RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kerugian negara dari penjualan gas murah ke China diperkirakan sekitar Rp 500 triliun per tahun, sehingga pemerintah perlu segera melakukan perubahan perjanjian jual beli gas dengan China.
Kurtubi, pengamat Migas dari Universita Indonesia, mengatakan pemerintah harus berani membentuk tim independen yang kredibel dengan anggota yang dipercaya masyarakat internasional.
Tim itu bertugas menginvestigasi proses survei, pembangunan energi tangguh, hingga penjualan gas murah.
“Harus ada pihak yang bertangggung jawab atas penjualan gas murah ini selama 25 tahun. Di negara manapun tidak ada yang mengunci mati kontrak harga gas, termasuk di negara komunis sekalipun,” tegasnya dalam dalam diskusi yang bertajuk Stop Penjualan Gas Murah ke Fujian China yang diadakan oleh KAMERAD, Rabu (12/3).
Akibat penjualan gas murah yang tak kunjung dinaikan harganya meski harga gas naik, kata dia, negara mengalami kerugian yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
Kurtubi menjelaskan selama 12 tahun dirinya berjuang untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Indonesia.
“Pada tahun ini saya mencalonkan diri masuk ke parlemen untuk merubah hal ini,” ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah lebih senang menjual gas dari Papua ke perusahaan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dengan harga yang tidak sewajaranya.
Penjualan gas ke China hanya US$ 3,5 per juta metrik british thermal unit (MMBTU), sedangkan harga yang dipatok untuk internasional sebesar US$18 MMBTU, dan anehnya lagi harga jual gas di Indonesia sendiri dijual US$ 10 per MMBTU.
Dalam kesempatan sama, Kepala Urusan Komunikasi dan Publikasi SKK Migas Heru Setyadi mengatakan jika untuk mengubah kontrak penjualan gas ke China, harus ada kesepakatan antara kedua negara itu. Tidak mudah untuk mengubah kontrak tersebut.
“Asumsi untuk harga minyak, kita cari yang terbaik untuk negara, kontrak itu diubah harus dua belah pihak yang sepakat,” katanya.
Ketika itu, kata Heru, pemerintah harus segera membuat keputusan. Karena, gas itu tidak dijual ke China, Indonesia tidak akan mendapat untung.
“Waktu itu kita mempunyai hubungan baik dengan China, kalau tidak maka Rp35 triliun itu tidak akan kita nikmati. Tapi sekarang show must go on,” ujarnya.[]
Sumber:bisnis.com
Comment