Penulis: Ihta Tiana | Mahasiswi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA– Aasan efisiensi, pemerintah memutuskan memangkas anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306 triliun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas belanja, bukan karena menurunnya penerimaan pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemangkasan anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah .
Presiden Prabowo Subianto juga mengeluarkan larangan mengadakan kegiatan yang bersifat seremonial seperti perayaan ulang tahun, upacara, itu tidak Di anggarkan jelasnya (CNBC Indonesia 23/01/2025).
Pidato yang disampaikan mengatakan bahwa pemangkasan anggaran adalah solusi yang efektif. Tapi jika kita pahami secara terperinci justru menunjukkan adanya kesalahan dalam mengelola anggaran negara. Karena anggaran yang tidak efisien, mengapa demikian? Hal ini menjadi bukti adanya pemborosan anggaran belanja yang tidak penting dan prioritas .
Dari sini, mencerminkan bagaimana pemerintah kurang piawai menjaga uang rakyat yang dapat menyebabkan ‘Abuse Of Power’ atau penyalahgunaan kekuasaan akibat tata kelola anggaran yang salah. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan.
Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan inilah yang kemudian menjadikan para penguasa abai dalam mengurus urusan rakyat.
Sejatinya pemangkasan anggaran bukanlah solusi untuk meningkatkan efisiensi belanja negara, ini merupakan bentuk tambal sulam gagalnya sistem kapitalisme dalam mensejahterakan rakyatnya dan penguasa di sistem ini tidak sepenuh hati mendedikasikan dirinya untuk rakyat.
Mereka Hanya bisa memberikan janji janji manis yang nyatanya tidak sepenuhnya terealisasi dengan baik. Nyatanya sampai hari ini masih banyak rakyat yang terlantar.
Sementara itu, Islam sendiri juga telah menata bagaimana cara pengelolaan anggaran belanja dengan baik dan benar. Penguasa dalam Islam adalah pelayan (ra’in), dan menjadi tugasnya untuk mengurus keuangan negara hingga terwujud kemakmuran di tengah masyarakat.
Islam pun menetapkan para penguasa haruslah orang-orang yang memiliki iman dan takwa. Dengan itu mereka tidak akan pernah mau menyalahkangunakan kekuasaan untuk hak pribadi apalagi korupsi.
Mereka melayani rakyat dengan setulus hati semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Inilah buah dari pendidikan Islam yang melahirkan para pemimpin yang memiliki kepribadian Islam buka menjadi penguasa yang zalim.
Hanya Islamlah yang mampu melahirkan pemimpin/penguasa amanah pun bertakwa dan ini hanya tewujud dalam pemerintahan Islam, yakni khilafah Islamiyah. Bukan dalam sistem kapitalisme yang rusak, busuk dan menyengsarakan ini. Wallahu’alam bisshawab.[]
Comment