Dr Wijayanto: Sejak Reformasi, Partai Politik adalah Institusi Publik yang Tidak Demokratis

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — LP3ES dan Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertema
“Demokrasi Internal dan Oligarki Partai” melalui zoom meeting, Jumat, (27/9/2024).

Dalam diskusi tersebut hadir para pembicara antara lain Wijayanto (Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES), ⁠Herdi Sahrasad (Dosen Universitas Paramadina), ⁠Aisah Putri Budiarti (Associate Researcher LP3ES) dan Septa Dinata (Dosen Universitas Paramadina) sebagai moderator.

Dr. Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa partai politik adalah institusi publik yang sejak era reformasi itu paling tidak demokratis, paling tidak reformis, dan paling tidak berubah.

Menurutnya, berbagai institusi lain ada banyak yang berubah, tetapi partai politik tidak ada perubahan. Partai politik memiliki public trust yang paling rendah. Tidak ada perubahan partai politik, di mana tidak terjadi regenerasi.

“Sering kali juga penerusnya adalah keturunan pemimpin partai sebelumnya atau pemilik modal terbesar. Cerita lainnya adalah peran bohir ini politik dinasti di sana.” Ujarnya.

Hari ini tambah Wijayanto, kita melihat tak hanya beberapa anggota partai yang terpilih, tiba-tiba dianulir oleh partai-partai tertentu atau kepala daerah yang hasil surveinya bagus tetapi juga dianulir oleh elit.

Bagaimana cara untuk kemudian menguraikan problem ini? Saya sepakat pendapat Aisha dengan menciptakan undang-undang yang reformis. Sayangnya yang membuat undang-undang ini adalah partai politik, ibaratnya telur dan ayam – siapa yang turun duluan.

Solusinya menurut Wijayanto, partai ini harus dipaksa agar berubah, jika ada satu pemimpin yang punya visi dan kemudian dengan visi yang kuat kemudian membuat revisi undang-undang partai politik tersebut.

“Kelemahannya, belum tentu diam  karena sama sama dari orang partai, paksaan lainnya adalah adanya satu partai politik yang lahir dengan ideologi yang kuat, massa yang kuat, kemudian akan membuat partai-partai yang masih menggunakan oligarki dan feodalisme akan menjadi ketinggalan zaman dan menjadi reformis.” Imbuhnya.[]