RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Jika pemimpin benar adanya maka sosok pelindung itu tak perlu dirindukan karena membersamai setiap detik perjalanan. Jika pemimpin benar adanya maka tak ada yang berani mengusik negeri ini mengatasnamakan kredibilitas sebuah negara. Karena pemimpin tak benar adanya maka ia dirindukan sebagai sosok pelindung dan mengayomi rakyatnya. Ia dirindukan sebagai panglima terdepan jika negara harus terjatuh dalam masa krisis maupun kritis.
Saat ini pemimpin itu dibutuhkan. Saat wabah Corona yang semakin menjalar ke pelosok negeri, yang akhirnya menelan ratusan jiwa. Ini tak cukup tindakan sepihak atau keputusan secara lokal, tapi butuh tindakan tegas dari pihak yang berwenang secara terpusat. Jika social distancing telah dilakukan di berbagai kota, atau lockdown sesaat yang dilakukan secara individual sama dengan menyelamatkan diri sendiri.
Benarkah Indonesia akan lockdown secara nasional? Tentu ini bukan tindakan yang mudah dan sekedar keputusan semata. Karena negara memiliki peran utama dalam mengatasi wabah corona sekaligus mengatasi dampak terhadap solusi yang diberikan. Ketika segala aktivitas di luar rumah dihentikan dan semua orang terpaksa di rumah saja, maka konsekuensi stop activity ini juga perlu dibicarakan secara saksama.
Karena Indonesia 90% masyarakatnya mendapat upah bekerja di luar rumah. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah mereka tidak bisa menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhannya selama lockdown diberlakukan.
Dilansir dari Jakarta, CNN bahwa Pemerintah akan memberikan insentif senilai Rp. 3 juta kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal di tengah penyebaran virus corona (Covid-19). Syaratnya, karyawan tersebut terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Ia menjelaskan bantuan tersebut akan diberikan selama tiga bulan. Itu berarti, setiap bulannya korban PHK akan mengantongi insentif sebesar Rp1 juta per orang. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pelatihan kepada korban secara cuma-cuma. Pemerintah menganggarkan biaya pelatihan tersebut senilai Rp2 juta tiap orang selama 3 bulan.
Terpisah, Menteri keuangan Sri Mulyani membenarkan pemberian insentif kepada korban PHK dalam bentuk pelatihan dan uang santunan.
Selain itu, pemerintah juga menambahkan insentif bagi penerima kartu prakerja menjadi Rp. 1 juta per bulan dari sebelumnya hanya Rp. 650 ribu per bulan. Keputusan ini diberlakukan selama empat bulan guna memitigasi dampak penyebaran virus corona terhadap pekerja yang terkena PHK dari sektor informal. Penerima kartu prakerja akan diberikan insentif sebesar Rp1 juta selama empat bulan. Artinya, alokasi dana yang disiapkan untuk masing-masing peserta sebesar Rp4 juta. Namun, pemerintah akan mengembalikan skema program kartu prakerja seperti semula apabila kondisi sudah kembali normal. Artinya, penerima program itu hanya akan mendapatkan honor insentif sebesar Rp. 650 ribu per bulan dan biaya pelatihan Rp. 5 juta. Juga kebijakan lain berupa relaksasi kredit rakyat selama 1 tahun, bantuan sosial sembako sebesar 40 ribu/bulan, bantuan listrik selam 3 bulan untuk korban PHK dan lainnya.
Jika dilihat secara jeli, insentif yang diberikan tidak terlalu mendongkrak ekonomi rakyat apalagi mengatasi dampak wabah secara ekonomi. Karena, bukan hanya sebagian kecil rakyat yang menjadi sasaran program, namun juga prasyarat berbelit yang memungkinkan banyak rakyat tidak akan memanfaatkan. Apalagi belum ada dukungan penuh dari pihak lain (perbankan) akan membuat program tambal sulam ini, lebih bernilai pencitraan dibanding memberi solusi. Pemerintah melakukan cara yang menarik karena bangku kekuasaannya takut digulingkan. Pemenuhan kebutuhan ini adalah solusi yang menegaskan bahwa sistem ini gagal memberi solusi.
Seyogianya, pemimpin melirik bagaimana Islam memberikan solusi yang serius untuk melindungi rakyatnya. Dalam Islam, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Baik terjadi pandemi maupun dalam keadaan normal. Negara melakukan edukasi prefentif dan promotif dengan menjaga makanan dan kebersihan masyarakatnya. Juga tersedia sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Negara wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan serta sekolah kesehatan lainnya yang menghasilkan tenaga medis.
Dalam sejarah, wabah penyakit menular ini terjadi pada masa Rasulullah saw. yaitu kusta yang menular dan mematikan.
Untuk mengatasi wabah tersebut salah satu upaya Rasulullah adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Dan memerintahkan agar tidak dekat-dekat atau melihat para penderita.
Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dan pemantauan yang ketat. Dan paling pentingnya pemerintah pusat tetap memberikan pasokan makanan kepada msyarakat yang terisolasi.
Inilah keunggulan yang terdapat dalam sistem pemerintahan Islam. Tak ada yang bisa menafikkan hal tersebut sebagai penerapan Islam secara menyeluruh dalam sebuah sistem kenegaraan.
Sehingga dibutuhkan pemimpin dan sistem kepemimpinan Islam untuk menyelamatkan negeri ini dari segala gangguan yang akan menyengsarakan rakyat apalagi sampai mematikan. Semua itu akan terwujud dengan diterapkannya sistem Islam dalam naungan Khilafah. Wallahu a’lam.[]
Comment