RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Setelah dilantik Prabowo Subianto membentuk kabinet Merah Putih dengan komposisi yang dianggap pengamat sebagai kabinet gemuk.
Hal ITU diutarakan Dr Fadhil Hasan, ekonom senior indef dalam sebuah diskusi yang digelar Indef secara daring, Ahad (20/10/24).
Dalam diskusi dengan tema “Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran” yang dihadiri para pembicara seperti Didin S Damanhuri (Ekonom Senior INDEF), Didik J Rachbini (Ekonom Senior INDEF), M. Nawir Messi (Ekonom Senior INDEF) dan Aviliani (Ekonom Senior INDEF) tersebut, Fadhil Hasan mengkritisi kabinet Prabowo inefisien.
“Risiko dari kabinet super gemuk, dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, maka gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Prabowo ingin suatu gerakan yang cepat, dalam pelaksaan berbagai program dan visinya.” Ujar Fadhil.
Selain itu, Ekonom Senior Indef ini menambahkan, komposisi kabinet gemuk tersebut akan sulit melakukan kordinasi.
“Belajar dari presiden-presiden sebelumnya, koordinasi adalah persoalan pokok dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program. Dengan kabinet super gemuk plus berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. Siapa bertanggung jawab, dan satu dengan lainnya timbul overlapping.” Ujarnya.
Selain itu, tambahnya lagi, masalah kewenangan – misal Menko Pangan, akan overlap dengan Kemenko Perekonomian yang juga terkait pangan.
“Bagaimana kewenangan itu akan dibagi? Akan timbul soal ini di antara para menteri.” Tegasnya.
Dr Fadhil menambahkan, janji Prabowo yang akan membentuk Zaken kabinet, seharusnya ditampilkan dalam formasi kabinet sekarang. Tetapi justru lebih banyak akomodasi politik dibanding warna zaken kabinet. Maka dari itu kabinet akan seprti ‘’lameduck’’, kelumpuhan seperti bebek duduk karena soal koordinasi, kewenangan, dan lain-lain.
Menurut Fadhil, tantangan dari 8 program Astacita Prabowo-Gibran, ada 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik tetap 2024-2029 di antaranya Makan Bergizi Gratis, kesehatan, produktivitas lahan pertanian, pendidikan, kartu kesejahteraan, menaikkan gaji ASN, infrastruktur desa (7 Program) dan mendirikan badan penerimaan negara, meningkatkan rasio penerimaan tax ratio menjadi 23%.
Sementara program-program itu tambah Fadhil membutuhkan anggaran cukup besar. diharapkan, dana-dana untuk program itu didapatkan dari badan penerimaan negara/tax ratio. Persoalannya, program pembentukan badan penerimaan negara itu kini telah punah dengan dipilihnya kembali Sri Mulyani (SMI) menjadi Menteri Keuangan. Karena belum ada track record SMI dalam peningkatan tax ratio.
‘Jadi ada semacam kontradiksi antara spending yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ke 7 program di atas dengan potensi peningkatan tax ratio 23 % via pembentukan badan penerimaan negara.” Imbuhnya.[]
Comment