Oleh: Ummu Zaki, Ibu Pembelajar
__________
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dalam laman Muslimah News, ditulis bahwa irisan kemiskinan dan stunting mencapai 60%. Artinya, sebagian besar penyebab stunting dilatarbelakangi oleh kemiskinan ekstrem, seperti mengakses kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Oleh karena itu, menurut Menko PMK Muhadjir Effendy sebagaimana ditulis republika (14/1/2023), menyelesaikan kemiskinan ekstrem dan stunting harus dengan “keroyokan” berbagai pihak. Pemerintah harus berupaya serius menangani masalah tersebut melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi gizi spesifik, yaitu dengan peningkatan gizi dan kesehatan, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara itu, intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk mempercepat penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih, MCK, dan fasilitas sanitasi, dilakukan oleh Kementerian PUPR dan lainnya.
Semua harus serentak. Di pusat, Presiden Jokowi telah menargetkan masalah kemiskinan ekstrem nasional pada 2024 menjadi 0% dan masalah stunting turun menjadi 14%.
Walhasil, kebijakan di daerah harus selaras. Rumah warga yang kurang layak, seperti akses sanitasi dan MCK yang buruk, juga akses air minum yang kurang, harus segera diselesaikan.
Muhadjir optimis, jika semua langkah itu dilakukan, permasalahan kemiskinan dan stunting pun akan terselesaikan. Ia pun meminta agar daerah mengoptimalkan potensi daerah untuk pendanaan. Misalnya, Kabupaten Sumbawa yang menjadi salah satu kabupaten yang termiskin dan angka stunting-nya tinggi, harus mengoptimalkan potensi baharinya.
Meski demikian, masyarakat kadung pesimis terhadap upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan dan stunting. Sedari awal kemerdekaannya hingga saat ini, masyarakat Indonesia selalu di bawah garis kemiskinan. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan, tetapi nihil dari keberhasilan.
Apa sebab utamanya? Mampukah persoalan kemiskinan dan stunting terselesaikan? Mustahil Terselesaikan dalam Kapitalisme. Kemiskinan adalah persoalan yang tidak akan pernah dapat diselesaikan oleh sistem ini. Karena sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan hari ini lahir dari pemikiran manusia yang lemah. Sistem ini menisbikan syariah.
Setidaknya ada dua kelemahan yang menjadi permasalahan fundamental penyebab sistem ekonomi kapitalisme tidak bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan stunting.
Pertama, adanya kebebasan kepemilikan. Sistem ini meliberalisasi seluruh sumber daya, termasuk sumber daya yang menjadi hajat hidup orang banyak. Misalnya, barang tambang batu bara mayoritas dikuasai swasta. Padahal, batu bara sebagai bahan bakar sangatlah diperlukan bagi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia.
Akhirnya, tarif listrik menjadi mahal karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara. Andaikan batu baranya milik negara, otomatis ongkos produksinya tidak akan mahal. Ini baru kepemilikan batu bara yang jika seluruhnya dikuasai negara, Indonesia tidak harus berutang untuk menutupi defisit APBN. Belum bicara tambang lainnya, seperti nikel, minyak dan gas, emas, dan sebagainya.
Begitu pun dengan potensi bahari kita yang melimpah. Sebanyak 70% negara kita adalah lautan yang berpotensi bahari, seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, energi dan pertambangan, dll.
Kedua, negara korporatokrasi. Jika kita mencermati, banyaknya program untuk mengentaskan kemiskinan selalu saja menggandeng swasta. Pemerintah sendiri hanya bertugas sebagai regulator, alias yang menetapkan kebijakan agar swasta dan rakyat mendapatkan maslahat bersama.
Pada penyediaan air bersih, misalnya, biasanya menggandeng swasta dengan alasan agar mendapat kualitas terbaik dan menyerap lapangan pekerjaan, padahal—aslinya—kurang dana. Jika sudah menggandeng swasta, artinya ada profit di sana. Inilah yang menjadikan tarif air menjadi mahal sebab negara malah berbisnis untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Ekonomi Islam Solusi Nyata dan efektif
Sistem ekonomi alternatif untuk menyelesaikan problem kemiskinan dan stunting di negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini hanya dapat diselesaikan dengan sistem yang tepat. Tentu sistem ekonomi Islamlah yang akan mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Sistem ekonomi Islam mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan stunting tersebab dua poin penting.
Pertama, pembatasan aturan kepemilikan. Aturan ini mampu mencegah kemiskinan secara permanen sebab yang menjadi hak banyak orang tidak dikuasai individu, sekalipun ia mampu membelinya.
Dalam Islam, kepemilikan terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Untuk kepemilikan individu, setiap individu boleh memilikinya dengan cara sesuai syariat, seperti hasil kerja keras, warisan, pemberian harta, hadiah, dsb. Adapun kepemilikan umum, tidak boleh diprivatisasi apalagi dimonopoli oleh segelintir individu. Aset tersebut notabene milik masyarakat. Misalnya, hasil hutan, air, pembangkit listrik, danau, laut, jalan raya, ataupun barang tambang seperti emas, batu bara, dan minyak bumi.
Kepemilikan negara meliputi harta yang pengelolaannya diwakilkan pada Khalifah, seperti ganimah, jizyah, kharaj, harta orang murtad, dsb. Pengelolaan kepemilikan pun harus sesuai syariat. Haram bagi seseorang menginvestasikan hartanya dengan cara ribawi. Cara ini akan menjadikan harta berputar, perekonomian riil menjadi berkembang, kemiskinan pun otomatis berkurang.
Kedua, peran negara begitu sentral dalam distribusi kekayaan. Negara wajib menjamin seluruh kebutuhan dasar umatnya. Negara benar-benar mensensus warganya, memastikan para kepala keluarga bisa menafkahi tanggungannya, sekaligus menyediakan lapangan pekerjaannya. Jika kepala keluarga dan kerabatnya tidak sanggup menafkahi, negara wajib membantu warganya untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kebutuhannya pun harus layak, perumahan, pakaian, termasuk pangannya, semua harus layak konsumsi dan bergizi. Dari sini, permasalahan stunting bisa terselesaikan.
Stunting yang makin genting akibat kemiskinan ekstrem adalah dampak negatif ekonomi kapitalisme, sistem yang melahirkan kebebasan kepemilikan dan abainya negara korporatokrasi dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Oleh karenanya, menyelesaikannya harus dengan mengganti paradigma sistem kapitalisme menjadi sistem ekonomi Islam yang. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat sejahtera dan anak-anaknya pun tercukupi gizinya. Inilah yang menjadi jaminan lahirnya generasi cemerlang dan siap memimpin peradaban Islam gemilang. Wallahu’alam.[]
Comment