RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Banyak cara elok dan proporsional yang dapat dilakukan demi efisiensi anggaran Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.
Hal ini dikatakan Drs. Iyus Ruslan Said, Wakil Ketua LMK DKI Jakarta, Senin (3/8/2020) melalui selular.
“Jika Pemprov mau berbuat untuk efisiensi anggaran, salah satunya adalah
dengan melakukan penggabungan RT khususnya yang sudah tidak memenuhi syarat keorganisasian.” Ujarnya.
Iyus mencontohkan, di Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan. Menurutnya, data di Dukcapil masih terdiri dari 3 RW, padahal 2 RW sudah tidak ada dan secara otomatis tidak memenuhi syarat keorganisasian sebagaimana Pergub 171 Pasal 5.
Begitu pula yang terjadi di Kelurahan Cipete Utara, yang terdampak pembangunan dan pembebasan, banyak RT yang sudah tidak proporsional seperti RT 011/01, RT03/01, RT013/01, RT01/01.
“Di RW06, RWO9, RWO10 itu sudah banyak terdampak pembangunan, pembebasan dll. Di wilayah Kelurahan Pulo, Selong, Kramat Pela, Gandaria Utara, hampir seluruhnya tidak memenuhi syarat keorganisasian RT karena secara defacto sudah sedikit penghuninya.”Jelas Iyus yang juga sebagai Ketua Forum LMK Kebayoran Baru ini kepada Radar Indonesia News.
Jika pemerintah daerah konsen dan mau berbuat, dirinya yakin efisiensi anggaran ini akan efektif dan dapat mempengaruhi anggaran BPJS, PKH, BPNT, KJP, OPERASIONAL RT, RW, Jumantik, Posyandu, Dasawisma dll secara positif.
“Hal ini juga mampu meminimalisir tindak kriminal yang dilakukan warga Jakarta yang secara defacto sudah pindah tapi status KTP nya secara dejure masih DKI Jakarta.” Imbuh Iyus.[Dewi]
Comment