RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Universitas Paramadina dan INDEF menggelar Diskusi Panel Dengan tema “Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo Mustahil Tumbuh 8% Tanpa Industrialisasi” melalui zoom, Ahad (22/9/24).
Diskusi tersebut dihadiri para pembicara seperti Wijayanto Samirin, MPP (Ekonom Universitas Paramadina), Prof. Didin S. Damanhuri (Guru Besar Universitas Paramadina), Dr. Eisha Maghfiruha Rachbini, S.E., M.Sc (Direktur Program INDEF) dan Prof. Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina) yang memberi pengantar diskusi dan Dr. Didin Hikmah Perkasa (Sekretaris Program Studi Magister Manajemen) sebagai moderator.
Prof. Didin S. Damanhuri dalam diskusi tersebut mengatakan, industri manufaktur mengalami kemunduran luar biasa, saat era reformasi yang sekitar 5% pertumbuhan ekonominya tetapi pertumbuhan industrinya sekitar 4%. Berdampak pada kesempatan kerja yang diberikan, jadi mereka yang tidak dapat masuk pada dunia kerja maka masuk kepada sektor informal.
Sistem politik sebagai ekosistem industri manufaktur berkembang karena sistem politiknya juga tidak mendukung.
“Saat jaman Jokowi ada nawacita, tetapi tidak nampak juga industrialisasi policy di mana pembangunan dari pinggiran dan lain sebagainya. Maka perencanaannya melalui pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi tidak ada di janji pemilu hingga RPJMN. Contohnya adalah, pembangunan tol ribuan kilometer, kereta cepat hingga IKN.” Ujarnya.
Jadi situasi 10 tahun terakhir Indonesia tambahnya mengalami proses diindustrialisasi yang sangat radikal, di akhir pemerintahan Jokowi bahkan di bawah 18%. Hilirisasi terjadi, tetapi pada praktiknya hanya di laksanakan untuk nikel, tetapi mengandung kontroversi yang luar biasa di mana perusahaan China yang memiliki tenaga kerja kasarnya warga negara China.
Sebelum wafat, lanjutnya, alm. Faisal Basri menyebutkan bahwa hilirisasi nikel yang ada di Indonesia adalah pilar industrialisasi mobil listrik di China. Jadi ini merupakan situasi yang dihadapkan oleh Presiden Prabowo sangat berat, artinya era reformasi yang tidak ada industrialisasi policynya terutama 10 dan 5 tahun terakhir di era Jokowi sangat tidak kondusif terhadap industrial policy, terlebih ada banyak kontroversi dan drama-drama politik yang mempengaruhi sehingga tiap pelaksanaannya pragmatis.
“Indonesia sangat urgent dalam mendorong reindustrialisasi dengan menetapkan industrial policy. Prasyaratnya dengan menjaga stabilitas ekonomi makro, memperbaiki iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor rill, mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur yang relevan, menguatkan skema kerja sama pembiayaan investasi dengan swasta baik asing maupun nasional.” Ucapnya.
Dia menambahkan, proses reindustrialisasi dengan tiga misi yang menjadi fokus utama secara teknokratis yaitu peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses; mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing ekonomi; mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global untuk menuju innovation-diven economy.
“Saat ini kita mengalami tantangan revolusi industry 4.0, penguasaan perusahaan asing terhadap perusahaan rintisan, hal ini sudah terjadi sehingga perusahaan rintisan melakukan PHK masal disebabkan tidak adanya peranan pemerintah di dalamnya.” Jelasnya.
Dia menambahkan, yang terjadi saat ini tidak ada kepemimpinan negara terhadap industrialisasi, yang terjadi saat ini adalah penumpukan hutang luar negeri.
Problem Indonesia saat ini berada di bawah Malaysia dan Singapura menurutnya bukan disebabkan kurangnya sumber daya alam dan expertice. Tetapi Indonesia terjebak pada perusakan ekologi dan marginalisasi ekonomi rakyat. Justru dengan demokrasi dan demokratisasi politik, rakyat seharusnya dapat membangun industrialisasi modern.
Dia berharap pemerintahan Prabowo melakukan modernisasi politik sehingga sistem politik kita dapat berguna untuk pembangunan ekonomi dan reindustrialisasi yang diinginkan.[]
Comment