 |
| Hasan M Soedjono |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah secara resmi telah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Bahkan Jokowi telah menghadap ke MPR sebagai permohonan izin perpindahan IKN tersebut.
Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, Hasan M. Soedjono memberi beberapa catatan.
“Saya termasuk yang mendukung pindah,” Ujar Hasan yang juga sebagai Komisaris Independen GIA ini melalui hubungan selular Selasa (27/8/2019) dengan beberapa catatan sebagai berikut:
(1) Demi Good Governance, persetujuan dari seluruh bangsa harus diperoleh, yakni melalui proses di mana dibuat UU khusus (sekaligus menjamin bahwa presiden-presiden dan pemerintah-pemerintah berikutnya tidak boleh membuat proyek pembangunannya terhenti apalagi mangkrak);
(2) Sampai sekarang saya belum tahu berapa besar biayanya dan bagaimana skema pendanaannya (kalau kita belum mampu mendanai, ya belum boleh pindah deh — pragmatis aja laah);
(3) Bagaimana Timeline yang direncanakan: Kapan diundangkan, kapan mulai dibiayai, kapan mulai dibangun, dan kapan mulai pindah;
(4) Hendaknya pilihannya adalah lokasi yang punya akses laut yang bagus (yakni, harus ada komitmen untuk punya pelabuhan laut yang besar — namanya juga arkipelago 17 ribu pulau dan negara maritim, ya ibukotanya harus mencerminkan ciri kemaritiman, tidak seperti Canberra, Beijing, Washington DC, Brasilia, Islamabad yang ibukotanya tak punya akses laut karena tokh mereka kan bukan negara kepulauan).[]
Comment