RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sidang PTUN HTI versus pemerintah mulai terlihat kejelasan akhirnya. Sebagaimana pernyataan Prof. Yusril Ihza Mahendra, “ Pemerintah nampak seperti kehilangan argumen untuk membuktikan dalilnya bahwa pembubaran HTI adalah benar. Yang ada selama persidangan hanyalah asumsi, dugaan, kecurigaan dan kesalahpahaman. Kami konsisten membela kebenaran, apalagi terhadap kelompok Islam yand didzolimi.”
Sementara di luar sidang, dukungan ulama dari berbagai latar belakang ormas dan daerah terus mengalir kepada HTI. Sehari setelah Ansyad Mbay selaku saksi ahli pihak pemerintah menyampaikan kesaksiannya, komentar para ulama terus mengalir menghiasi jagat maya. Ketidakpercayaan ulama secara massif pastinya membuat pemerintah semakin gamang. Lebih lebih track record Ansyad Mbay selama ini yang terkesan tidak bersahabat terhadap umat Islam. Menambah buruk legitimasi publik terhadap saksi ahli dari pihak pemerintah.
Kebodohan berikutnya pun dilakukan pemerintah. Saksi ahli dari UIN Sunan Kalijaga, Prof.Drs. Yudian Wahyudi,MA,Ph.D, mengatakan bahwa Donald Trump itu bisa disebut sebagai kholifah. Bukan saja dianggap pernyataan yang salah, bahkan bisa dianggap sebagai upaya untuk mendeligitimasi syariat Islam. Jika seperti ini, maka sesungguhnya Yudian Wahyudi telah melebarkan pertarungan ini tidak hanya terhadap HTI tetapi kepada umat Islam secara keseluruhan. Karena tak bisa dipungkiri, ulama ulama tersebut meyakini bahwa Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Sebagaimana yang ada pada kitab kitab kuning yang selama ini dibahas oleh para ulama.
Pada sisi yang lain, Partai Bulan Bintang yang sempat tidak diloloskan oleh KPU untuk pemilu 2019 sebenarnya kasusnya mirip dengan yang dialami oleh HTI. Tetapi dalam bentuk persekusi yang lain. Akhirnya PBB melawan, dan mendapatkan haknya kembali. PBB dinyatakan lolos oleh BAWASLU.
Yang menarik dari perjuangan PBB untuk mendapatkan haknya ini, tak satupun parpol parpol Islam seperti PPP,PKB ataupun PKS yang mendukung PBB. Parpol parpol Islam tersebut seolah membiarkan PBB berjuang sendiri. Mengapa ? karena PBB bisa menjadi ancaman serius bagi parpol parpol Islam tersebut. Sepak terjang Prof. Yusril membela HTI dimaknai sebagai “pembelaan terhadap kedzoliman”. Sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh Prof. Yusril, telah mendapatkan simpati tersendiri bagi para ulama dan umat Islam. Sedangkan para ulama dan umat Islam mulai melirik PBB karena dianggap PBB konsisten membawa “simbol simbol Islam”.Mendukung PBB sama artinya dengan mendukung simbol simbol Islam.
Satu hal yang tidak disadari oleh PPP,PKB dan PKS bahwa ada potensi besar umat ini yang tidak memiliki mono loyality terhadap parpol tertentu. Mereka bukanlah milik PPP, PKB ataupun PKS. Mereka adalah umat yang digerakkan oleh kesadarannya sendiri. Mereka adalah umat yang dulu pernah digerakkan oleh kesadarannya sendiri untuk membela simbol Islam pada peristiwa 212. Kelompok ini lebih bersifat ideologis. Dan akan membela siapapun yang membawa simbol simbol Islam. Dan bisa dipastikan PBB akan menjadi parpol pilihan ulama dan umat Islam. Terlebih Prof. Yusril telah menegaskan bahwa PBB tak akan berkoalisi dengan parpol manapun untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Sikap tegas PBB tak berkoalisi dengan parpol manapun untuk melawan Jokowi seolah menjadi garansi bagi ulama dan umat Islam. Bahwa suara mereka tak akan dibawa kemana mana. Semata mata untuk Islam dan umat Islam. Untuk menghentikan kedzoliman rezim Jokowi terhadap umat Islam. Sikap tegas inilah yang tidak ditemukan ada pada PPP, PKB ataupun PKS yang tidak pernah jelas sikapnya.
Walhasil, dua persoalan besar yang dihadapi oleh rezim Jokowi pada saat ini pertama; polarisasi ulama dan umat Islam kepada PBB. Kedua; pertarungan pemerintah di PTUN melawan HTI. Semakin ke belakang jalannya sidang PTUN, pemerintah mengalami kesulitan luar biasa harus keluar dari kubangan lumpur yang dibuatnya sendiri. Jika pemerintah menyerah, maka HTI akan memenangkan sidang. Jika pemerintah melawan dengan saksi saksi yang tidak kredibel justru memperdalam persoalan dan akan mempercepat tenggelamnya pemerintah pada lumpur persoalan. Sementara kemenangan HTI dikhawatirkan akan semakin meramaikan hingar bingar isu syariah dan khilafah.
Tetapi bagaimanapun juga, The show must go on. Pertunjukan harus ada akhirnya. PBB pada tahap awal telah meraih kemenangan melawan kedzoliman KPU. Serta sanggup meraih simpati umat Islam. Di lain sisi, HTI semakin luas mendapatkan dukungan umat. Dan kemenangan PBB dan HTI akan menjadi ancaman serius yang akan menyebabkan tergulingnya Jokowi pada pilpres 2019. Wallahu a’lam bi asshowab.[]
Comment