Darni Sanari, SH: Wisuda diberi Hadiah NPWP, Haruskah?

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.500 triliun hingga 1.600 persen. Apabila tax ratio bisa dinaikan 15 persen, maka potensi dana yang bisa dikumpulkan mencapai 750 triliun. www.malang-post.com, 9/11/2018. Dan yang disasar untuk mencapai potensi dana tersebut adalah mahasiswa. Mahasiswa yang lulus setiap tahun mencapai 1,8 juta orang. Diharapkan saat Para mahasiswa wisuda untuk langsung mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengenaan pajak tidak berlaku jika tidak memiliki penghasilan di atas batas ketentuan. www.Dkatadata.coid

Akar Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengganguran di Indonesia sebesar 5,34 persen atau setara 7,001 juta orang (www.Kompas.com). tidak menuntut kemungkinan di dalamnya termasuk sarjana yang baru wisuda dan yang sudah lama wisuda, Guru Honorer seindonesia yang berjumlah sekitar 150 ribu orang (www.Tribunnews.com). Ditambah lagi honorer-honorer yang terdapat di istansi-istansi pemerintah. Pendidikan mereka rata-rata setingkat sarjana dengan upah dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Ada yang mendapatkan gaji di bawah Rp 1 juta/bulan. Bahkan Rp 300 ribu/bulan. Kadang-kadang mereka tidak mendapatkannya setiap bulan. Kita juga tidak akan lupa dengan demo buruh yang meminta agar UMRnya dinaikkan. Ini semua menunjukkan betapa sulitnya masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang layak.

Pada dasarnya pembuatan kartu NPWP hanya menghamburkan uang saja, kartu NPWP tidak akan berfungsi bila standar Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54 juta per tahun, atau Rp 4,5 juta per bula, kecuali kalau pemerintah punya maksud lain di balik kebijakan ini. 

Kekayaan Alam Indonesia Akan Menghapus Pajak

Freeport McMoran, perusahaan tabang yang mengelola lahan di Tembagapura, Mimika, Papua. Produk tambang itu perhari mencapai 220.000 ton biji mentah emas dan perak. Newmont, perusahaan asal Colorado, AS yang mengelola beberapa tambang emas dan tembaga di kawasan NTT dan NTB. Tahun lalu, setoran perusahaan ke pemerintah mencapai Rp 689 milyar, sudah mencakup semua pajak, dari keuntungan total mereka. Jika dari NTT saja, pada 2012 pendapatan Newmont mencapai USD 4,17 juta. Belum lagi sederet operator migas yang rata-rata kelas kakap sebagai mitra pemerintah mengelola blok migas. Cevron, memiliki jatah menggarap tiga blok, dan memproduksi 35 persen migas indonesia. Disusul ConocoPhilips yang mengelola enam blok migas. Perusahaan yang telah 40 tahun beroperasi di Indonesia ini merupakan produsen migas terbesar ketiga di tanah Air. Lalu, tentu saja ExxonMobil yang bersama pertamina menemukan sumber minyak 1,4 miliyar barel dan gas 8,14 miliyar kaki kubik di Cepu, Jawa Tengah.

Negeri Tirai Bambu salah satu investasi besar mereka di Tanah Air adalah bidang batu bara. Selain itu, SDA seperti nikel dan bauksit juga diincar perusahaan-perusahaan China. Perusahaan tambang skala menengah dan besar China bergerak di seluruh wilayah. Mulai dari Pacitan, Jawa Timur, sampai Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Salah satu perusahaan besar adalah PT Heng Fung Mining Indonesia yang berintervensi di bidang nikel, di Halmahaera, Maluku, dengan target produksi bisa mencapai 200 juta ton. PetroChina, perusahaan migas pelat merah China juga mengelola beberapa blok. Salah satu yang baru ini tersorot adalah 14 blok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang disegel pemerintah setempat karena persoalan CSR.

British Petroleum (BP) adalah Operator lama sektor migas di Indonesia. Mengelola blok gas Tangguh di Papua, lewat anak perusahaan BP Berau, investasi terbaru perusahaan asal Inggris itu di blok tersebut mencapai USD 12,1 milyar. BP mengelola Blok Tangguh Train III, dengan 60 persen jatah mereka dapat diekspor ke Asia Pasifik, sementara 40 persen disalur ke Indonesia. Pasokan gas yang dibutuhkan PLN juga akan disalurukan oleh BP. Kerja sama strategi tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) pasokan gas alam cair untuk pembangkit milik PLN sebesar 230 mmscfd. Perusahaan dan investor lain asal Inggris saat ini sedang mengincar sektor sumber daya alam strategis lainnya. Khususnya di bidang industri ramah lingkungan.

Perusahaan migas asal Negeri Anggur Prancis, Total, sudah bermitra cukup lama dengan pemerintah Indonesia. Total E&P Indonesia mengelola blok migas Mahakam, Kalimantan Timur. Total bekerjasama dengan Inpex Corp dalam mengelola blok Mahakam. Total mengendalikan 50 persen saham di blok tersebut dan Inpex sisannya. Pada 2008, Total mengajukan proposal untuk memperpanjang kontrak karena ingin melakukan invetasi lebih lanjut. Total memproyeksikan Blok Mahakam pada 2013 memberikan pendapatan US$ 8,92 milyar. Selain Total, perusahaan Prancis lain, Eramet, berinvestasi di kawasan timur indonesia. Eramet beroperasi di Indonesia melalui kepemilikan saham pada PT Weda BAY Nickel di bawah konsorsium Strand Mineralindo. Investasi proyek pengelohan dan pemurnian (smelter) bahan tambang di Halmahera Utara, maluku tersebut mencapai US$ 5 miliar (Rp 50 triliun) dengan kapasitas 3 juta ton pertahun.

Canadia Internasional Development Agency (CIDA) milik Kanadan, mengembangkan 12 proyek di Sulawesi. Sheriit Internasional dan Vale, juga membuka tambang di Indonesia. Khusus Vale, investasi di Sulawesi Tengah mencapai USD 2 miliar. Melalui Nico Resources yang menjadi perpanjangan tangan perusahaan migas Calgary asal Kanada, kini ada 20 blok yang dikelola, pengelola blok terluas di Indonesia. (Sumber: http://palingseru.com/24282/5-negara…alam-indonesia) 

Cukup mengiyurkan, hanya saja apabila pemerintah Indonesia masih mempertahankan sistem kapitalis liberal, maka akan tetap menjadikan pajak sebagai sumber utama untuk mengisi pundi-pundi APBN.

Kekayaan Indonesia yang melimpah, hanya akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan diterapkannya Islam Kaffah, karena dalam pemerintahan Islam yang menjadi sumber utama penerimaan negara untuk kas Baitul Mal seluruhnya telah digariskan oleh syariah Islam yaitu: pertama; kepemilikan individu antara lain sedekah, hibah, zakat dsb, kedua; kepemilikan umum seperti, pertambangan, minyak bumi, gas, batu bara dsb, ketiga; kepemilikan negara, seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, usyur dsb.

Penarikan pajak atau dhoribah dalam pemerintahan Islam sifatnya temporal, dan hanya akan ditarik ketika Kas Negara dalam keadaan kosong, dimana ada pos-pos yang membutuhkan, dan apabila tidak dipenuhi akan mendatangkan madarat. Dhoribah ini hanya diwajibkan kepada kaum muslimin yang memiliki kekayaan saja. Wallah a’lam bi ash-shawab.[]