![]() |
Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR RI |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Beredarnya vaksin palsu akhir-akhir ini,
membukti kalau pemerintah telah lalai dalam melakukan pengawasan
terhadap peredaran obat-obatan. Apalagi vaksin palsu disebar kepada
jutaan warga negara Indonesia sejak 2003.
membukti kalau pemerintah telah lalai dalam melakukan pengawasan
terhadap peredaran obat-obatan. Apalagi vaksin palsu disebar kepada
jutaan warga negara Indonesia sejak 2003.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf sebelum rapat
kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Gedung DPR RI, Senin
(27/6).
kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Gedung DPR RI, Senin
(27/6).
Dede menegaskan bahwa masalah obat-obatan, vaksin ini menjadi
tanggung jawab pemerintah. Karenanya Komisi IX DPR minta pemerintah
menelusurinya.
tanggung jawab pemerintah. Karenanya Komisi IX DPR minta pemerintah
menelusurinya.
“Kami mau tahu ini sistem atau oknum (dibalik peredaran vaksin palsu. Jangan-jangan ini puncak gunung es,” tambahnya.
Karena itu Komisi IX DPR, tambah bekas Wagub Jawa Barat ini akan
meminta Kemenkes menarik vaksin-vaksin yang beredar. Di sisi lain BPOM
harus mengecek zat apa saja yang terkandung dan apa dampaknya pada
kesehatan.
meminta Kemenkes menarik vaksin-vaksin yang beredar. Di sisi lain BPOM
harus mengecek zat apa saja yang terkandung dan apa dampaknya pada
kesehatan.
“Bagi kami ini menjadi sangat urgent. Ini kasus sejak 2003, dampak
ikutannya belum tahu. Tersangka yang didapatkan memproduksi dengan
mudah, bagaimana mafia obat-obat yang skala besar,” katar politikus
Demokrat itu.
ikutannya belum tahu. Tersangka yang didapatkan memproduksi dengan
mudah, bagaimana mafia obat-obat yang skala besar,” katar politikus
Demokrat itu.
Menkes Nila hadir dalam rapat kerja di Komisi IX DPR bersama jajaran
BPOM RI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka dimintai penjelasan
oleh DPR tekait kasus vaksin palsu yang dibongkar Bareskrim Polri.
(Aldo/BB)
BPOM RI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka dimintai penjelasan
oleh DPR tekait kasus vaksin palsu yang dibongkar Bareskrim Polri.
(Aldo/BB)
Comment