Penulis: Rheiva Putri R. Sanusi, S.E | Aktivis Muslimah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang menjadikan nasi sebagai bahan pokok masyarakatnya. Namun, hal ini tak bisa terpenuhi dengan baik dalam satu tahun terakhir ini karena harga beras terus meningkat.
Pada tahun 2023 saja kenaikan beras terjadi nyaris mencapai 20% jika dibandingkan harga sebelumnya. Bahkan kenaikan ini terus dibarengi dengan kelangkaan beras.
Seperti dikutip laman tempo.co (11/02/24) dari sidak di Pasar Cihapit, Fanshurullah mengungkap, komoditas beras premium secara rata-rata mengalami kenaikan harga sebesar 21,58 persen menjadi Rp 16.900 per kg, padahal HET beras premium sebesar Rp 13.900 per kg sebagaimana telah ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Hal ini tentu saja berdampak pada ekonomi masyarakat, tertutama masyarakat kelas menengah kebawah sebab dipastikan mereka akan kesulitan untuk mendapatkan beras yang layak untuk dimakan. Belum lagi harga beras naik akan sangat menyulitkan para petani beras, sebab yang mampu bertahan untuk tetap menanam padi hanyalah petani-petani yang memiliki modal besar.
Salah satu penyebab terjadinya kenaikan ini ialah rusaknya rantai distribusi beras yang saat ini dikuasai oleh sejumlah pengusaha (ritel). Penguasaan distribusi beras oleh pengusaha ini akan memberikan kemungkinan besar adanya permainan harga, di mana berpotensi terjadinya penahanan pasokan (monopoli) oleh pelaku usaha yang tentu akan merugikan petani. Sehingga memunculkan larangan bagi petani untuk menjual langsung ke konsumen untuk melancarkan strategi distribusi ini.
Hal ini sungguh wajar terjadi pada negeri yang diatur oleh aturan kapitalis sekuler, sebab yang menjadi fokus utama adalah kepentingan para pemilik modal. Sistem aturan kapitalis akan sangat menunjang pemonopolian suatu komoditas oleh pihak tertentu. Sebab prinsip ekonomi mereka adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan benar salah atau baik buruknya suatu aktifitas. Ditambah sistem sekuler, yang menjauhkan aturan sempurna dari sang Pencipta dari segala kegiatan ekonomi yang mengakibatkan kesengsaraan pada rakyat.
Permasalahan ini perlu melibatkan peran negara dalam menyelesaikannya bukan hanya permasalahan petani dan rakyat. Sebab beras yang merupakan kebutuhan pokok ini merupakan salah satu dari sekian banyak komoditas strategis yang wajib dikelola oleh negara termasuk distribusinya.
Pengelolaan pertanian hingga beras diterima oleh setiap rakyat merupakan tanggung jawab penuh negara untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik.
Namun peran ini tentu tak dapat dijalankan oleh negara yang menjadikan aturan manusia sebagai aturannya. Sebab yang mampu mengatur hingga ke akar hanyalah negara yang menerapkan aturan Islam yang berasal dari Pencipta yang mengetahui segala yang terbaik bagi manusia.
Kebutuhan pokok masyarakat sangat diperhatikan oleh sistem Islam, sebab sistem ini mewajibkan pemimpin negaranya dan jajarannya untuk memenuhi seluruh kebutujan rakyat apalagi terkait pangan. Mereka melaksanakan tugas ini didasari oleh dorongan iman, sehingga mereka menjalankan dengan penuh tanggung jawab.
Islam mewajibkan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok. Tidak hanya memperkirakan kecukupan, tetapi memastikan kebutuhan setiap individu dapat terpenuhi. Islam mengharamkan pemerintah mematok harga, tetapi Islam memiliki mekanisme agar ketersediaan pangan dan harganya tetap terjaga.
Islam mengatur perdagangan dalam negeri termasuk beras dan membiarkan harga ditetapkan oleh permintaan dan penawaran pasar.
Islam juga mewajibkan negara memberikan bantuan pertanian kepada rakyat yang menjadi petani untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hingga tidak akan terjadi kenaikan harga bahan pokok yang signifikan.[]
Comment