Oleh: Mutiara Aini, Aktivis Muslimah
_________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA—- Bukan hal yang baru, kasus pengangguran kerap terjadi di seluruh negeri khususnya di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negeri dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Mulai dari hasil laut, pertanian, hutan, pertambangan yang meliputi tambang minyak bumi, batu bara, emas, tembaga dan lain-lain.
Jika kesemua itu dikelola oleh negeri kita sendiri, maka rakyat akan hidup sejahtera bahkan lebih dari cukup. Maka tak heran jika julukan gemah ripah loh jinawi menjadi kebanggaan bumi pertiwi. Ditambah lagi sumber daya manusianya. Indonesia memiliki orang-orang hebat yang ahli di bidangnya.
Namun kenyataannya tak sepadan dengan kondisi hari ini. Kemiskinan kian merajalela, angka pengangguran pun kian menggurita. Dalam setiap tahunnya perguruan tinggi melahirkan para sarjana baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Tapi apa jadinya jika PHK terus meningkat?
Kini, gelombang PHK kembali mengancam ribuan buruh di negeri ini. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti yang terjadi di sebuah pabrik tekstil yang berlokasi di Cikupa kabupaten Tangerang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.163 pekerjanya. Diketahui perusahaan tersebut adalah PT Tuntex Garment yang banyak memproduksi baju merk terkenal dunia seperti ‘Puma’.
Mengutip cnbcIndonesia(4/4/23), sebelum mengakhiri aktivitas produksinya, perusahaan tersebut lebih banyak mengerjakan permintaan pesanan dari Puma, namun akhir-akhir ini permintaan anjlok akibat resesi global terutama di negara-negara Asia timur. Efek dominonya, pabrik harus melakukan PHK besar-besaran untuk memangkas biaya operasional perusahaan.
Dampak PHK
Peningkatan PHK telah berdampak pada bertambahnya daftar pengangguran yang menyebabkan orang tidak memiliki pendapatan. Daya beli masyarakat menurun hingga mengakibatkan rendahnya permintaan barang dan jasa, alhasil roda perekonomian berputar melambat.
Semua ini merupskan dampak diterapkannya kapitalisme yang hanya berpihak pada para pemilik modal (korporasi). Kebijakan pemerintah yang bertumpu pada sistem ini telah berdampak pada meluasnya angka PHK dan pengangguran yang sangat rentan dengan meningkatnya kasus kriminal.
Kapitalisme pun telah menjadikan negara tidak independen dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Pemerintah hanya bergantung kepada para investor asing. Ekonomi kapitalis bertumpu pada banyaknya korporasi raksasa yang melakukan investasi di tempat tersebut. Alhasil kekayaan hanya tertimbun di tangan para konglomerat saja.
Selain itu sistem ekonomi kapitalisme juga mengembangkan sektor ekonomi nonriil yakni aktivitas ekonomi berdasarkan investasi spekulatif, misalnya melalui kredit perbankan serta jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi.
Hal ini dapat menyebabkan inflasi dan penggelembungan harga aset yang berakibat pada turunnya produksi dan investasi di sektor riil. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya resesi hingga kebangkrutan perusahaan dan PHK besar-besaran pun menjadi pilihan.
Sunguh miris, saat ekonomi melemah, para pengusaha tetap berusaha menyelamatkan asetnya tanpa peduli lagi dengan nasib buruh. Fenomena ini menunjukkan ketidak mampuan negara menjamin nasib rakyat terkait kebutuhan pokok. Dalam sistem kapitalis, negara difungsikan sebatas hanya sebagai regulator. Kapitalisme telah nyata menunjukkan kelemahannya menjaga kehidupan rakyat.
Islam Sebagai Solusi Hakiki
Berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang negara berperan penting dalam upaya menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sebagai realisasi dari politik ekonomi Islam. Rasulullah Saw. Bersabda:
”Imam atau khalifah adalah pemelihara urusan rakyat yang akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap urusan rakyatnya.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Islam mewajibkan kepada individu untuk bekerja. Jika individu tidak bekerja, baik karena malas atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja, maka khalifah (pemimpin) wajib memaksa individu untuk bekerja serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung agar mampu bekerja, termasuk Pendidikan. Bahkan khalifah akan mengeluarkan dana untuk akses modal bagi rakyat melalui sistem keuangan Baitul mal. Bantuan tersebut diberikan tanpa riba atau bahkan hibah kepada individu usia produktif.
Adapun orang-orang cacat atau lemah dan lanjut usia yang tidak mungkin bekerja, maka khalifah akan menyediakan santunan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Sehingga mereka tetap dapat hidup sejahtera.
Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar radhiallah ketika mendapati orang-orang yang berdiam diri di masjid dan tidak bekerja dengan alasan mereka sedang bertawakal. Saat itu beliau berkata:
”Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja. Padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.”
Kemudian Umar mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.
Dalam bidang ekonomi khalifah mengambil kebijakan meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil baik sektor pertanian, kehutanan, kelautan maupun meningkatkan perdagangan. Proyek-proyek pengelolaan kepemilikan umum dilakukan oleh negara tanpa campur tangan swasta. Proyek-proyek tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
Nagara memprioritaskan bahwa lapangan pekerjaan selalu tersedia bagi rakyatnya, terutama untuk laki-laki yang telah baligh. Negara memastikan setiap lapangan pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan yang halalan thoyyibah, mengantarkan kebaikan dan tidak mengandung unsur kemudaratan bagi masyarakat.
Khalifah juga akan menjalankan strategi terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan potensi ekonomi di berbagai wilayah. Mekanisme ini menjadikan serapan lulusan pendidikan akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan korporasi.
Oleh sebab itu pengangguran sistemik ini hanya bisa diselesaikan secara tuntas dengan menerapkan sistem Islam secara universal.[]
Comment