 |
| Ketua DPR RI, Zulkifli Hasan.[Suroto/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Persidangan kasus dugaan pencatutan nama
presiden dan wapres oleh Ketua DPR RI Setya Novanto terkait perpanjangan
kontrak karya PT Freeport Indonesia di Mahkamah Kehormatan Dewan atau
MKD, justru akan menjadi tempat baik bagi Novanto untuk melakukan
klarifikasi terhadap tudingan yang dilontarkan Menteri ESDM Sudirman
Said.
presiden dan wapres oleh Ketua DPR RI Setya Novanto terkait perpanjangan
kontrak karya PT Freeport Indonesia di Mahkamah Kehormatan Dewan atau
MKD, justru akan menjadi tempat baik bagi Novanto untuk melakukan
klarifikasi terhadap tudingan yang dilontarkan Menteri ESDM Sudirman
Said.
“Jadi, kalau sebelumnya Setya Novanto melalui pemberitaan di media
sudah membantah bahwa dirinya tidak mencatut nama presiden dan wapres,
maka pada persidangan di MKD akan menjadi forum terbaik untuk memberikan
klarifikasi terhadap tudingan selama ini,” tegas Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
sudah membantah bahwa dirinya tidak mencatut nama presiden dan wapres,
maka pada persidangan di MKD akan menjadi forum terbaik untuk memberikan
klarifikasi terhadap tudingan selama ini,” tegas Ketua MPR RI Zulkifli
Hasan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015).
Karenanya dia berharap Novanto dapat memanfaatkan forum persidangan
MKD untuk melakukan klarifikasi agar semuanya clear dan tuntas. Kepada
MKD, dirinya percaya lembaga penjaga etika anggota DPR itu mampu
memproses kasus secara independen dan transparan.
MKD untuk melakukan klarifikasi agar semuanya clear dan tuntas. Kepada
MKD, dirinya percaya lembaga penjaga etika anggota DPR itu mampu
memproses kasus secara independen dan transparan.
“Ya, kita berharap MKD ini menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dan terbuka menangani kasus freeport,” ujarnya.
Menyinggung soal adanya pergantian anggota MKD, terutama dari Fraksi
Partai Golkar dan proses penentuan jadwal sidang menjadi memanas karena
banyak diwarnai perdebatan. menurut Zulkifli pergantian adalah kebijakan
Partai Golkar melalui fraksi.
Partai Golkar dan proses penentuan jadwal sidang menjadi memanas karena
banyak diwarnai perdebatan. menurut Zulkifli pergantian adalah kebijakan
Partai Golkar melalui fraksi.
“Pergantian anggota MKD adalah hak partai politik yang
ditindaklanjuti melalui fraksinya di DPR RI,” tambah Ketua Umum DPP PAN
ini. (Ansim/BB)
ditindaklanjuti melalui fraksinya di DPR RI,” tambah Ketua Umum DPP PAN
ini. (Ansim/BB)
Comment