RADARINDONESIANEWS.COM, NIAS – Bahas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli dan Pemerintah Kabupaten Nias menggelar pertemuan di ruang serbaguna Kantor Bupati Nias lantai tiga.
Pada pertemuan tersebut sejumlah isu strategis dibahas, diantaranya terkait penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Nias sepanjang tahun 2018-2022 dan membahas draft Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nias dan BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pardin Mozartman Harefa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nias mengapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli atas kerja sama yang dijalin sejak tahun 2018.
Pardin mengungkapkan bahwa pihaknya berharap kemitraan yang dijalin akan semakin baik khususnya dalam penyelenggaraan Program JKN yang berkualitas untuk warga Kabupaten Nias.
“Kerja sama ini sudah terjalin sejak 2018 dan akan berakhir pada Maret 2023 ini. Tentunya dalam kurun waktu tersebut, terdapat banyak catatan untuk perbaikan kita ke depan dalam penyelenggaraan Program JKN yang lebih baik dan berkualitas bagi warga Kabupaten Nias,” ucapnya.
“Hal-hal yang menjadi kendala di lapangan supaya disampaikan agar didiskusikan guna evaluasi dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk dijalankan sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Pada intinya kami siap mendukung keberlangsungan Program JKN di Kabupaten Nias,” sambung Pardin.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Nias berkomitmen penuh untuk mendukung Program JKN agar dapat terselenggara secara optimal.
Hal itu sejalan dengan Instruksi Bupati Nias Nomor 4 Tahun tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nias yang merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Masih di kegiatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Nancy Agitha menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Program JKN.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi media untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama antara para kedua belah pihak serta menyepakati poin-poin perihal optimalisasi Program JKN yang dituangkan di dalam Nota Kesepakatan.
Pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi perdana bagi Nancy kepada Pemerintah Kabupaten Nias yang baru menjabat sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli pada 8 Februari 2023 lalu.
“Sampai dengan Februari 2023 kepesertaan JKN di Kabupaten Nias telah mencapai 96,85 persen yang mana artinya Kabupaten Nias telah mencapai Universal Health Coverage (UHC-red). Fokus peningkatan kualitas mutu layanan menjadi salah satu fokus BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu kami berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Nias melalui dinas-dinas terkait nantinya. Kami siap untuk berkordinasi secara intens dan menjalin kerja sama dengan dinas-dinas terkait sebagai upaya mendorong peningkatan mutu layanan Program JKN agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kabupaten Nias,” kata Nancy.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias, Rahmani Zandroto mengatakan bahwa dalam kurun tahun 2018-2022, Program JKN telah mengalami banyak kemajuan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh warga Kabupaten Nias.
Ia mengatakan, hal itu tidak terlepas dari upaya keras dari Pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung Program JKN khususnya dalam memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial khususnya kesehatan bagi warga Kabupaten Nias yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Sampai dengan Februari 2023, tercatat sebesar 96,85 persen warga Kabupaten Nias telah terlindungi Program JKN.
Rahmani mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung BPJS Kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas mutu layanan khususnya pada fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nias.
“Secara persentase angka, Kabupaten Nias sudah mencapai UHC dan sedang dalam proses pengajuannya. Selain itu selama kurun waktu 2018-2022 Pemerintah Kabupaten Nias telah iuran jaminan kesehatan daerah sebesar lebih kurang 38 miliar rupiah. Selain itu, kami akan melakukan evaluasi rutin untuk mendorong peningkatan kualias pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit,” kata Rahmani.[]
Comment