Muslim Arbi*: Dr Eggi Sudjana Ditetapkan Tersangka?

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Saya pikir polisi bercanda tetapkan saudara Dr Eggie Sudjana sebagai
tersangka makar karena berorasi soal People Power. Semoga saja Polisi
tidak serius. Karena kalau Polisi serius tetapkan tersangka terhadap
Eggie, maka Polisi telah langgar UU dan langgar HAM atas si Raja Demo
itu.

Karena penetapan tersangka yang terkesan di
paksakan dan di order itu sangat memukul hukum dan merusak hukum di era
demokrasi dewasa ini.

Saya kira Polisi perlu tinjau
ulang status tersangka Pendiri PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim
Indonesia) dan Pencetus HMI MPO itu.

Saya dan tentunya
teman-teman lain memandang dengan penetapan tersangka terhadap Saudara
Eggie Sujana dan pemeriksaan terlapor atas sejumlah dan Ulama kritis
belakangan ini tidak menjadikan negara ini sebagai Police State. Negara
yang di mata-matai oleh Polisi. Padahal Kepolisian Republik Indonesia
bukan mengawasi setiap gerak gerik dan ucapan Rakyat termasuk Para Tokoh
dan Aktifis seperti Negara-negara Komunis.

Perbedaan
pendapat dan penyampaian di muka umum adalah hal wajar dan lumrah di
setiap negara demokrasi. Penyampain pendapat itu di jamin UU dan itu
harus di hormati sebagai Hak Azasi setiap individu. Pasal 22E UUD 1945
(amandemen) dan UU no 9 tahun 1998 sudah menjamin hal itu.

Jadi
jika Polisi paksakan penetapan tersangka atas Saudara Eggie Sudjana
apalagi sampai ditahan,  maka ini adalah lonceng kematian demokrasi dan
Hak Azasi Manusia di negeri ini dan penyebabnya adalah Polisi.

Tuduhan
makar yang dialamatkan kepada Eggie Sudjana itu salah alamat karena
hanya didasarkan atas orasi yang direkam dalam video-video atau youtube.
Di mana makarnya?

Wong Eggie hanya kritisi soal
pelanggaran dan kecurangan dan meminta Rakyat agar protes dan bersikap
soal ketidakadilan dan kemungkaran Pilpres, kok di tetapkan tersangka
makar?

Perbuatan makarnya di mana Pak Polisi? Tolong
jawab ya. Kalau dianggap makar karena bicara pergantian kekuasaan maka
Pilpres itu makar karena bicara tentang pergantian Presiden dan
kekuasaan.

Pilpres itu  makar karena jelas-jelas mau
ganti presiden dengan biaya Rp 25 triliun dan Presiden sebagai
pelaksana/penaggung jawabnya. Kan jadi aneh kalau bicara ganti presiden
itu makar. Apalagi disampaikan dalam orasi sebuah pertemuan. Ganti
Presiden atau kekuasaan adalah hak dan kedaulatan Rakyat.

Jadi
pemahaman keliru soal makar dengan hanya sebatas orasi tentang People
Power itu perlu di luruskan. Orasi People Power itu belakangan semakin
meluas dan mewabah di masyarakat karena soal keadilan Pemilu dan
Kecurangan yang sangat terasa di publik.

Kalau
Masyarakat bicara Peolpe People Power di anggap makar seperti Eggie
Sudjana maka saya tidak bayangkan akan ada ratusan juta jadi tersangka.
Bah ngerii kali. Repot Pak Polisi urusan ratusan juta tersangka makar.
Polisi jumlah hanya sedikit dibanding dengan ratusan juga yang teriak
People Power di berbagai daerah. Kata-kata Pople Power seolah sedang
mewabah dan jadi wacana Rakyat setiap hari. []

*Direktur Gerakan Perubahan (GarpU)