Oleh: Pipit Ayu, Ibu Rumah Tangga
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA— Masyarakat kembali dikejutkan dengan rencana PT. PLN (Persero) yang akan meyiapkan produk layanan pengguna kompor induksi (kompor listrik). Proses rancangan program mulai dilakukan pada awal April 2021.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi menjelaskan, program itu ditujukan untuk pelanggan pasang baru yang akan diberi insentif daya yang lebih besar dari yang dimohonkan, dengan syarat pelanggan memasang kompor induksi pada hunian mereka.
Upaya pengguna kompor induksi sendiri dinilai tak hanya memberi keuntungan bagi masyarakat dan menekan angka impor LPG dalam negeri namun juga mampu mendorong kinerja keuangan PLN. Meski begitu, Agung enggan menjelaskan keuntungan yang nantinya diperoleh perseroan.
Seperti dikutip laman MNC Portal Indonesia Jumat (2/4/2021), Agung mengatakan, dengan penggunaan kompor induksi bisa mengurangi impor LPG.
Manajemen PLN tengah menggodok program lainnya untuk mengakselerasi 1 juta pengguna kompor induksi. Targetnya sepanjang 2021 angka tersebut bisa direalisasikan.
Menurut Agung, PLN melalui program-program yang diluncurkan menargetkan 1 juta pengguna kompor induksi dapat tercapai pada tahun 2021 ini. Selain rumah tangga, PLN juga menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk segmen pelanggan bisnis dan industri utamanya pemakaian kompor induksi pada UMKM atau IKM.
Saat ini, sebagaimana dikutip laman sindonews.com (2/4/2021), kebijakan PLN terkait penggunaan kompor listrik dihadirkan dalam bentuk produk layanan Super Electrilife yang diluncurkan atau diresmikan pada 12 Maret 2021 lalu. Di mana, harga spesial yang ditetapkan manajemen sebesar Rp202.100 untuk biaya penyambungan tambah daya pelanggan 1 phase sampai dengan daya 11.000 VA bagi pelanggan yang membeli kompor induksi atau barang elektronik lainnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penggunaan kompor listrik/induksi dapat memberikan penghematan untuk negara dan rumah tangga sekaligus. Bahkan Erick menyebut penghematan bisa mencapai Rp 60 triliun bagi negara. Hal ini karena penggunaan energi listrik lebih murah ketimbang dengan penggunaan gas yang saat ini masih dipenuhi dari impor.
Hal ini tambah Erick juga merupakan bagian dari upaya mencapai ketahanan energi nasional dan dilakukan dengan dukungan masyarakat.
Erick optimis ini akan berjalan baik ketika semua BUMN Karya dan kebijakan di Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan rumah dan apartemen dilengkapi fasilitas listrik dan kompornya. Ini percepatan penekanan impor dalam 5 tahun ke depan.
Dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021), Erick menyatakan, “kalau kita bisa rubah minyak tanah ke LPG kenapa ga rubah LPG ke listrik saja?”
Dia mengatakan, untuk negara, penggunaan kompor listrik ini akan memberikan penghematan biaya impor yang pertahunnya rata-rata memakan dana hingga Rp60 triliun. Sedangkan untuk rumah tangga, setelah dilakukan uji coba, penggunaan listrik untuk memasak akan menghemat biaya pengeluaran LPG dari sebelumnya Rp 147 ribu menjadi Rp 118 ribu.
Dalam kesempatan itu, PT PLN (Persero) melakukan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sembilan perusahaan karya BUMN untuk penggunaan kompor listrik/induksi di satu juta rumah yang dibangun oleh perusahaan tersebut.
Hal ini merupakan bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan listrik guna mencapai ketahanan energi nasional.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan upaya ini merupakan upaya perusahaan untuk memaksimalkan cadangan listrik. Sehingga cadangan yang ada bisa dialihkan penggunaannya dan masyarakat bisa beralih ke kompor listrik.
Jika kita memahami program ini maka ada beberapa hal yang layak untuk kita kritisi sebagai masyarakat yaitu benarkah tujuan dari program ini untuk irit biaya dan irit energy?
Benarkah pertimbangan utamanya adalah kemaslahatan rakyat, atau justru membebani dengan pembelian perangkat atau alat baru?
Jika kita katakan program ini dapat menghemat biaya hampir Rp60 triliun yang nantinya akan dialihkan ke kesejahteraan rakyat, maka kita harapkan dapat terwujud.
Lantas jika dikatakan program ini akan menghemat energi maka kita juga berharap hal ini akan terwujud. Jangan sampai kita diperintahkan untuk menghemat energi justru ada segelintir orang yang memanfaatkan sumber-sumber energi yang kita miliki.
Padahal Allah SWT telah melimpahkan kepada negeri ini sumber daya alam yang begitu melimpah yang bisa dikelola oleh negeri ini dan tentunya digunakan untuk kemaslahatan rakyatnya tanpa menimbang untung atau rugi.
Selanjutnya yang perlu untuk dikritisi adalah apakah program ini tidak membebani masyarakat dengan membeli perangkat dan alat baru sementara kita tahu kondisi masyarakat saat ini dalam kondisi kesulitan ekonomi. Kemudian yang tidak kita harapkan dari program ini adalah menguntungkan segelintir orang atau menguntungkan pihak pihak kapitalis bukan menguntungkan rakyat.
Jika kita bicara tentang kemaslahatan/kesejahteraan rakyat dalam sistem kapitalis sekuler yang diterapkan di negeri kita saat ini sepertinya jauh dari harapan masyarakat, ibarat jauh panggang dari api.
Dalam sistem kapitalisme setiap orang melakukan sesuatu karena pertimbangan maslahat dan manfaat bagi dirinya. Kapitalisme tidak akan mau melakukan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi dirinya sekalipun itu mendapat pahala di sisi Allah.
Maka sistem kapitalis sekuler yang diterapkan dalam hidup kita saat ini tidak layak dijadikan sebagai aturan dalam hidup kita.
Islam telah terbukti handal sejak masa Rasulullah SAW dilanjutkan ke masa khulafaur rasyidin kemudian masa pemerintahan Umayyah, Abbasiyah dan terakhir masa Ustmaniy yang semuanya ini berlangsung selama 1300 tahun lama nya.
Sepanjang penerapannya islam mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kaya atau miskin. Islam terbukti mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan berupa pendidikan gratis, ekonomi, pelayanan kesehatan gratis hingga masyarakat benar benar merasakan kebaikan.
Sebagai muslim, kita ambil syariat islam bukan dari sisi ibadah dan akhlak semata tapi seluruh aturan secara kaffah mulai dari aqidah hingga siyasah (politik islam) agar tidak terus menerus terzalimi oleh sistem kapitalis sekuler yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Wallahu’alam bisshawab.[]
_____
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat menyampaikan opini dan pendapat yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
Setiap Opini yang ditulis oleh penulis menjadi tanggung jawab penulis dan Radar Indonesia News terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.
Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan dalam opini ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawab terhadap tulisan opini tersebut.
Sebagai upaya menegakkan independensi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi Radar Indonesia News akan menayangkan hak jawab tersebut secara berimbang.
Comment