RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Berdasarkan laporan Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, telah terjadi ragam persoalan mengenai TKI di Arab Saudi yang sulit kembali ke Indonesia atau hilang kontak dengan keluarga.
Persoalan TKI yang kerap muncul antara lain; masa atau kontrak habis namun tidak dipulangkan oleh majikan (205 kasus), datang ke Arab Saudi dengan visa ziarah/kunjungan lantas dipekerjakan dan terjadi perselisihan dengan majikannya (131 kasus), PMI (Pekerja Migran Indonesia) hilang dan tidak ada kabar berita (110 kasus), tidak betah bekerja (100 kasus), habis kontrak namun sisa gaji tidak dibayarkan (97 kasus), maupun PMI kabur dari majikan (594 kasus).
“Kami mendesak pemerintah Indonesia agar melakukan langkah diplomatik dan bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, untuk kemudian memediasi permasalahan TKI ini. Minimal para TKI yang hilang kontak bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga di Indonesia.” Ujar Saiful menanggapi laporan Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh tersebut.
Saiful menambahkan, ini sangat urgent karena berkaitan dengan hak asasi manusia.
Pemerintah Indonesia sebagai representasi warga negara Indonesia, lanjutnya, lebih serius melihat permasalahan ini untuk mendapatkan solusi terbaik.
Selain itu, ketua bidang ekonomi DPP KNPI ini menyarankan pemerintah segera mengevaluasi sistem pengelolaan TKI di Indonesia agar lebih akuntabel sehingga memberikan rasa nyaman semua pihak, baik pihak TKI maupun negara yang dituju.
“Pemerintah wajib mengevaluasi semua lembaga yang berurusan dengan kepentingan TKI” Ujar Saiful melalui rilis yang dikirim ke redaksi, Ahad (28/3/2021).
Saiful meminta pemerintah segera mengakhiri pengiriman TKI keluar negeri karena menurutnya, telah banyak bertumbuh investasi baik dari luar negeri maupun domestik.
“Sebaiknya para TKI difokuskan pada kepentingan investasi domestik saja.” Imbuhnya.[]
Comment