Penulis: Abdul Wahab Syahroni | Wartawan dan Video Grafis RIN
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Perubahan dan dinamika dalam industri video dokumentasi menjadi hal lumrah mengingat perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat.
Penurunan permintaan jasa video dokumentasi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya persaingan dari anak anak sekolah yang sudah belajar videography dan rental kamera baru yang menawarkan harga lebih murah.
Hal ini membuat sulit bagi usaha video dokumentasi yang sudah ada, terutama rental kamera lama untuk bersaing.
Hal ini sejatinya menjadi perhatian pemerintah untuk membuka lahan pekerjaan baru yang lebih luas, terutama untuk tenaga lepas yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan.
Dengan banyaknya tenaga ahli di setiap instansi, ada potensi untuk memberikan pekerjaan kepada tenaga lepas dalam bidang dokumentasi.
Namun, ruang gerak bagi mereka masih sulit karena persaingan yang ketat dan ada istilah ‘Berani murah dapat kerjaan’ padahal dari biaya tersebut masih ada potongan fee buat orang dalam atau perantara.
Dalam panggung politik pun para paslon tidak melirik bagaimana memperjuangkan para pekerja video dokumentasi ini, padahal dalam dunia era digital, hal ini sebuah keniscayaan dan sangatlah penting.
Belum ada data valid berapa jumlah tenaga freelancer yang terdata semenjak meningkatnya data pengangguran akibat pandemi covid yang mempengaruhi perekonomian nasional dan berdampak terhadap profesi ini.
Harus ada dukungan dari pemerintah untuk akreditasi tenaga freelancer atau tenaga profesional. Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan regulasi dan jaminan bagi para pekerja lepas yang lebih jelas untuk melindungi mereka dalam industri ini dan mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.
Hal ini sigarapkan dapat membantu mengatasi masalah persaingan yang tidak seimbang dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pekerja lepas dalam industri dokumentasi.[]
Comment