Penulis: Risma Febrianti | Mahasiswi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– “PIP yang dipotong, PIP yang ditahan buku tabungan dan ATM-nya serta PIN-nya yang disamakan untuk satu angkatan” aduan seorang siswi kepada gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. SMAN 7 Cirebon sedang menjadi sorotan publik, pasalnya terjadi kelalaian dalam PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) yang mengakibatkan 155 siswa yang terdiri dari siswa IPA dan IPS terancam tidak dapat mengikuti seleksi jalur SNBP.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung mengambil peran untuk membantu SMAN 7 Cirebon dalam menyelesaikan permasalahan PDSS tersebut. Kunjungan Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan PDSS tersebut, dikejutkan dengan aduan dua orang siswi mengenai pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Berbagai pungutan tersebut terdiri dari, uang gedung sekolah sebesar 6,4 juta, uang sumbangan masjid yang dipatok sebesar Rp 150.000, uang SPP sebesar Rp 200.000 dari yang seharusnya gratis, uang LKS di atas Rp 300.000. (Kompas.com)
Tidak hanya pungutan yang disebutkan di atas, terdapat potongan uang PIP (Program Indonesia Pintar) sebesar Rp 250.000 dari total 1,8 juta. Kita tuh masih banyak yang pengen dilaporin, Pak, selain kasus PDSS. Sumbangan PIP Rp 1,8 juta dipotong Rp 250.000,” ujar siswa tersebut dalam Instagram @dedimulyadi71 yang diposting Sabtu (8/2/2025).
Seyogyanya sekolah tidak lagi mengambil pungutan kepada siswa, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasal 21 Ayat 2 menyebutkan, pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima biaya operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang diharapkan menjadi gerbang kegemilangan peradaban manusia, ternyata tidak terlepas dari perbuatan culas dan dijadikan sebagai ladang bisnis didalamnya.
Peserta didik tidak hanya harus fokus terhadap pendidikan dan masa depan namun kini mereka harus bergelut dengan administrasi yang merugikan. Bantuan pemerintah yang seharusnya dapat digunakan dengan baik dalam proses pendidikan tapi tidak sepenuhnya mereka dapatkan.
Inilah sistem di mana semua serba mengambil manfaat, sistem kapitalis yang haus dengan keuntungan tanpa melihat baik dan buruk bagi kehidupan. Pendidikan suram di Indonesia tidak terlepas dari sistem yang diterapkan, yang menjadikan pendidikan tidak bertujuan membangun generasi cemerlang namun pendidikan kini dijadikan sebagai ladang bisnis dan meraih keuntungan.[]
Comment