Menarik Golkar ke Dalam Kabinet, Taktik Cerdas Jokowi-JK

Berita517 Views
Jokowi.[Suroto/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Niat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla
menarik Golkar ke dalam pemerintah memang langkah realistis. Apalagi,
tahun ini ada banyak isu panas yang melibatkan pemerintah dan parlemen.
 
“Bergabungnya PAN saya kira memang belum cukup, jadi upaya menarik
Golkar ini taktik cerdas,” kata peneliti senior Lingkaran Survei
Indonesia (LSI) Toto Izzul Fatah kepada wartawan di Jakarta, Ahad
(3/12/2015).


Salah satu isu panas yang bakal menyeruak di 2016 ini, menurut Toto
adalah rencana pembentukan Pansus Freeport di DPR. Jika Pansus ini
terbentuk, kegaduhan politik akan mencuat karena Pansus memiliki
kewenangan untuk memanggil semua pihak terkait.


“Sudah jadi rahasia umum, banyak orang memiliki kepentingan dengan
Freeport sejak lama, sebagian dari mereka adalah para elit politik.
Kalau semua dibongkar, akan gaduh sekali,” ujarnya.


Isu Freeport, tambah Toto, memiliki spektrum politis sangat luas.
Sebab, tidak hanya menyangkut para elit politik, tapi juga bakal
mempengaruhi hubungan politik Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).


Dia meyakini, AS tidak akan tinggal diam jika kepentingan
korporasinya di Indonesia terus diusik. Apalagi, rencana pembahasan
perpanjangan kontrak karya Freeport akan dilakukan mulai 2019.


“Ingat, 2019 itu tahun Pemilu dan Pilpres, Jokowi tentu akan sangat
berhitung soal dukungan AS sebagai representasi dunia internasional,”
katanya.


Isu lain yang bakal menyita perhatian adalah Pansus Pelindo di DPR
maupun rencana pemerintah untuk membahas rencana pungutan Dana Ketahanan
Energi (DKE) dengan DPR, belum lagi soal revisi UU Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang jadi perhatian publik.


Dengan itu semua, mau tak mau Jokowi-JK harus mendapat dukungan kuat
di parlemen dan kekuatan Golkar bisa menjadi kunci penting. Apalagi,
PDIP sendiri seolah kurang solid mendukung Jokowi.


“Jadi Golkar diharapkan bisa meningkatkan bargaining position Jokowi,
baik di hadapan PDI Perjuangan maupun KMP,” jelasnya. (Makruf/bb)

Comment