 |
| Furqon Bunyamin Husein saat presentasi “HWPL Media Forum” bersama TV RI, Hukumonline, Mirajnews dan kalangan mahasiswa. |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pilkada DKI 2017 sudah di ambang pintu. Ahok yang pada awalnya bersemangat maju sebagai Cagub bersama perahu independen dengan Teman Ahok sebagai lokomotifnya, mulai goyah. Sebelumnya, Ahok dan Teman Ahok begitu lengket bak lem yang kuat saling menempel di kubu independen.
Namun di perjalanan, perubahan UU pilkada memberi corak warna yang tidak diperhitungkan oleh Ahok, cagub yang maju dari kubu independen ini. UU Pilkada oleh DPR memberi syarat yang lumayan berat bagi calon independen. Salah satunya adalah verifikasi faktual para calon pemilih yang harus dibuktikan dengan melakukan pendataan yang real, hingga ke rumah masing-masing. Ini sebagai uji kebenaran antara data yang ada dengan kenyataan di lapangan.
Dengan persyaratan ini saja kubu Ahok dan Temannya itu sudah kalangkabut dan membuat Ahok pribadi keberatan. Tambahan pula, konsekwensi lainnya adalah cagub independen harus menandatangani berkas calon pemilih yang jumlahnya tidak sedikit.
Di sisi lain, partai pengusung seperti Golkar yang sudah jelas-jelas memberi dukungannya kepada Ahok masih diikuti harapan besar agar Ahok maju dari partai politik. Ahokpun tampaknya ingin mengambil jalan pintas dan meninggalkan jalan sulit yang ditempuh sebelumnya, independen. Ahok mulai tergiur dengan perahu politik para pengusungnya.
Dari sisi hukum, Teman Ahokpun bermasalah dengan dugaan aliran dana 30 milyar yang kini merebak bahkan sudah tercium KPK. Kondisi ini tentu membuat Ahok tak nyaman dan bersiap mencari perahu lain yang menurutnya mampu membawa “Harapan”nya itu untuk tetap menjadi gubernur DKI periode selanjutnya.
Ahok berada di pesimpangan jalan antara Teman Ahok dan perahu partai yang mengusungnya. Teman Ahok sudah bersiap siaga untuk mencabut dukungannya bila Ahok pindah haluan dan memilih partai sebagai perahu politiknya.
Nasib Ahok semakin sial dengan kasus dugaan pembelian RS. Sumber Waras yang dianggap masyarakat terindikasi merugikan keuangan negara. Meskipun KPK menyatakan bahwa pembelian RS. Sumber Waras bersih dari hukum dan tidak ada persoalan pidana di dalamnya, masyarakat tetap masih meyakini hasil audit BPK.
Dengan kondisi seperti ini, sangat mustahil Ahok mampu mempertahankan kursi kekuasaannya untuk yang kedua kali. Ibarat buah si malakama bagi Ahok, antara meninggalkan Teman Ahok atau memakai kendaraan partai? Selamat berjuang Ahok.[GF]
Comment