Erna Rusliana M. Saleh*: Jejak Kopra Di Bursa Belanda

Berita446 Views
Erna Rusliana M. Saleh
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – “Harga
kopra di Maluku Utara saat ini sudah jatuh pada level yang sangat rendah hingga
Rp3.500 per kg. Dengan harga tersebut, biaya pengolahannya saja tidak
terpenuhi,” kata Matheus Stefi Pasimanjeku, anggota DPD RI dari Provinsi Maluku
Utara di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (6/12/2018) (Aktual.com,
6/12/2018).

Kenapa
sehingga harga kopra bisa turun demikian? Apa yang menyebabkan harga kopra
demikian terjun bebas?

Menurut Matheus Stefi Pasimanjeku, sejak enam bulan terakhir
harga kopra di Maluku Utara mengalami penurunan dari harga semula sekitar
Rp10.000 per kg, kini harganya sekitar Rp3.500 per kg.  Penurunan harga ini bukan kali pertama.  Informasi dari Kelompok Sahabat Kelapa
Indonesia, komunitas yang konsen mencermati masalah seputar kelapa di
Indonesia, anjloknya harga kelapa dan produk turunannya ini, adalah siklus tiga
tahunan.  Di Maluku Utara, hal ini pernah
terjadi juga pada tahun 2015. Saat itu harga kopra turun dari harga Rp. 12.000,-/kg
menjadi Rp. 6.000,-/kg.  Lalu beranjak
turun lagi ke angka Rp. 2.000,-/kg ketika musim panen tiba (beliindonesia.com,
12/09/2015).

Padahal jika dilihat dari luas lahan, Maluku Utara memiliki
213.398 hektar lahan perkebunan kelapa yang merupakan lahan perkebunan rakyat
dengan produksi 224.777 ton pada tahun 2016 (
BPS Prov. Maluku
Utara, 2016)
 Secara nasional, produksi kelapa di Maluku
Utara dari 2014 sampai 2016 masih menempati posisi ke-empat setelah Riau,
Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan tingkat produksi yang cukup
tinggi. Tingkat produksi yang tinggi tersebut tidak sejalan dengan
kesejahteraan yang dinikmati masyarakat Maluku Utara dalam beberapa bulan
terakhir karena anjloknya harga kelapa tersebut.

Untuk itu, aksi
demonstrasi muncul dimana-mana.  Tidak
hanya di Maluku Utara, tapi juga di Sulawesi Utara, Riau bahkan di Sulawesi
Selatan.  

Ada provinsi menawarkan replanting atau peremajaan pohon kelapa,
ada Gubernur mengirim tim mengecek harga kopra di Rotterdam Belanda dan ingin
membangun industri pengolahan minyak kelapa di tingkat petani serta mendorong
konsumsi minyak kelapa domestik. Di Maluku Utara sendiri, pemerintah daerah menawarkan
subsidi harga. Pemerintah provinsi Maluku Utara menyiapkan dana belasan milyar
untuk membeli kopra petani. Hebatnya juga mengalokasikan beasiswa Rp. 2 miliar
untuk membantu biaya kuliah anak petani kelapa.

Tawaran replanting, pengecekan harga atau kah
subsidi harga, perlu ditinjau satu-satu.  Peninjauan yang utama adalah apa sebenarnya
yang menjadi penyebab anjloknya harga kopra tersebut.  Apakah karena menuanya pohon kelapa, tidak
diketahuinya harga kopra dunia atau ketidakadaan intervensi harga?

Faktanya,
sebagai produsen kelapa terbesar di dunia, dengan areal tanaman sekitar 3,88
juta Ha dengan produksi sekitar 3,2 juta ton setara kopra, Indonesia tak punya
kekuatan untuk mengendalikan harga kopra di pasar dunia. Harga kopra justru
dikendalikan oleh negara-negara yang bukan penghasil kopra. Kopra dikendalikan
harganya oleh bursa berjangka di Rotterdam, Belanda. 

Hal ini disampaikan Heppy
Trenggono, Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) dalam sebuah acara
persiapan pameran dan kongres Beli Indonesia pada 3-5 Oktober 2016 di Gedung
SMESCO Jakarta, yang dilakukan sebuah komunitas di cibubur (beliindonesia.com,
6/10/2016). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kadis Perkebunan
Provinsi Sulawesi Utara, Refly Ngantung. 
Kelapa adalah
salah
satu komoditi eksport sehingga harga sangat tergantung mekanisme pasar dunia
(Pasar Roterdam), jelas beliau (monitorsulut.com, 14/06/2018).

