RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA Hingga saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi momok bagi seluruh negara di dunia. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu (12/08/2020), total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di dunia sebanyak 20.492.950 (20,4 juta) kasus.
Hal ini tentu membuat banyak pihak terutama pakar kesehatan berusaha menemukan vaksin untuk meredakan penyebaran Covid-19. Berbagai kandidat vaksin Covid-19 sedang melakukan perkembangan uji klinis, salah satunya vaksin Covid-19 dari Sinovac.
Indonesia telah memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Sinovac. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kesehatan, Bio Farma, Indonesia menjadi salah satu lokasi uji coba fase III vaksin asal Tiongkok tersebut.
Dilansir kompas.com, Jumat (24/7/2020), Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto menyebutkan bahwa kerja sama tersebut akan menguntungkan Indonesia.
Adanya kerjasama ini digadang-gadang akan membuka harapan baru bagi masyarakat Indonesia.
Pengurus Perhimpunan Alumni dan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (Perhati) Fathan Asaduddin Sembiring menyambut positif keputusan tersebut. Asaduddin mengungkapkan kerja sama Bio Farma-Sinovac dapat menjadi titik awal meningkatkan kualitas industri kesehatan nasional.
Dilansir CNN Indonesia, Sabtu (15/08/2020), ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo menyampaikan kepada semua pihak untuk tidak terlalu berharap pada vaksin Sinovac.
Sebab, tidak ada jaminan bahwa vaksin tersebut akan berhasil. Bahkan Rusdan juga mengingatkan pada pemerintah untuk lebih fokus pada langkah-langkah penyebaran Covid-19.
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman juga menyatakan vaksin impor dari Tiongkok tersebut belum tentu efektif. Pasalnya, vaksin Sinovac dibuat menggunakan virus yang dilemahkan sehingga memiliki efek samping yang lebih tinggi dari jenis vaksin lainnya.
Tentunya juga harus diperhatikan bahwa membuat vaksin tidaklah hanya perlu cepat tetapi juga harus cermat dan tepat. Jika prosedur tidak dipenuhi dengan baik, tentunya akan berpengaruh kepada efektivitas dan keamanan vaksin. Sehingga beberapa ahli pun lebih optimis pada vaksin Merah Putih alias produk Indonesia daripada vaksin impor dari luar negeri.
Mengenai status kehalalan vaksin Sinovac sendiri juga masih akan dikawal proses uji klinisnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Harapannya ketika sudah siap masuk ke tahap pendistribusian, maka MUI juga sudah siap mengeluarkan fatwa atas vaksin tersebut. Uji klinis ini akan melibatkan sebanyak 1.620 relawan yang berusia 18-59 tahun.
Lalu, sebenarnya keuntungan seperti apa yang diperoleh Indonesia melalui kerja sama ini? Ketika vaksin Sinovac berhasil, tentu ini akan menjadi jalan kapitalisasi ekonomi dunia kembali. Di mana negara produsen vaksin, Tiongkok, tak akan memberi secara cuma-cuma kepada negara lain.
Dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan kerja sama justeru lebih berorientasi ekonomi dan tidak murni untuk menyelamatkan jiwa manusia.
Hal ini tentu berbeda jauh dengan cara pandang sistem islam. Sebagai institusi yang mengatur segala urusan. Negara menjamin semua kebutuhan rakyat termasuk di bidang kesehatan.
Pelayanan kesehatan dalam Islam tidak dikomersialkan apa lagi hanya mencari nilai ekonomi semata.
Kondisi pandemi yang mewabah seperti sekarang ini, layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat sejatinya tidak dipungut biaya alias gratis.
Keselamatan individu warga negara menjadi prioritas dan tujuan berdirinya sebuah negara.
Negara sepatutnya menghindari dan berhati hati menjalin kerjasama dengan negara lain. Jangan sampai sebuah kerjasama dijadikan alat monopoli kepentingan umum demi kelompok tertentu.
Kondisi ini tentu saja akan sangat berbeda manakala sistem Islam diimplementasikan secara kaffah.
Kesehatan menjadi kebutuhan yang dijamin untuk setiap individu. Negara bertanggung jawab penuh memberi fasilitas terbaik dan tenaga medis profesional.
Ketika muncul suatu wabah, negara segera me-lockdown wilayah dan melakukan riset untuk menemukan vaksin penyakit.
Sistem pendidikan Islam melahirkan tenaga ahli yang tidak hanya pandai ilmu dunia tetapi juga bertaqwa kepada Allah.
Dari sini, bisa dipastikan kehalalan setiap produk yang dihasilkan. Berbeda ketika harus mengambil produk dari luar negeri yang belum terjamin kehalalannya.
Pelayanan kesehatan dalam Islam diberikan secara gratis dan maksimal. Kas negara yang disebut Baitul Mal tentu mampu mencukupi seluruh hajat masyarakat, apalagi untuk melakukan riset.
Karena negara yang mengelola sumber daya alam dan harta milik umum, sehingga tidak mudah mengalami krisis. Dari situlah negara mampu membiayai rakyatnya.
Kepemimpinan dalam konteks kapitalisme ini memberi celah yang begitu besar dan membiarkan pihak asing mengelola sumber daya alam. Kapitalisme juga memberi peluang besar bagi negara berkembang memperoleh hutang untuk pembangunan infrastruktur yang mengikat dan mengakibatkan ketidak mandirian dan ketergantungan.
Mindset politik yang tak sepenuhnya dijadikan sebagai aktivitas untuk memelihara kepentingan umat seperti boomerang bagi rakyat.
Penderitaan rakyat semakin lengkap dengan sistem kapitalisme demokrasi. Sampai kapan pun kapitalisme itu hanya memberi kekuasaan kepada para emiliki modal saja.
Rakyat kecil hanya menjadi kelinci percobaan. Jangankan untuk mendapat pelayanan sekunder ataupun tertier, kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok saja belum dirasakan rakyat secara merata dan adil.
Seharusnya fakta empiris ini membuka mata kita untuk lebih paham betapa kapitalisme sungguh telah usang dan tidak mampu memberi kesejahteraan yang berkeadilan. Tidak ada yang dapat diharapkan dari sistem yang telah kadaluarsa ini.
Sudah saatnya umat Islam bangkit dan kembali pada sistem Islam, yang telah terbukti hampir 13 abad mampu membawa keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. []
*Mahasiswi Universitas Negeri Malang
Comment