 |
| Mamik Laila |
RADARINDONESIANEWS.COM,JAKARTA – Pasca keputusan MK yang memenangkan 01 menjadi penguasa, maka resmilah 01 menjadi penguasa 5 tahun ke depan. Saatnya berbenah, berbagi jatah kekuasaan dengan partai-partai yang telah berkoalisi dengannya.
PKB mengusulkan jatah kursi menteri sebanyak 10 kursi. Lain lagi dengan Golkar, partai berlogo pohon beringin ini enggan menyebutkan nominal kursi yang diminta. Namun perkataan Maman, wakasekjen Golkar yang tersirat menyebutkan bahwa partai Golkar adalah partai yang pertama kali mendukung penuh pencapresan Jokowi jauh sebelum partai-partai lain mendukung. Sebagaimana diketahui, Golkar adalah peraih suara terbesar ketiga dan peraih perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDIP di Pileg 2019 ini. Maka wajar kalau jatah kursi menterinya lebih banyak dari PKB (www.m.kumparan.com/3/7/2019).
Bagi-bagi jatah kursi kekuasaan bukan hal yang tabu lagi dibicarakan, hampir disetiap kemenangan pemilu ditahun-tahun sebelumnya pun demikian. Partai-partai yang berkoalisi, saatnya meminta upah atas jerih payah memenangkan suara pada pemilu. Seolah kekuasaan yang terjadi adalah milik yang menang. Para partai memiliki ambisi sendiri untuk mewujudkan visi partai. Tentunya rakyat hanya gigit jari. Dan memunculkan ketidak-inklud-an antara pemegang kekuasaan satu dengan yang lain. Mereka memiliki cita-cita tersendiri dan rakyatlah yang jadi korban. Inilah dampak diterapkannya sistem Kapitalistik yang fokusnya pada materi dan meraih keuntungan. Hal ini terus terjadi dalam sistem demokrasi yang menjadi turunan sistem kapitalistik.
Kekuasaan menurut Islam.
Dalam Islam, konsep kekuasaan difokuskan pada pelayanan terhadap rakyat. Politik diartikan riayah su’unil ummah, yaitu mengurusi urusan ummat. Penguasa sebagai ro’in bertanggung jawab penuh dalam pengurusan tersebut. Jaminan berkuasa di Islam ditopang dengan akidah yang kuat yaitu penguasa sadar betul bahwa kekuasaan akan sangat mudah mengantarkan dia ke surga atau ke neraka.
Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zhalim.” (HR. Abu Hurairah). Atas dasar Aqidah yang kuat para penguasa Islam mampu melakukan pengurusan urusan rakyat dengan maksimal.
Selain itu dalam riayah su’unil ummah, Islam memiliki UU yang khas yang bersumber dari Allah swt. Karena Dialah yang menciptakan alam semesta dan memberi aturan berupa sya’riat Islam yang dibawa oleh utusanNya.
Sebagaimana disebutkan dalam Alqur’an bahwa “Menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Dialah menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik” (TQS. al-An’am (6) : 57). Atas dasar inilah maka dalam Islam kedaulatan berada di tangan Syara’ bukan di tangan rakyat.
Terakhir Islam memiliki kekhasan penetapan penguasa yaitu pemimpin dipilih oleh rakyat atas dasar kemampuan dia dalam tata negara serta kredibelitas dalam agama. Sedangkan jajaran di bawahnya akan dipilih oleh pemimpin yang memiliki kapabilitas yang kuat berdasarkan kemampuan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara’.
Sehingga Islam tidak mengenal bagi-bagi kekuasaan. Yang ada adalah bahwa kekuasaan untuk mengurusi urusan rakyat.[]
*Penulis buku ontologi coretan Indonesiaku
Comment