdasarkan data yang dihimpun dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 45.029.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut masih tingginya kasus baru Covid-19 karena pelacakan yang dilakukan secara agresif.
“Penambahan ini sangat signifikan di beberapa daerah karena kontak tracing dari kasus konfirmasi positif yang kami rawat lebih agresif dilaksanakan dinas kesehatan di daerah,” kata Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, (Kompas.com, 20/06/2020).
Para ahli berpandangan bahwa tingginya angka kasus baru corona di berbagai daerah karena pelonggaran PSBB di tengah kondisi ketidaksiapan masyarakat. Dengan kenyataan tersebut semestinya program new normal dipertimbangkan kembali atau dicabut.
Tanggung jawab negara untuk melakukan tes dan pelacakan agar memastikan individu terinfeksi tidak menularkan ke yg sehat merupakan kewajiban negara mencari jalan keluar bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pembatasan selama masa karantina.
Kebijakan New Normal dilakukan oleh sebab faktor dan dorongan ekonomi tanpa mempertimbangkan risiko yang akan mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas.
Sistem kapitalis selalu mengedepankan asas manfaat dan asas itu hanya berlaku bagi mereka tanpa memandang manfaat bagi orang lain.
Dalam pandangan Islam, kesehatan dan ekonomi itu menjadi tanggung jawab pemerintah serta kewajiban negara terhadap rakyatnya. Aspek-aspek ini wajib dipenuhi untuk menunjang kehidupan ummat tanpa ada diskriminasi.
Islam juga memandang masyarakat itu sebagai jamaah. Tidak mementingkan urusan sendiri. Bila salah satu sakit maka yang lain merasakan hal yang sama karena ummat adalah satu tubuh.
Islam memberikan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat tersebut tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan juga hewan, tumbuhan, dan ciptaan Allah lainnya. Wallahu a’lam bisshawab.[]
*Aktivis Dakwah, Penulis, Pemerhati Remaja
Comment