Anggota DPRD Bangka saat berada di Beltim.[danny/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, BELTIM – Sebanyak 7 orang rombongan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Kantor Bupati Belitung Timur (Beltim). Kunker ini merupakan studi banding untuk mengetahui aturan darah khususnya Peraturan Bupati (Perbup) Beltim tentang Perjalanan Dinas.
Rombongan diterima oleh Penjabat Bupati Beltim H.M. Hardi, di Ruang Rapat Bupati Beltim, Jum’at (15/1). Turut hadir mendampingi, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun, Sekretaris Daerah Talafuddin, Inspetur Beltim Rodny Edward, Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Zuhri, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Amrullah, serta Kabag Umum & Perlengkapan Amirudin.
Ketua Komisi I DPRD Bateng, Me Hoa mengatakan tujuan studi banding ini adalah untuk mengetahui bagaimana membuat Perbup yang baik sesuai petunjuk pusat terkini. Meski Kabupaten Bateng sudah memiliki Perbup tersendiri untuk mengatur perjalanan dinas, namun Ia menyatakan selama ini DPRD Bateng belum pernah membandingkan isi dengan daerah lain yang memiliki Perbup yang sama.
“Kita ke sini ingin menanyakan dan belajar bagaimana mereka (Pemkab Beltim-red) mengeluarkan Peraturan-Peraturan Bupati yang sesuai dengan keinginan dan petunjuk pusat. Sebenanrnya kita ingin mempelajadri Perbup secara umum, namun spesifiknya Perbup tentang Perjalanan dinas. Selama ini kami belum pernah untuk membandingkan secara khusus Perbup perjalanan dinas ini,” kata Me Hoa.
Politisi wanita dari PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya mempelajari Perbup ini agar dapat mendukung tekad Pemkab Bateng yang ingin memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia tak ingin jika memperoleh WTP tapi dikemudian hari jadi bermasalah.
“Kita kan mau WTP, itu administrasinya harus beres. Jadi antara implementasinya, dengan apa yang ingin didapat harus dapat dibayangkan 99 persen. Jangan sampai nanti dapat WTP tapi dikemudian hari ada temuan secara administratif,” ujar Me Hoa.
Pj Bupati Beltim menyambut baik adanya kunjungan DPRD Banteng. Terkiat tujuan kunjungan, Ia mengatakan masalah teknis aturan dapat dibicarakan, namun yang terpenting adalah silaturahmi yang terjalin.
“Semuanya itu prinsipnya adalah komunikasi, baik formal maupun non formal. Bagaimana kita membangun kebersamaan dengan seluruh stake holder yang terkait,” ujar Hardi.
Mantan Sekda Bangka Selatan ini juga berharap ke depan ke dua daerah dapat sama-sama saling mendukung demi pembangunan di Negeri Serupun Sebalai.
“Kita ini kan masih saudara, sama-sama satu provinsi sama-sama daerah pemekaran. Kita harus sama-sama punya persepsi maju ke depan demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya. Dalam kunjungan ini juga Ketua Rombongan DPRD Bateng dan Bupati Beltim melakukan pertukaran cendera mata. Kabupaten Beltim merupakan satu-satunya daerah yang dikunjungi untuk melakukan studi banding.[danny]
Rombongan diterima oleh Penjabat Bupati Beltim H.M. Hardi, di Ruang Rapat Bupati Beltim, Jum’at (15/1). Turut hadir mendampingi, Ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun, Sekretaris Daerah Talafuddin, Inspetur Beltim Rodny Edward, Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Zuhri, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Amrullah, serta Kabag Umum & Perlengkapan Amirudin.
Ketua Komisi I DPRD Bateng, Me Hoa mengatakan tujuan studi banding ini adalah untuk mengetahui bagaimana membuat Perbup yang baik sesuai petunjuk pusat terkini. Meski Kabupaten Bateng sudah memiliki Perbup tersendiri untuk mengatur perjalanan dinas, namun Ia menyatakan selama ini DPRD Bateng belum pernah membandingkan isi dengan daerah lain yang memiliki Perbup yang sama.
“Kita ke sini ingin menanyakan dan belajar bagaimana mereka (Pemkab Beltim-red) mengeluarkan Peraturan-Peraturan Bupati yang sesuai dengan keinginan dan petunjuk pusat. Sebenanrnya kita ingin mempelajadri Perbup secara umum, namun spesifiknya Perbup tentang Perjalanan dinas. Selama ini kami belum pernah untuk membandingkan secara khusus Perbup perjalanan dinas ini,” kata Me Hoa.
Politisi wanita dari PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya mempelajari Perbup ini agar dapat mendukung tekad Pemkab Bateng yang ingin memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia tak ingin jika memperoleh WTP tapi dikemudian hari jadi bermasalah.
“Kita kan mau WTP, itu administrasinya harus beres. Jadi antara implementasinya, dengan apa yang ingin didapat harus dapat dibayangkan 99 persen. Jangan sampai nanti dapat WTP tapi dikemudian hari ada temuan secara administratif,” ujar Me Hoa.
Pj Bupati Beltim menyambut baik adanya kunjungan DPRD Banteng. Terkiat tujuan kunjungan, Ia mengatakan masalah teknis aturan dapat dibicarakan, namun yang terpenting adalah silaturahmi yang terjalin.
“Semuanya itu prinsipnya adalah komunikasi, baik formal maupun non formal. Bagaimana kita membangun kebersamaan dengan seluruh stake holder yang terkait,” ujar Hardi.
Mantan Sekda Bangka Selatan ini juga berharap ke depan ke dua daerah dapat sama-sama saling mendukung demi pembangunan di Negeri Serupun Sebalai.
“Kita ini kan masih saudara, sama-sama satu provinsi sama-sama daerah pemekaran. Kita harus sama-sama punya persepsi maju ke depan demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya. Dalam kunjungan ini juga Ketua Rombongan DPRD Bateng dan Bupati Beltim melakukan pertukaran cendera mata. Kabupaten Beltim merupakan satu-satunya daerah yang dikunjungi untuk melakukan studi banding.[danny]
Comment