Penulis: Julia Handayani | Mahasiswi Universitas Nusantara Al-Wasliyah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) seperti ditulis CNBC Indonesia, buka suara terkait rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM/gasolin). Rencana kenaikan pajak ini belum akan terlaksana dalam waktu dekat.
Jodi Mahardi, Deputi Direktur Otonomi Maritim dan Koordinasi Energi Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan, mengatakan rencana tersebut tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa kenaikan pajak sepeda motor berbahan bakar bensin merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek.
Di sisi lain, wacana kenaikan ini diambil untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum demi mengurangi emisi gas buang.
Walaupun itu masih dalam wacana, hal ini merupakan langkah yang kurang tepat karena beberapa waktu lalu, situs pemantau kualitas udara IQAir menyebut Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Memburuknya udara di ibu kota sebenarnya sudah lama terjadi.
Polusi kendaraan bukan satu-satunya penyumbang pencemaran udara di wilayah ibu kota. Faktanya, pembangunan kapitalistik yang memungkinkan terjadinya industrialisasi besar-besaran juga turut memperparah pencemaran udara. Ditambah, lemahnya pengawasan analisis dampak lingkungan.
Masih banyak kasus pembakaran hutan yang tidak pernah tuntas terselesaikan karena melibatkan korporasi besar. Begitu juga dengan pembuangan limbah sisa industri kerap merugikan masyarakat di sekitarnya.
Tujuan baik, yakni mengurangi emisi dan pencemaran, sebaiknya tidak tercampuri dengan kepentingan bisnis kapitalisme. Apalagi menarik pajak yang menambah beban rakyat di tengah impitan ekonomi.
Pemerintah berwacana menaikkan pajak kendaraan bermotor demi menggenjot produksi kendaraan listrik namun sangat beririsan dengan masifnya investasi korporasi kendaraan listrik di Indonesia. Semisal, merek mobil listrik asal Cina, Build Your Dream atau BYD, resmi meluncur di Indonesia.
BYD diketahui menanamkan investasi triliunan rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi BYD yang resmi masuk Indonesia.
Niat baik mengurangi polusi tidak boleh tercemar oleh tujuan dan kepentingan korporasi. Masalah utama dari negeri ini ialah tidak mandiri dalam mengelola SDA sendiri. Akibatnya, untuk menggapai energi ramah lingkungan harus dengan skema menggandeng swasta dan menawarkan investasi dalam jangka panjang.
Sudah jamak kita ketahui bahwa prinsip pembangunan kapitalisme mengelola SDA kebanyakan berujung pada eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Terlebih, masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme menjadi individu yang nirempati terhadap lingkungan.
Transformasi kendaraan listrik memang baik karena dapat mengurangi emisi karbon yang mencemari lingkungan. Akan tetapi, negara juga harus memikirkan secara matang kesiapan masyarakat dan sarana prasarananya jika di kemudian hari menerapkan kendaraan listrik sebagai trasnportasi publik/ individu.
Jangan sampai hal ini menjadi sebuah ilusi dan ambisi nol karbon yang minim aksi. Paradigma dan konsep kapitalisme tidak akan mampu mewujudkan niat baik ini.
Oleh karena itu, tidak ada jalan selain menghadirkan Islam sebagai perspektif baru dalam upaya menyelesaikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Negara seharusnya memiliki political will mengurus rakyatnya.
Dalam Islam, fungsi ini dikenal sebagai raa’in, yakni negara melayani urusan rakyat secara totalitas. Islam memiliki tahapan dalam upaya menyelesaikan pencemaran udara secara berkesinambungan.
Pertama, negara membangun dan menyediakan infrastruktur publik, seperti trotoar, jalan raya, transportasi publik yang nyaman dan aman. Jika fasilitas umum sudah memadai, maka tidak ada keberatan hati bagi masyarakat menggunakan kendaraan umum untuk aktivitas mereka. Hal ini secara otomatis mengurasi emisi gas kendaraan bermotor.
Kedua, membiasakan pola hidup sehat dan cinta lingkungan. Negara harus mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan untuk kehidupan generasi mendatang dan keberlangsungan ekosistem alam yang seimbang.
Menjaga lingkungan adalah bagian dari kesadaran beriman kepada Allah Taala. Jika masyarakatnya bertakwa, mereka akan membiasakan pola hidup bersih dan sehat sesuai anjuran Islam. Hal ini jelas akan memudahkan negara mengatur regulasi dalam menjaga lingkungan.
Ketiga, mengelola SDA secara mandiri. Kapitalisme telah menjadikan negeri ini bergantung pada utang dan investasi. Seolah-olah, tanpa utang dan investasi, pembangunan tidak akan terwujud. Padahal, potensi SDM dan SDA Indonesia sangat tinggi. Persoalannya adalah ada kemauan atau tidak untuk berlepas diri dari jerat kapitalisme.
Dalam Islam, sumber pendanaan untuk pembangunan bisa diambil dari baitul mal. Pemasukan baitul mal bermacam-macam, seperti fai, kharaj, jizyah, usyur, hasil pengelolaan SDA, dan lainnya.
Keempat, negara mewujudkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang akan melahirkan SDM unggul yang berdedikasi untuk kemaslahatan rakyat. Negara harus menyiapkan SDM andal dan mengambil peran dalam pengelolaan SDA.
Demikianlah paradigma Islam mengatasi pencemaran serta mengelola sumber daya alam dan energi yang dimiliki. Penyelesaian masalah lingkungan diwujudkan dengan asas kemaslahatan bagi umat manusia tanpa embel embel lain.[]
Comment