RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Miris dan prihatin saat melihat ulah pembuat kebijakan negeri ini yang dengan begitu gampang mengeluarkan anggaran tidak tepat sasaran sementara rakyat menjerit karena terpuruk secara ekonomi.
Staf khusus Milenial sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Pasalnya, kabinet Jilid II dianggap terlalu gemuk. Sebelumnya penambahan wakil menteri di setiap kementerian dianggap hanya sebagai pembagian rata kursi partai pendukung yang tetlibat dan mensukseskan pilpres beberapa waktu lalu. Muncul kemudian penambahan jabatan baru dalam kabinet, staf khusus Milenial – yang juga dianggap tidak urgen dan proporsional.
Pasalnya, dilaporkan dalam laman tribunnews.com, 23/11/2019 – staf khusus Milenial tersebut mendapat gaji 51 juta sebulan.
Padahal masyarakat dan tokoh banyak menilai penunjukan ini belum diperlukan. Alangkah baiknya jika gaji para milenial yang ditunjuk tersebut dialokasikan kepada rakyat yang lebih membutuhkan.
Membentuk kabinet sejatinya mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi rakyat. Seperti dikutip laman kompas.com, 22/11/2019, mengapa guru honorer Samiyati di Kabupaten Ende, Pulau Flores NTT yang belum digaji selama 11 bulan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan?
Rakyat hanya mampu mengelus dada membandingkan perbedaan ekstrim tersebut. Seakan tidak memiliki simpati dan empati terhadap kesulitan rakyat yang terus dicambuk oleh penderitaan ekonomi.
Alih-alih mendapatkan bantuan di luar gaji dari pemerintah, ibu Samiyati justru belum dibayar gajinya selama 11 bulan. Samiyati sendiri termasuk pengajar GTT (Guru Tidak Tetap) bahkan dihapuskan namanya dari bantuan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di tahun 2019. Padahal di tahun sebelumnya, 2018 – ia mendapatkan dana Bosda meski hanya selama empat bulan saja.
Segelintir nilai bantuan tersebut hanya sebesar 700 ribu / bulan, namun uang dengan jumlah tidak seberapa itu sangat besar dan berarti bagi Samiyati untuk sekedar bertahan hidup.
Penderitaan apa lagi yang ingin ditimpakan kepada rakyat yang telah sesak bernafas dalam lumpur derita dan terengah engah berlari dalam lingkaran hidup di bawah kungkungan ekonomi yang menyayat hati?
Bagi rakyat seperti Samiyati, ia telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran demi sebuah pengabdian pada negara, tapi realita – dia menjadi salah seorang guru yang tidak menerima gaji selama 11 bulan.
Terlepas dari sulitnya prosedur pemerintah untuk mengeluarkan gaji yang menjadi hak seorang guru, bukan menjadi alasan menunda gaji Samiyati.
Samiyati adalah satu contoh guru yang terzalimi haknya. Bagaimana dengan nasib Samiyati- Samiyati lain yang menunggu haknya itu untuk kebutuhan makan sehari-hari namun terbentur dengan birokrasi tiada ujung?
Beginilah watak dan wajah kapitalis yang begitu tega dan tidak memiliki rasa empati dan simpati terhadap rakyat kecil. Lalu, kalau demikian, di manakah gerangan keadilan itu?
Keadilan sosial yang termaktub dalam sila keempat Pancasila yang digaungkan tidak memberi bekas dan sikap di mata rakyat. Sebuah adagium yang jauh panggang dari api,- hanya lip service. Pancasila, sila keempat ini tidak menjadi acuan dan pertimbangan sebuah kebijakan.
Lalu bagaimana dengan pekerja pembantu Presiden milenial yang digaji 51 juta perbulan? Bagaimana hati dan nurani tidak menangis melihat ketimpangan dan ketidakadilan yang sangat kontras seperti ini?
Seorang pemimpin sejatinya memiliki akar yang kuat dengan kehidupan rakyat sehingga tak satupun didapati di antara mereka yang harus menahan lapar akibat tidak punya uang. Sungguh miris luar biasa.
Pemimpin adalah pelindung rakyat. Pemimpin amanah memiliki misi dan visi memakmurkan rakyat tanpa terkecuali.
Sayyidina Umar bin Khatab saat memerintah dan menjadi khalifah bisa menjadi contoh bagi pemimpin manapun di abad milenial sekarang ini. Sebagai pemimpin, Umar tidak pernah membiarkan sedikitpun rakyatnya mengalami penderitaan apa lagi kelaparan.
Bahkan dikisahkan, beliau pernah secara pribadi membawa gandum dari gudang negara dan memanggulnya sendiri untuk diberikan pada seorang wanita dan anaknya yang sedang menahan lapar dengan memasak air dan batu dalam tungkunya.
Rasa takut tidak mampu menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin, membuat dirinya selalu turun ke jalan dan pelosok untuk melihat kondisi rakyat secara nyata. Ini dilakukan bukan sekedar pencitraan belaka tetapi sebagi wujud tanggung jawab dan amanah. Tidak ada seorangpun yang kelaparan di bawah kepemimpinan Umar.
Masya Allah, sungguh mulia akhlak seorang pemimpin amanah dan merasakan takut terhadap azab Allah jika dirinya berbuat salah dan rakyat terzalimi. Begitulah sikap dan leadership seorang khalifah Umar Bin Khatab menjalankan tanggung jawab dan amanah kepemimpinannya.
Maka seorang pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang memang hadir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa pengecualian.
Islam telah menunjukkan tata cara dan teknis pelaksanaannya sesuai dengan syariat sehingga tampilnya pemimpin menjadi mercusuar rahmatan lil aalamiin. Rahmat bagi seluruh alam, wabil khusus para guru dan rakyat Indonesia. Wallahu a’lam bishawab.[]
Comment