Neneng Suci Megah Hati, S.Pd: Sistem Ekonomi Ideal untuk Kebijakan Pangan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Berulangnya kenaikan harga pangan di akhir tahun, wajarkah? Mengingat tugas pokok negara adalah menjamin rakyatnya hidup dengan sejahtera. Sudah semestinya yang dipikirkan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan primer rakyat, sebelum kebutuhan sekunder dan tersier. Menurut Eko Listiyanto (Wakil Direktur INDEF), inflasi pangan di akhir tahun umumnya terjadi pada momentum natal dan tahun baru. Sedangkan yang diperlukan masyarakat adalah kepastian akan stabilnya harga-harga komoditas.

“Oleh karena itu harus ada keseriusan dari pemerintah untuk memutus siklus dan mencari solusi agar harga pangan di akhir tahun terkendali.” kata Eko dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Kamis (15/11). Eko menegaskan pemerintah maupun para pengambil kebijakan tidak dapat terus berlindung dengan alasan kedua momen tersebut pemerintah kata dia harus menekan serta menstabilkan harga pangan guna menjaga inflasi agar tetap kendali (Merdeka.com)

Selanjutnya, pemerintah terus melakukan kebijakan impor. Hal ini dinilai tidak berkesudahan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. Padahal, komponen pangan tersebut sebenarnya mampu diberdayakan di tingkat petani dalam negeri. “Impor harus diminimalkan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan di tengah ekspor kita yang tertekan,” ujarnya lagi.

Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus juga membenarkan kecenderungan impor Indonesia ini. Menurutnya hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah. “Masalah pangan di Indonesia itu selalu diobati dengan impor. Impornya komoditas seperti buah-buahan atau bijih cokelat. Padahal kita juga punya keunggulan di sini. Ini karena pemerintah fokus pajale (padi, jagung kedelai), kalau pemerintah memperhatikan, ketergantungan impor akan berkurang,” jelasnya.

Selain itu, masalah data pangan seperti beras yang tidak akurat di pemerintahan menjadi polemik tersendiri yang menjadi problem bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan kedepannya. Oleh sebab itu, Eko berharap pemerintah bisa bersinergi untuk memastikan data yang lebih valid. (m.kontan.co.id)

Itulah sederetan penyebab kenaikan harga pangan di akhir tahun. Penyebab kenaikan harga pangan diatas memang sebuah keniscayaan di sistem ekonomi kapitalisme yang dianut Indonesia saat ini. Kelemahan dalam penerapannya bisa dilihat dari 3 hal : Pertama, orientasi kesejahteraan hanya berbasis pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pemerataan distribusi terabaikan dan kesenjangan sosial kian menajam.

Kedua, pengukuran nilai yang hanya berbasis harga dan materi. Kenikmatan hidup tidak diukur dari kebutuhan sebenarnya, tapi dihitung dari harga materi. Ketiga, keyakinan yang mutlak pada harga (melalui mekanisme pasar) sebagai penyelesaian masalah distribusi dan produksi. (Membangun Ekonomi Alternatif-Perspektif Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani)

Tak aneh apabila pemerintah beranggapan, jika kondisi menyulitkan ini hanya sementara. Karena semua akan berjalan sesuai mekanisme di atas. Asal semua mekanisme berjalan alamiah dan pemerintah tak campur tangan, dijamin rakyat akan produktif. Wajarkah demikian adanya? Justru karena ketidakjelasan mekanisme pasar yang tak terkontrol pemerintah, membuat berjalannya kegiatan ekonomi baik pendistribusian dan produksi dikuasai pasar yang notabene pemenangnya adalah para kapital. Bagaimana dengan rakyat? mereka hanya bisa melihat tingkah polah para pemegang kendali tersebut.

Berbeda halnya dengan sistem ekonomi dalam Islam. Pangan termasuk dalam kebutuhan primer rakyat yang harus dipenuhi oleh penguasa. Sehingga, kepastian sistem ekonomi berlangsung  semestinya dengan adanya kontrol kuat dari penguasa. Dalam masalah pangan,  Penguasa akan mengontrol dari hulu ke hilirnya, tidak di serahkan kepada mekanisme pasar.

Penguasa Islam tidak akan melakukan impor pangan, karena akan  mengoptimalkan berlimpahnya pangan dengan memakmurkan lahan hijau yang tak terurus, mencari orang-orang yang bisa mengolahnya, mengurusi pengairannya, bibitnya, pupuknya, panennya hingga pendistribusian serta harga pangan di pasaran. Juga tidak akan banyak melakukan ekspor jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi optimal.

Hal ini karena Islam memandang salah satu fungsi negara adalah ri’ayah su’uunil ummat (mengurusi urusan ummat). Bukan menjadikan rakyat sebagai konsumen atas komoditas dagangannya.

Kepastian akan ketersediaan pangan, harga pangan hingga distribusi yang merata adalah keniscayaan untuk rakyat.

Semua itu merupakan jaminan dalam sistem Islam, sistem kehidupan menyeluruh untuk semua permasalahan manusia karena di turunkan dari Pencipta manusia Yang Maha Mengetahui segala kebutuhan manusia sebagai ciptaanNya.

Aturan – aturanNyalah yang akan menjamin manusia hidup tenang, aman dan sejahtera. Hal ini hanya akan terwujud dalam sebuah institusi yakni khilafah. Dengannya, ekonomi umat akan merdeka, terlepas dari cengkeraman penjajahan kapitalisme.[]


Penulis adalah Aktivis Muslimah, Pemerhati Pendidikan Anak dan Remaja