RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — PILKADA sebentar lagi akan diselenggarakan. Beberapa nama calon pemimpin daerah sudah beredar di kalangan masyarakat di dunia nyata maupun maya.
Menarik untuk diamati bahwasanya ada beberapa nama calon yang masih terikat keluarga dengan penguasa ternama yang sedang berkuasa. Bahkan diantara calon ada yang belum berpengalaman dibidang perpolitikan.
Rasanya masih baru kemarin kita membaca cerita Ratu Atut dan dinasti yang dibangunnya dalam menguasai tabuk kepemimpinan Jawa Barat. Sang Ratu pun menempatkan anggota keluarganya untuk ditempatkan pada posisi strategis di kerajaannya.
Memanfaatkan momentum atau aji mumpung? Ternyata tidak hanya politik dinasti saja yang populer dalam sistem ini.
Jika politik dinasti dilakukan oleh pribadi untuk menempatkan sanak keluarga untuk melebarkan daerah kekuasaannya, oligarki dilakukan oleh partai politik. Fakta yang demikian sudah menjadi rahasia umum yang sering dikakukan di dalam pemerintahan demokrasi seperti negeri ini.
Memanfaatkan momentum maupun aji mumpung faktanya kesempatan inilah yang mereka gunakan untuk melanggengkan kursi empuk yang telah didapat.
Apakah dibenarkan keluarga penguasa untuk maju dalam pemilihan kepala daerah maupun pencalonan yang lainnya?
Faktanya pencalonan keluarga penguasa yang maju dalam pemilihan kepala daerah akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang karena kurangnya keterampilan.
Seperti halnya dinasti politik atut diguncang dengan kasus suap dalam pilkada Lebak Banten terhadap ketua mahkamah konstitusi akil mukhtar.
Bak gunung es yang mencair penangkapan itu menyeret beberapa nama hingga Ratu Atut sendiri.
Mereka menjual nama pemegang kekuasaan untuk mendapatkan suara.
Namun kita tidak bisa mengelak dari permasalahan ini, karena sistem negara ini telah melindunginya. Dalam pasal 7 huruf r nomor8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah MK telah melegalkan pencalonan kepala daerah berasal dari keluarga pertahana untuk maju sebagai kepala daerah.
Langgengnya dinasti politik Banten merupakan contoh buah hasil loyalitas yang telah dibangun Atut. Dukungan publik direprentasikan mulai dari kalangan pengusaha, politisi, birokrat, kiyai, pimpinan ormas, dan LSM.
Baik politik dinasti maupun oligarki, individu maupun parpol selagi pengusung calon penguasa tak selektif memilih kandidat karena menitik beratkan pada dua syarat yakni modal dan keturunan. Sehingga mengesampingkan orang yang lebih kompeten.
Politik dinasti maupun oligarki tidak akan pernah selesai selama sistem yang dipakai masih sama. Lalu adakah system yang lebih baik pengaturannya?
Coba kita sandingkan dengan system islam dalam memilih calon penguasa pengurus umat. Dalam kepemimpinan islam tidak bia dilepaskan dari akidah dan standarisasi syariah.
Kepemimpinan yang ada adalah sebuah pandangan dengan tanggung jawab yang berat, paradigma inilah yang menjadikan kekuasaan atau kepemimpinan dalam islam tidak menjadi ladang rebutan.
Mereka yang menjadi penguasa adalah mereka yang didaulat dengan baiat oleh rakyat karena ketaqwaan dan kapabilitas mereka untuk menerapkan hukum Allah dan melaksanakan fungsi kepemimpinan sebagai pengurus dan penjaga umat. Itulah mengapa saat mereka terpilih tidak ada kegembiraan apalagi pesta pora.
Para penguasa dan rakyat dalam system islam sadar betul bahwa amanah kekuasaan itu berat. Maka dari itu penguasa akan sekuat tenaga menjalankan amanahnya. Sementara rakyat membantu dengan jalan taat, mendoakan dan memberi nasehat. Wallahua’lam bisshowwab.
Comment