RADARINDONESIANEWS.COM, BALI – Berdasarkan informasi yang ada bahwa dana haji yang dibidik Pemerintah akan diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur yang akan mendukung Meikarta, mega proyek kota terpadu Lippo Group?
Perbincangan soal ini semakin santer muncul ke permukaan. Wajar saja, ada enam proyek infrastruktur prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, ‘mengepung’ kota terpadu Meikarta tersebut. Bahkan, Meikarta dalam promonya memasang enam proyek Pemerintah sebagai infrastruktur yang diandalkan. Ini dapat dilihat di website meikarta.com. Rencana ini mendapatkan tanggapan keras dari legislator.
Anggota Komisi V DPR RI Moh Nizar Zahro mengatakan “Ini kok aneh, proyek pemerintah malah dijadikan ajang promosi perumahan. Apalagi proyek ini sebagiannya mangkrak,”
Ia pun mengingatkan jangan sampai pemerintah menggunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur, terlebih proyek tersebut hanya untuk mendukung fasilitas swasta, tegasnya.
Tak hanya mempersoalkan Penggunaan dana haji, Politisi Gerindra ini menilai promosi yang dilakukan oleh pihak Meikarta itu termasuk pembohongan publik. Karena keenam proyek itu belum ada kejelasan keberlanjutannya.
“Bagi saya Meikarta telah melakukan pembohongan. Selain karena belum mendapat izin dari pemerintah propinsi Jawa Barat, ternyata promosi dengan memanfaatkan infrastruktur pemerintah yang sebagiannya mangkrak. Perumahan ini harus mendapat teguran dari pemerintah,” cetusnya Politisi Dapil Jatim XI ini.
Ia pun mengatakan nantinya akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi V untuk memanggil kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) atas keberadaan enam proyek itu.
“Komisi V mendesak agar kementerian terkait untuk mengusut dan melaporkan pada komisi V DPR RI sejauh mana progres proyek yang kini dijadikan promosi oleh Meikarta,” ujarnya.[Garudayaksa]
Comment