RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah tahun ini berencana menambah utang baru yang amat besar. Nilainya sangat ambisius yakni mencapai Rp1.006 triliun. Jumlah itu mencapai tiga kali lipat dari utang setiap tahun, dengan dasar Perpu No 1 Tahun 2020 dan dengan dalih menghadapi wabah corona. (BisnisNews.id, 13/05).
Utang ini digunakan baik untuk defisit anggaran periode sebelumnya atau mengalokasikan secara efisien untuk membiayai rakyat di masa pandemi.
Pada saat yang sama, menurut Pengamat Ekonomi Salamudin Daeng, Pemerintah menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar. Demikian juga utang BUMN luar negeri yang juga besar. Hal yang juga paling mengkhawatirkan adalah jika Pemerintah gagal membayar dana-dana publik yang dipakai oleh APBN. Dana tersebut seperti dana Haji, dana Jamsostek, Asabri, dana Taspen, dana perusahaan asuransi, dana perbankkan yang selama ini ditelan di dalam surat utang negara (SUN).
Jika gagal utang luar negeri, gagal cetak uang, menurut Daeng, maka gagal APBN menjadi komplit. Dia menambahkan, kalau kondisi itu yang terjadi maka beban rakyat makin berat. Utang LN yang makin menumpuk bisa membawa negeri kehilangan kedaulatan dan menjadi alat penjajahan ekonomi.
Kebijakan Negara berpotensi makin jauh dari pemenuhan kemaslahatan rakyat. Kebijakan Negara dikendalikan oleh kepentingan asing.
Kesalahan langkah pemerintah dalam menangani pandemi, sudah terlihat dari awal. Mulai dari pengabaian, hingga maju-mundur mengambil tindakan PSBB atas pertimbangan ekonomi. Padahal andai saja Negara ini berlandaskan pada Islam, kegagapan langkah tidak perlu terjadi. Panduan Islam jelas.
Ketika terdengar kabar wabah, maka langsung memberlakukan karantina. Wabah tidak meluas, sehingga dampak pun tidak sampai pada seluruh dimensi.
Islam memerintahkan Negara untuk melindungi rakyatnya. Terlebih ketika wabah muncul. Nyawa manusia menjadi prioritas. Segala upaya serta dana akan dikerahkan. Skema pertama pendanaan tentu saja dari pos sumber daya alam yang dimiliki. Skema utang merupakan upaya terakhir. Tentu dengan syarat dan pengamatan yang ketat. Berutang dilakukan Negara benar-benar untuk kepentingan rakyat.
Lain halnya dengan utang yang diberitakan di atas. Rakyat masih belum memahami untuk apa, untuk siapa. Sebab, kabar kucuran bantuan dana untuk UMKM tidak terdengar. Bahkan mengikuti Rapid Test pun rakyat bayar sendiri.[]
*Pengelola Quranikids School, Cianjur
Comment