Oleh : Ratih Fitriandani, Aktivis Dakwah dan Ibu Rumah Tangga
_________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Meski minyak adalah salah satu kebutuhan rakyat yang sangat penting, namun hingga saat ini rakyat masih kesulitan dengan langkanya ketersediaan minyak yang sebelumnya diadakan untuk menekan harga minyak.
Kebijakan pemerintah mengeluarkan minyak goreng merek Minyakita yang awalnya menjadi solusi untuk menekan kenaikan minyak, namun belum genap setahun peluncuran minyak ini membawa permasalahan baru.
Persoalan stok yang menipis menyebabkan harganya melonjak. Padahal, Minyakita haruslah dijual sesuai Harga Eceren Tertinggi (HET) yakni Rp 14.000 per liter.
Hal ini diamini oleh Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI Ahmad Choirul Furqon. Dia mengatakan, Minyakita sudah tidak sesuai Harga Eceren Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 14.000 per liter. Di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harganya sudah mencapai Rp. 16.000. “Yang semakin parah adalah harga Minyak Goreng subsidi ini sudah melampaui HET dan sangat jauh.”
Minyak goreng tersebut diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu, sebagai produk untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi dan langka. Namun ternyata upaya tersebut belum efektif untuk menekan harga minyak goreng di Tanah Air. Salah satu penyebabnya, di pasar digital minyak tersebut dijual tidak sesuai aturan.
Berdasarkan pantauan Kompas.com di aplikasi Shopee, penjual atau seller asal Palembang menjual migor Minyakita seharga Rp 16.500 untuk kemasan 1 liter refill pouch. Sudah ada 5 produk yang terjual. Kemudian seller asal Surabaya juga serupa yang menjual migor Minyakita Rp 16.500.
Sementara seller asap Kota Batu menjual lebih mahal yakni Rp 18.000. Pun di aplikasi Lazada. Berdasarkan pantauan Kompas.com diplatform Lazada, seller yang berasal dari Kabupaten Bekasi menjual Minyakita Rp 17.900 untuk kemasan 1 liter botol.
Banyaknya polemik kasus langkanya stok minyak dan harganya yang semakin naik adalah bukti bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tak berujung solusi. Alih-alih memberikan solusi, faktanya memunculkan permasahan baru.
Jika kita bandingkan negara yang berlandaskan kapitalis ini dengan sistem Islam tentu akan sangat jauh berbeda.
Islam menjamin kesejahteraan rakyatnya karena Islam akan mampu mengelola SDA dengan baik dan pengelolaannya diatur oleh ekonomi Islam bukan berdasarkan asas manfaat semata. Sistem Islam menjadikan negara sebagai raa’iin yaitu sebagai penanggung-jawab atas semua kebutuhan rakyat yang di dalamya tidak ada kepentingan para pengusaha pemilik modal untuk ikut campur.
Akhirnya dengan Islam, negara mampu memberikan kebutuhan rakyat dengan harga murah, kondisi harga pun terkendali dan stok mencukupi.[]
Comment