KSPI Minta Gubernur Bersikap Bijaksana dalam Tutur Kata dan Tindakan Dalam Menyikapi Aksi Buruh

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, perjuangan melalui lobby dan aksi masif secara damai dan konstitusional akan terus dilanjutkan, sampai para gubernur di seluruh Indonesia merevisi nilai kenaikan UMK di provinsi masing-masing, sebagaimana sudah direkomendasikan oleh para Bupati/Walikota.

Dicontohkan Said Iqbal, Bupati Karawang sudah merekomendasi kenaikan UMK-nya 6,7%, Bupati dan Walikota Bekasi menaikan UMK-nya 5,7%, serta Walikota Tangerang menaikan UMK-nya lebih dari 6%.

Terkait dengan tuntutan para buruh ini, Said Iqbal meminta agar para Gubernur bersikap bijaksana dalam tutur kata dan tindakan dalam menyikapi aspirasi buruh dengan dialog konstruktif, bukan menghina buruh.

“Dengan demikian dapat dihindari tindakan spontan yangn memancing amarah para buruh, termasuk tutur kata dan tindakan Gubernur Banten,” kata Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, dalam aksinya para buruh wajib menghindari kekerasan, pengrusakan, dan tidak boleh menghujat siapapun. Aksi harus dilakukan damai dan tertib sehingga pesan perjuangan kenaikan UMK dapat tersampaikan.

KSPI dan buruh Indonesia memohon kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk merevisi kenaikan nilai UMK sesuai rekomendasi Bupati/Walikota, dengan pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi dan rasa keadilan serta kesejahteraan, sebagaimana yang dilakukan Gubernur Anies dalam amar pertimbangan revisi UMP DKI 2022..

Said Iqbal mencontohkan, kenaikan upah di Vietnam 7,1%, Thailand 3,29 %, Turki 50%, Jerman 21%. Tetapi Indonesia sebagai ketua negara kaya G20 hanya naik UMP DKI sebelumnya hanya 0,8% atau seharga setengah bayar toilet umum perhari.

“Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1% sangat rasional. Karena hal ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku, sesuai hasil perhitungan,” tegasnya.

Apalagi, sikap Menteri Bapenas menyatakan setiap kenaikan UMP/UMK 5% secara nasional akan meningkatkan pertumbuhan daya beli konsumsi Rp 180 triliun yang ujungnya justru menguntungkan pengusaha juga. Serta kenaikan UMP/UMK yang layak akan memberikan rasa keadilan.[]