Ferdinand Hutahaean: Jokowi Dalam Pusaran Kekeliruan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ferdinand Hutahaean, Pimpinan Rumah Amanah Rakyat menilai
kalau mungkin pada awalnya Ahok merasa bahwa ucapannya di Pulau Seribu
pada 27 September 2016 lalu tidak akan berdampak sebesar sekarang ini. Ini diungkapkan Ferdinand, Jumat (11/11).

“Mungkin
Ahok merasa paling kuat yang timbul cuma riak kecil dari kalangan ormas
Islam yang selalu dicap radikal, ditambah lagi parahnya, bahwa patut
diduga Presiden Jokowi pun terlihat berpikir dan merasa hal yang sama
dengan Ahok,” imbuhnya menambahkan.

Dalam
peristiwa ini, sambung Pimpinan Rumah Amanah Rakyat menyatakan bahwa
Presiden sama sekali tidak menduga bahwa yang dilakukan Ahok tersebut
kemudian akan menyasar pada jabatan Presiden sebagai taruhan situasi
ini. 

“Inilah awal kekeliruan dari banyak kekeliruan yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi,” tukas Ferdinand lebih lanjut.

Bahkan
terlihat, menurut Ferdinand di mana langkah yang diambil Presiden hingga
sekarang tidak satupun menyentuh akar masalah dan tidak satupun menjadi
solusi.”Bahkan terlalu banyak pernyataan keliru dari presiden yang
membuat situasi secara umum menjadi semakin tidak menentu,” paparnya.

Presiden
pernah menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah kepada ormas
apapun, bahkan ada media yang mengutip judul berita sbb : “Jokowi :
Negara harus kuat, tidak boleh Polri kalah kepada kelompok perusak”.

“Presiden
tentu benar bahwa Negara tidak boleh kalah dari apapun dan dari
siapapun. Tapi Presiden sepertinya lupa bahwa Negara dengan Pemerintah
adalah dua hal yang berbeda,” ujarnya mengingatkan.

Pemerintah
boleh kalah dan harus kalah kepada kebenaran hukum, kepada suara
mayoritas karena pemerintah ada berasal dari rakyat dan rakyat adalah
komponen pembentuk negara, rakyat adalah negara. 

“Kekeliruan
presiden dalam hal ini adalah menempatkan pemerintah sebagai negara,
dan rakyat seolah jadi perusak. Kekeliruan demi kekeliruan terus
bergulir deras dari istana,” jelasnya.

Lebih
lanjut lagi nampaknya kekeliruan paling fatal dari presiden adalah
presiden terlambat bersikap dan meski sudah terlambat tapi salah memilih
sikap.”Presiden tidak memilih kebenaran materil hukum dan memilih
kebenaran politis yang berbasis persepsi sepihak,” jelasnya.

“Padahal, sejatinya dimana para Ulama sudah jelas menyatakan sikap atas penistaan agama yang dilakukan Ahok.” Papar Ferdinand.

“Seharusnya
presiden dan Polri bersikap mengikuti pendapat ulama, karena hanya
ulama lah yang menjadi tempat bertanya mengenai agama dan tafsirnya.
Bukan kepada para politisi dan bukan kepada para buzzer bayaran di media
sosial,” cetusnya lagi lebih lanjut. 

Pusaran
kekeliruan kini semakin menjadi-jadi dan semakin besar meliputi
presiden. Tidak menemui aksi umat pada 411 adalah kekeliruan yang tidak
seharusnya dilakukan presiden.

“Safari politik
dukungan kepada Ahok terus berlangsung dengan mengunjungi ormas-ormas
Islam serta mengundang beberapa ulama dan tokoh ke istana,” ujarnya
seraya merasa heran.

Bahkan, terlihat pula
sungguh mencengangkan seorang presiden harus bersusah payah dan
berkeringat (meski mungkin keringat dingin) melakukan upaya meredam aksi
umat Islam yang membela aqidah yang diyakininya.

“Seraya
ini hanya sebuah pekerjaan sia-sia yang tidak akan menghasilkan
apa-apa. Padahal solusinya sangat mudah, memproses Ahok sesuai KUHP,”
bebernya lagi.

“Dengan Pasal 156 a, menahan
Ahok sebagai tersangka karena ini pidana berat maka hak subjektif
penyidik harus dikesampingkan demi stabilitas dan kondusifitas negara.
Maka publik kembali akan tenang dan pulang kerumah mengawasi proses
hukum berjalan,” imbuhnya.

“Safari show of
force atau unjuk kekuatan pun dilakukan presiden di tengah rencana Aksi
Bela Islam III 25 Nopember nanti. Presiden mengunjungi markas
satuan-satuan tempur khusus seperti Kopassus dengan Gultornya, Marinir
dan Korps Brimob mendapat giliran hari ini,” cetusnya.

“Presiden
bahkan menyampaikan pendapat keliru saat di markas Kopassus terkait
pengerahan Prajurit Kopassus dalam keadaan darurat. Kopassus itu dibuat
untuk menghadapi ancaman pertahan negara dan penanggulan teror, bukan
untuk menakut-nakuti demonstran,” jelasnya mengingatkan.

“Presiden
keliru, mengapa sekarang begitu intens ke markas prajurit TNI ditengah
eskalasi politik, sementara HUT TNI 5 Oktober lalu sangat hambar dan
tidak dirayakan secara tepat oleh rejim Jokowi ?,” demikian ungkapnya
lagi.

“Semoga minggu yang akan datang presiden
tidak meneruskan kekeliruannya. Matinya kepercayaan publik pada presiden
adalah harga sangat mahal atas kekeliruan yang dilakukan presiden,”
pungkasnya.[Nicholas]