Berdasarkan hal tersebut, tawaran peremajaan
(replanting), menjadi hal yang perlu dievaluasi. Karena faktanya harga kopra
tidak terkait dengan menuanya pohon kelapa. Harga masih didikte oleh bursa minyak
kelapa (CNO) di Rotterdam, Belanda. 
Pengecekan harga di Rotterdam pun dapat diakses dengan teknologi informasi kapan dan dimana saja. Situs APCC (www.apccsec.org) memuat harga
CNO Rotterdam secara mingguan.
Tawaran meningkatkan konsumsi minyak
kelapa domestik dengan harapan mengangkat harga kopra pun rasanya perlu
ditinjau. Konsumsi kelapa per kapita kita menurut BPS hanya 0,105 butir. Jauh
dibawah Sri Lanka yang berkisar 126 butir. Angka ini sangat kecil, hanya 0.4%
dari total ekspor minyak kelapa tahunan kita. Ini butuh upaya besar dan waktu
lama. 
Dan dengan perbedaan harga minyak kelapa dan sawit yang hampir tiga kali
lipat tentu masyarakat masih akan memilih minyak sawit. Mendorong petani
menjadi pengusaha, sepertinya menjadi solusi yang perlu dilihat kembali. Masalahnya,
agak sulit bagi bagi petani yang terbiasa berpikir sederhana, untuk dapat
menjadi pengusaha yang berpikirnya lebih tinggi. Yang mungkin dilakukan adalah
mendorong petani kita untuk mengusahakan cocok tanam tumpang sari seperti di
India dan mendorong petani menjadi petani yang professional. Hal ini dapat
menjadi solusi ke depannya secara teknis.
Solusi intervensi harga pun perlu ditinjau.
Kemampuan provinsi untuk menyediakan subsidi harga ini menjadi poin utama.  Maluku utara menawarkan hal ini. Dana yang
disiapkan Maluku Utara hanya belasan miliar rupiah, sedangkan produksi kopra
Maluku Utara sebesar 200 ribu ton kopra senilai 1,8 triliun rupiah. Jadi, solusi
permasalahan kopra ini butuh intervensi pemerintah pusat secara nasional.

Solusi jangka pendek, menengah maupun
panjang dari pemerintah pusat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan akar
permasalahan sehingga harga kopra ini anjlok. 
Salah satu problem utama, karena harga kopra justru dikendalikan oleh negara
yang bukan penghasil kopra.  

Bahkan di saat terjadi kekurangan pasokan kopra di pasar
dunia, harga kopra masih bisa ditekan mereka. Anomali tersebut terjadi karena
lemahnya posisi tawar negara-negara eksportir kopra, termasuk Indonesia.  Dan kondisi ini terjadi, akibat sistem ekonomi
dunia yang bersifat kapitalis liberalis yang sedang berjalan di dunia saat
ini.  Sistem kapitalis liberalis inilah
yang kemudian menguasai pasar produk-produk pertanian di dunia saat ini, bahkan
dapat dikatakan menjajah berbagai Negara-negara di dunia yang memiliki posisi
tawar lemah.

Sudah
saatnya, pemerintah Indonesia mempertimbangkan ketergantungannya terhadap
mekanisme pasar dunia, yang berdampak negatif terhadap harga jual produk
pertanian rakyat Indonesia.  Dan ini
berimplikasi pada tingkat kesejahteraan yang dialami oleh rakyatnya.  Terdapat sistem harga yang  tidak berpihak pada mekanisme pasar
dunia.  Mekanisme sistem harga yang
berasal dari sang Pencipta dan Penguasa Alam Semesta ini.  Mekanisme ini mengarahkan harga pasar
ditentukan secara mandiri dan independen dalam lokal wilayah dan negara tersebut,
tidak dipengaruhi oleh situasi global di luar negara. Ini hanya mungkin jika, negara
tersebut adalah negara yang kuat yang tidak bergantung pada negara lain.  Itulah Negara Islam dengan aturan yang
berasal dari sang Pencipta.  

Sistem ini
menetapkan harga pasar berjalan dalam mekanisme pasar yang sempurna.  Penguasa bertanggungjawab menjaga kestabilan
harga, tidak dengan mensubsidi harga, namun mengatur suplai dari wilayah yang
surplus ke wilayah yang minus.  Hal ini
agar harga dapat berjalan normal, sesuai mekanisme suplai dan demand.  Jika sistem ini dapat dijalankan, maka harga
kopra Maluku Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat dikendalikan
oleh Indonesia sendiri, bukan oleh Rotterdam. 
Sehingga anjloknya harga saat panen atau pun tidak panen, dapat
dihindari dan petani pun ikut bahagia. 
Wallahu’allam

*)Dosen Prodi Teknologi Hasil
Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate-Maluku Utara

Comment