RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Mendekati pergantian tahun, pemerintah berencana memberlakukan kembali sekolah tatap muka. Untuk tujuan tersebut, harus dipastikan bahwa para guru sebagai tonggak berjalannya pembelajaran, sudah memiliki tanda bukti terbebas dan negatif dari covid-19.
Salah satu usaha pemerintah mencegah dan menghindarkan para guru dari tertularnya covid-19 adalah dengan diberikannya vaksin.
Namun tidak sedikit guru yang menolak untuk divaksinasi. Padahal, vaksinasi terhadap guru ini akan memberikan dampak positif kepada warga pendidikan dalam kaitan rencana pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.
Mengenai hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pun memberikan tanggapannya. Dia mengatakan bahwa penolakan itu wajar karena khawatir akan efektivitas vaksin tersebut.
Menurutnya, kepercayaan guru ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan vaksinasi oleh dan dari pejabat publik. Menurutnya harus ada contoh teladan pejabat publik yang divaksin terlebih dahulu. Kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim bisa divaksin (Radarbogor.online,10/12/2020).
Pada saat krisis kepemimpinan melanda negeri sekarang ini, dierlukan adanya contoh keteladanan para pemimpin. Maka sosok pejabat publik sekelas menteri seperti Nadiem yang divaksin terlebih dahulu akan menjadi bukti efektivitas vaksin covid-19.
Dengan begitu para guru pun akan berani untuk divaksinasi. Prinsipnya, dalam situasi dan kondisi seperti ini, dibutuhkan keteladanan dari elite, dan punggawa negeri. Seorang pemimpin sejatinya menjadi contoh keteladanan bagi rakyat untuk menjadi pihak pertama yang mencoba vaksin ini.
Pemimpin sejati itu tidak cukup menghimbau rakyat untuk melakukan sebuah tindakan namun perlu bukti dan teladan dari para pemimpin tersebut. Sebab ini menyangkut hajat hidup, keselamatan dan kebaikan rakyat itu sendiri.
Pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal manajemen negara dan pengurusan rakyat, termasuk dalam memastikan masalah vaksin yang akan dipergunakan rakyat sebagai upaya antisipasi covid-19.
Jangan hanya memasang baliho dan himbauan untuk tidak korupsi, namun mereka sendiri melakukan tindakan korupsi yang merugikan rakyat dan keuangan negara. Jangan teriak HAM dan mengaku “saya pancasila” sementara banyak perilaku mereka yang justeru melanggar HAM dan bertentangan dengan nilai nilai pancasila.
Rakyat berkerumun ditindak dan diuber-uber sebab melanggar protokol covid-19, namun para paslon pilkada dan pejabat melanggar tak dapat sanksi hukum yang sama. Ini menunjukkan sebuah penegakkan hukum yang tidak berkeadilan.
Rakyat berharap pemimpin di negeri ini belajar dari berbagai kesalahan yang terjadi terkait penanganan covid-19 dengan kebijakan yang tumbang tindih. Hal ini tak boleh terulang lagi ke depan. Sebab negeri ini akan lebih baik jika ada keseriusan para pemimpin dalam menjaga amanah dan melindungi rakyatnya. Telebih harus memberi contoh teladan.
Lebih bijak jika para pemimpin dan pejabat, dalam mengurus negara ini – mencontoh kepemimpinan ala Islama p. Dalam konteks kepemimpinan Islam, rakyat menjadi subjek dan prioritas utama dan rasa takut kepada Allah menjadi bagian dan sikap utama kepemimpinan.
Seorang pemimpin dalam Islam memiliki orientasi hari akhir sebagai moment hari pembalasan dan di hari itulah kepemimpinan akan diminta pertanggung jawaban.
Takwa adalah prinsip kepemimpinannya, maka niscaya negeri akan barokah dan kemuliaan.
Negeri ini harus segera berbenah dan berubah ke jalan yang benar dengan mengikuti Rasulullah dalam mengelola negara. Dengan begitu, kebaikan akan menaungi negara dan dirasakan oleh seluruh rakyat baik muslim maupun nonmuslim.[]
*Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik
Comment