 |
| Reka Nurul Purnama |
RADARINDONESIANES. COM, JAKARTA – Setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden maka yang menjadi pembahasan menarik adalah bagi-bagi kursi menteri untuk anggota partai pendukung yang tentunya menjadi perhatian seluruh warga negara Indonesia. Pasalnya, para menteri itulah yang nanti akan menentukan kebijakan dan menentukan nasib rakyat kebanyakan.
Bahkan yang mengejutkan adalah adanya usulan yakni menteri kebahagiaan. Yang secara kasat mata, belum dapat dipahami seperti apa tugas dan fungsinya. Ada lagi yang menarik, yang dapat disaksikan oleh khalayak masyarakat, yaitu banyaknya partai politik pendukung yang meminta kursi sampai 10 kursi kekuasaan seperti PKB, begitu pula nasdem yang menginginkan lebih dari PKB karena partai nya lebih banyak mendapatkan kursi DPR di bandingkan dengan PKB, meskipun beliau menegaskan itu hanya guyonan.
Seperti yang dikutip oleh JawaPos.com Partai Nasdem tidak ingin kalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi menteri lebih banyak. Hal itu dikarenakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketimbang PKB. “Karena suara Nasdem lebih besar daripada PKB di DPR. Jadi, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan sebelas,” ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7).
Disadari atau tidak, bagi-bagi kursi kekuasaan adalah hal yang biasa dalam sistem saat ini. Bahkan yang lebih menonjol ke permukaan adalah bahasan tentang siapa yang menduduki kursi kekuasaan bukan bagaimana kualifikasi menjadi seorang menteri. Tentunya kursi-kursi itu diperuntukkan untuk partai politik pendukung presiden terpilih, meskipun saat ini banyak partai politik dari oposisi yang juga ikut merapatkan barisannya kepada pemerintah presiden terpilih dan tentunya dengan itu akan mendapatkan jatah kursi.
Yang menarik disini adalah pembahasan apakah individu yang dipilih oleh presiden dari berbagai partai politik pendukung, partai oposisi, dan non partai politik adalah orang yang kompeten? Atau sekedar karena dia petinggi partai saja? Tentunya sebagai warga negara berharap ada pertimbangan kualifikasi bukan hanya berasal dari partai yang mendukung kepentingan pemerintah saja, tetapi yang dibutuhkan rakyat adalah sosok individu yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan juga bisa memberikan solusi permasalahan rakyat selama ini, yang paling utama adalah mampu amanah.
Sebagai warga negara, berharap apa yang kita saksikan hari ini yaitu merapatnya hampir semua partai politik kepada pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat indonesia, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, partai, ataupun sponsor. Konon katanya di era sistem saat ini, tidak ada kawan dan lawan sejati, yang ada hanya kepentingan sejati. Begitu celetukan netizen di sosial media menanggapi bagi-bagi kursi oleh pemerintahan saat ini. Sebelumnya rakyat menyaksikan adanya perseteruan yang panjang tempo dulu tentang siapa yang paling baik menjadi pemimpin bangsa ini, bahkan hal tersebut sampu mengakibatkan pertumpahan darah rakyat sendiri pada tragedi 22 Mei 2019. Saat ini kondisinya justru berbanding terbalik, dimana hampir semua partai politik oposisi merubah haluannya menjadi merapat dengan pemerintahan.
Apa yang menjadi jaminan siapapun yang ada di kursi kekuasaan akan menjungjung tinggi kepentingan rakyat diatas kepentingan lainnya? Sesungguhnya tidak ada jaminan apapun untuk rakyat bahwa mereka akan benar-benar amanah terhadap jabatan dan mampu menyelesaikan permasalahan di negeri ini. Rakyat menyaksikan sendiri bagaimana kebijakan yang menyengsarakan rakyat diputuskan, misalnya menaikan Tarif dasar listrik, menaikkan harga BBM. Ditambah lagi dengan perilaku para pemangku kekuasaan yang buruk, semisal korupsi dan lain sebagainya.
Rakyat berharap negri tercinta ini menjadi negri yang baldatun toyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang baik dan penuh dengan ampunan Allah). Namun hal itu hanya cita-cita yang amat jauh dari ketercapaian. Apabila kita sebagai rakyat indonesia memang menginginkan kebaikan untuk negeri kita, dan ampunan yang berlimpah dari Allaah. Maka, hal itu hanya bisa dilakukan dengan menerapkan aturan-aturan sang pencipta dalam kehidupan bernegara, namun sayang hal ini banyak diabaikan dan dituduh dengan berbagai tuduhan yang menyakitkan. Padahal mayoritas negeri ini adalah muslim, seharusnya senang ketika aturan Allaah atau aturan Islamditerapkan dalam sebuah sistem.
Ketika aturan Allaah mampu ditetapkan dalam ranah negara, bukan dalam ranah individu saja semisal ibadah. Maka setiap pejabat pemerintah termasuk yang diberi amanah di dalamnya, akan melaksanakan tanggung jawab atas jabatannya dengan baik, karena merasa di awasi oleh Allaah swt., dan sanksi bagi yang melanggar sudah jelas ketegasannya. Para pemimpin dibawah kepemimpinan islam, sadar betul bahwa setiap apa yang mereka lakukan akan diminta pertanggungjawaban, namun pemimpin seperti itu sulit kita jumpai pada pemimpin di sistem saat ini. Wallahu’alam [].
*Mahasiswi STAI Yapata Al-Jawami, Bandung
Comment